Beranda blog

KPK dan Pemkot Surabaya Sosialisasi Anti Korupsi Pengelolaan Pajak ke PPAT dan Notaris

SURABAYA (Swaranews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan sosialisasi anti korupsi dalam pengelolaan pajak daerah di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemkot Surabaya, Selasa (23/4/2019). Sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 300 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Notaris se Kota Surabaya.

Pertemuan itu diawali dengan sosialisasi penerapan sistem onlineBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) atau yang biasa dikenal dengan e-BPHTB. Selain itu, mereka juga mendapatkan sosialisasi tentang panduan PBB online. PPAT dan Notaris diberikan pemahaman ini karena mereka akan membantu wajib pajak dalam mengurus pajaknya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartonomengatakan sosialisasi ini penting karena sistem aplikasi itu ditambah menu-menu khusus. Salah satunya apabila ada warga yang mengurus sendiri perpajakannya, termasuk pula menu bukti lunas pada e-SPPT. “Sistem ini sudah kami terapkan sejak dua tahun lalu, PPAT dan notaries juga sudah sering menggunakan sistem ini, tapi kali ini memang ada menu yang kami tambahkan untuk menyempurkan pelayanan,” kata Yusron saat forum itu.

Menurut Yusron, acara sosialisasi kepada PPAT dan Notaris se Kota Surabaya itu merupakan tindaklanjut dari acara kerjasama atau MoU antara pemerintah daerah dengan Bank Jatim, Direktorat Jenderal Pajak dan juga BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang diinisiasi oleh KPK.

Acara yang digelar di Gedung Negara Grahadi itu mengundang seluruh kepala daerah dan wali kota se Jawa Timur. Tujuannya untuk optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset atau barang milik daerah. “Jadi, kami berharap nanti PPAT dan Notaris bisa membantu wajib pajak dan tidak ada proses-proses yang berbelit-belit sehingga tidak menimbulkan praktek-praktek korupsi yang tidak diharapkan,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah menerapkan semua hal yang dianjurkan oleh KPK, terutama dalam hal pelaporan secara online. Bahkan, ketika acara di Grahadi tadi pagi, pihak KPK juga menyampaikan bahwa Surabaya sudah menerapkan sistem online ini sejak dua tahun silam, sehingga saat ini sudah tidak ada keluhan dalam penerapannya. “Kalau Surabaya kan sudah menerapkan aplikasi, maka sudah tidak ada keluhan. Bahkan, KPK pun sudah memonitor kinerja kami dan sudah paham apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya,” kata dia.

Namun begitu, ia mengaku bahwa semua sistem ini tidak akan berguna tanpa ada dukungan dari pihak PPAT dan Notaris di Kota Surabaya. Oleh karena itu, ia terus berharap ke depannya Pemkot Surabaya bisa bekerjasama dengan baik dengan mereka.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan program ini cukup besar dan cukup luas. Sebab, tidak hanya dari nilainya saja, tapi juga yang terlibat dalam proses tata kelola pendapatan daerah ini cukup banyak. “Salah satunya PPAT dan Notaris ini. Mereka punya peran yang signifikan dalam membantu wajib pajak atau menfasilitasi wajib pajak untuk membayar kewajibannya kepada Pemda atau Dirjen pajak untuk pajak pusatnya,” kata Asep seusai acara.

Ia juga memastikan bahwa yang paling krusial dalam proses ini adalah dasar penilaian pajaknya. Makanya, KPK berharap PPAT dan Notaris itu mencatat, melaporkan dan membayarkan transaksi yang sesungguhnya. “Kami harap tidak ada proses-proses misalnya menurunkan transaksi yang lebih rendah dan lainnya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia mengaku akan terus mendorong sistemnya supaya lebih baik. Salah satunya dengan sistem zonasi atau pun ada nilai-nilai wajar yang disepakati antara BPN, Dirjen Pajak dan pemerintah daerah. “Nah, hal itulah yang nanti kita coba selesaikan,” ujarnya.

Asep menambahkan, PPAT dan Notaris itu sebenarnya sudah tahu dan paham bahwa akan ada resiko apabila melakukan pelaporan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sebab, apabila mencoba menurun-nurunkan nilainya berarti itu sudah ada korupsi atau ada kerugian uang negara di situ. “Dengan tidak mengecil-ngecilkan nilai itu, maka pendapatan daerah akan bisa optimal dan itu yang kami harapkan ke depannya,” pungkasnya. (mar)

Dukungan Pembangunan Alun-Alun Suroboyo Terus Mengalir dari Berbagai Kalangan

  • SURABAYA (Swaranews) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangun ruang publik berupa alun-alun Suroboyo, terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selain dukungan mengalir dari masyarakat sipil, juga mengalir dari kalangan para akademisi. Keberadaan alun-alun Suroboyo yang dinilai penting, membuat berbagai pihak mendukung langkah pemkot untuk segera mewujudkan pembangunan alun-alun tersebut.

 

Salah satunya adalah Pakar Tata Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Haryo Sulistyarso, ia mendukung penuh rencana Pemkot Surabaya membangun ruang publik untuk kegiatan positif masyarakat, seperti alun-alun Suroboyo. Walaupun, pembangunan alun-alun itu masih terkendala dengan masalah lahan diJalan Pemuda 17, namun begitu ia berharap pemkot bisa mempertahankan lahan tersebut.

 

“Saya berharap jangan sampai ini lepas dari kendali kita. Sayang sekali menurut saya, karena itu dahulu riwayatnya merupakan aset pemkot,” kata Haryo, Selasa, (23/04/19).

 

Karena itu, ia mengimbau kepada Pemkot Surabaya agar ke depannya lebih intens lagi menjaga aset. Tujuannya, agar tidak ada lagi lahan atau aset pemkot yang menjadi sengketa. “Aset pemkot memang harus dijaga dan diarsipkan dengan baik, jangan sampai lepas dari tangan kita,” tuturnya.

 

Haryo juga berpesan kepada Pemkot Surabaya agar ke depannya lebih bijak lagi menyikapi antara kepentingan aset untuk masyarakat, pengusaha swasta, dan beberapa orang yang punya kepentingan. “Saya mendukung pembangunan-pembangunan untuk publik space, namun kembali lagi, pemkot harus berjuang mengupayakan itu,” ujarnya.

 

Karena nantinya lahan diJalan Pemuda 17 itu pemanfaatannya kembali untuk masyarakat, Haryo berharap, Pemkot Surabaya mengupayakan itu dengan sungguh-sungguh. Ia menegaskan bahwa jalur hukum memang harus ditempuh untuk mempertahankan aset tersebut. “Saya sangat mendukung direalisasinya fasilitas publik ruang terbuka hijau, taman-taman, tempat bermain, alun-alun. Saya tekankan sekali lagi, sangat disayangkan kalau aset-aset pemkot lepas,” terang Haryo.

 

Dukungan yang sama juga disampaikan olehArsitektur dan Perencanaan Wilayah Kota Universitas Kristen Petra, Benny Poerbantanoe, ia juga mendukung dan bersikap positif setiap keputusan Pemkot Surabaya. Termasuk rencana pembangunan ruang terbuka publik berupa alun-alun Suroboyo. “Kalau bicara arsitektur, alun-alun itu biasanya dikelilingi kantor kabupaten, masjid, penjara, dan tempat belanja,” kata Benny sapaan akrabnya.

 

Menurutnya, kawasan Balai Pemuda ini dinilai wilayah yang strategis. Berperan sebagai gerbang menuju Kantor Balai Kota, dan menjadi entry poin. Bangunan Balai Pemuda ini dapat mengatur komposisi simetri dan bangunan yang bentuknya laras. “Jadi di utara ada poros di bagian Jalan Yos Sudarso, kemudian dijemput Jalan Panglima Sudirman. Sebuah persimpangan biasanya punya peran khusus, yakni gerbang akan menganut komposisi simetri ada bangunan yang bentuknya laras, dan paling penting tidak kehilangan entry poinnya,” jelasnya.

 

Tak hanya membahas seputar bentuk dan istilah bangunan, Benny juga mendorong Pemkot Surabaya agar mempertahankan aset pemerintah itu. Langkah hukum harus ditempuh untuk merebut aset yang sudah selayaknya menjadi milik pemkot. Akan tetapi, jika jalur hukum belum berhasil, Pemkot dan PT Maspion seharusnya mencari jalan tengah agar semuanya tetap berjalan. “Ya lanjutkan jangan mau kalah. Kita harus melanjutkan, jalur hukum tetap ditempuh. Coba direbut, kalau pun tetap buntu, coba kompromi,” imbuhnya.

 

Setelah kalah banding dengan PT Maspion di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur, Pemkot Surabaya akan mengambil upaya hukum untuk tetap mempertahankan aset pemkot di Jalan Pemuda 17, yang nantinya akan digunakan untuk alun-alun Suroboyo.

 

  • Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu memastikan akan terus menempuh langkah hukum untuk menyelamatkan aset Jalan Pemuda 17 itu. Namun begitu, ia mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak pengacara Pemkot Surabaya dan pengacara negara atau kejaksaan. “Selanjutnya, pasti pemkot ambil langkah hukum. Nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan pengacara pemkot dan pengacara negara yang dalam hal ini pihak kejaksaan,” tegasnya.

 

Yayuk menambahkan, aset Jalan Pemuda 17 itu rencananya akan dibangun alun-alun Suroboyo yang nantinya juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Bagi dia, dengan adanya alun-alun ini, maka akan banyak ruang-ruang publik di Surabaya yang bisa dikunjungi oleh warga. “Kita semua berharap permasalahan ini segera selesai, sehingga pembangunan alun-alun itu bisa segera dilakukan dan bisa dinikmati,” pungkasnya. (mar)

 

 

 

 

 

Gubernur Akademi Militer Tinjau Pelaksanaan OJT di Yonif Raider 500/Sikatan

SURABAYA (Swaranews) –  Gubernur Akademi Militer, Mayjen TNI Dudung Abdurachman terus memastikan jika pelaksanaan On the Job Training (OJT) para Taruna dan Taruni, berjalan dengan aman dan lancar.
Usai melakukan peninjauan ke Yonif Para Raider 503/Mayangkara pada hari Selasa kemarin, kini, mantan Wakil Asisten Teritorial KSAD itu melakukan peninjauan pelaksanaan OJT di Mako Yonif Raider 500/Sikatan. Rabu, 24 Maret 2019.
Dalam pengarahannya saat ini, Gubernur Akmil meminta para Taruna yang saat ini tengah mengikuti OJT di Satuan elit Kodam Brawijaya itu, untuk terus meningkatkan kemampuan, hingga memperluas wawasan.

“Keberadaan 33 Taruna ini, sesuai dengan perannya sebagai Danton di Satuan. OJT ini rencananya berlangsung selama sepuluh hari,” ujar Mayjen TNI Dudung. “Para Taruna ini, dari Kecabangan Infanteri,” imbuhnya.

Selain menghimbau para Taruna untuk meningkatkan kemampuannya, Gubernur Akmil juga meminta 33 Taruna tersebut untuk lebih memahami setiap fungsi, tugas maupun kewajiban sebagai Danton.

“Kami juga meminta para Taruna untuk bisa mengetahui setiap permasalahan anggotanya, hingga menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang bijaksana,” tandasnya. (sub)

Kenalkan Wisata Pesisir Surabaya, Jambore Sepeda Tua Kembali Digelar di Sentra Ikan Bulak

SURABAYA (Swaranews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) kembali menggelar Jambore Sepeda Tua ke 7 di Sentra Ikan Bulak (SIB). Acara yang merupakan serangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) itu bakal digelar pekan depan, 27-28 April 2019.

Kepala Bidang (Kabid) Olahraga Kota Surabaya, Arief Setia Purwanto mengatakan acara ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Pemkot Surabaya. Tujuan digelarnya acara ini untuk mengenalkan wisata pesisir Surabaya, termasuk Taman Suroboyo, Patung Suro dan Boyo tersebesar di Surabaya hingga Jembatan Suroboyo. “Selain itu, kami juga ingin bersilaturrahmi dengan para onthelis dari seluruh Indonesia,” kata Arief saat jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (24/4/2019).

Menurut Arief, yang menarik dari acara ini adalah pakaian dan sepeda yang mereka gunakan nantinya akan unik. Mereka akan mengenakan pakaian layaknya pejuang yang bermacam-macam. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh penyuka sepeda kuno diundang untuk menghadiri acara tersebut. “Yang berbeda dari tahun lalu adalah rutenya nanti akan melewati berbagai destinasi wisata di pesisir Surabaya, panjang rute itu sekitar 21,4 kilometer. Nanti pembukaan acara itu juga akan dibuka langsung oleh Bu Wali,” tegasnya.

Arief juga memastikan bahwa untuk pengamanan acara ini, Dispora berkoordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya, termasuk dari Satpol PP, BPB dan Linmas serta jajaran Dishub Kota Surabaya. Selain itu, nantinya juga akan dipersiapkan air PDAM tambahan dan juga petugas kesehatan. “Kami juga sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk membantu pengamanan acara ini” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia, Slamet Mulyono menyampaikan acara itu akan dimulai dengan lomba-lomba pada Sabtu sore (27/4/2019). Lomba-lomba itu diantaranya lomba sepeda mundur, mengendara sepeda lambat dan lomba joget. “Pemkot Surabaya sudah menyediakan hadiah berupa uang pembinaan dan kami sudah menyediakan beberapa doorprize,” kata Slamet.

Kemudian keesokan harinya atau Minggu (28/4/2019), acaranya akan dimulai sekitar pukul 05.00 WIB dengan senam pagi dan dilanjutkan dengan apel pagi yang diikuti oleh berbagai komunitas dari berbagai daerah di Jawa Timur atau pun Indonesia. Tepat pukul 07.00 WIB, para peserta akan bersepeda onthel mulai dari depan SIB hingga nanti kembali lagi ke SIB atau di Taman Suroboyo.

“Tahun lalu kami menargetkan 3 ribu peserta, namun yang hadir membludak sekitar 6 ribu peserta. Tahun ini, kami juga menargetkan 3 ribu peserta, karena target sebanyak itu sudah sangat banyak apabila bersepeda onthel di jalan. Tapi kami yakin peserta tahun ini juga akan membludak melebihi target,” kata dia.

Ia memastikan bahwa peserta jambore sepeda tua ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian besar sudah banyak yang konfirmasi untuk datang, diantaranya dari Sulawesi, Palangkaraya dan Lombok. Bahkan, ia juga meyakini bahwa akan ada peserta dari luar negeri seperti tahun-tahun sebelumnya. “Memang sekarang belum ada yang konfirmasi untuk hadir peserta luar negeri, tapi saya yakin nanti akan banyak peserta dari luar negeri,” tegasnya.

Slamet  menambahkan, bagi warga atau pun peserta yang berminat mengikuti acara ini namun tidak membawa sepeda, maka panitia sudah menyediakan sepeda onthel dengan syarat cukup membayar biaya sewa senilai Rp 50 ribu dengan jaminan KTP. “Bagi masyarakat yang tertarik bisa mendaftar ke sekretariat KOSTI yang nantinya kami sediakan di lokasi acara,” imbuhnya. (mar)

 

LSM KBRS P BERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP PARA PEDAGANG ALUMUNIUM JALAN SEMARANG YANG TERKENA PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Surabaya (Swaranews) Setelah stand para pedagang dibongkar oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP beberapa bulan yang lalu, nasib pedagang Jalan Semarang saat ini semakin sangat memprihatinkan. Dari beberapa pedagang ada yang meninggal dunia dan bangkrut.

Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini menjelang akhir masa jabatannya berakhir, seolah-olah tidak memperdulikan nasib Rakyat Kecil. Kebijakan untuk Rakyat sudah tidak ada lagi, kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan yang sejak Tahun 1965 hingga Tahun 2018, tak mampu menjadi pertimbangan bagi Walikota.

Hasan Yanto selaku sektretaris Keluarga Besar Rakyat Surabaya Perjuangan (KBRS-P) kepada media ini mengungkapkan, bahwa peruntukan pembongkaran stand Aluminium ini bertujuan untuk melebarkan sepanjang jalan Semarang.

“Tetapi apa faktanya, pekerjaan ini hanya berhenti dipertigaan Jalan Penghela, yakni terusan Pasar Turi Surabaya. Padahal, bila ditinjau dari Persamaan Perlakuan, bagian dari Azas Kesetaraan dan Azas Keadilan, seluruh bangunan yang ada di jalan Semarang harusnya dibersihkan semua, demi tercapainya tujuan Pemerintah untuk memperlebar wilayah tersebut agar mengurangi kemacetan,” cetusnya.

Oleh sebab itu, lanjut Hasan, hari ini, Rabu (24/04/2019), KBRS-P bersama para pedagang menggelar aksi damai menuntut Walikota Surabaya sebagai pemangku kebijakan dapat mengabulkan apa yang menjadi harapan Rakyat Kecil untuk dapat berjualan lagi di tempat asal. Meskipun tempat dan bangunannya tidak sebagus dahulu, para pedagang menerima itu semua.

Asalkan pihak Pemkot Surabaya, dalam hal ini Satpol PP Kota Surabaya tidak lagi menggusur stand Aluminium, dan Walikota dapat memberikan ijin hingga proyek pelebaran ini berjalan kembali. Bangunan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam juga ikut tergusur serta ruko yang ada disekitaran arwa tersebut juga ikut rata, maka para pedagang akan bersiap untuk pindah ke tempat lain.

“Selama gedung milik PT Gudang Garam dan disekitarnya belum dibersihkan, maka para pedagang meminta Walikota Surabaya, yaitu Tri Rismaharini dapat mengabulkan permintaan para pedagang agar dapat berjualan lagi di area tersebut dan kapan jalan Semarang difungsikan untuk memberikan kehidupan lagi bagi mereka,” ujar Hasan Yanto.

Kami, dari KBRS-P hingga saat ini melakukan pendampingan dan mengawal perkembangan yang terjadi sampai detik ini, belum nampak sedikitpun. Atas dasar rasa Keadilan yang harus ditegakkan, dengan mengacu pada UUD 1945 dan dasar negara yang dimiliki oleh INDONESIA, yaitu PANCASILA. “Maka, penderitaan yang dirasakan oleh para pedagang adalah menjadi bagian dari rasa Persatuan dan Kesatuan Rakyat INDONESIA. Untuk itu, wajib hukumnya bagi KBRS-P untuk ikut serta memperjuangkan Hak para pedagang agar tetap hidup seperti semula,” pungkas Sekretaris KBRS-P. (Ari)

DI AJANG PAMERAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA MEMAMERKAN SPKT DOR TOU DOR

Surabaya (Swaranews) Program SPKT Door To Door ikut dipamerkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak di acara Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur yang berlangsung di Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Rabu, 24 April 2019.

Acara pameran ini merupakan even dua tahunan yang digelar oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Untuk kali ini, even tersebut sengaja dijadikan satu rangkaian dengan peringatan Hari Otonomi Daerah, yang kebetulan juga dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

Persiapan telah dilakukan personil Polres Pelabuhan Tanjung Perak sejak sehari, sebelum pameran dibuka.

Sesuai jadwal, pameran akan berlangsung sampai Jumat, 26 April 2019, diikuti oleh seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Timur.

Terlihat antusias para pengunjung di stand milik Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari pertama pameran berlangsung.

Sejak pagi hingga sore hari, ratusan pengunjung terus berdatangan untuk melihat program SPKT door to door yang diusung Polres Pelabuha Tanjung Perak itu.

Selain memamerkan SPKT door to door yang merupakan terobosan inovatif yang baru pertama kali ada di Indonesia, Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga memamerkan beberapa program unggulan.

Termasuk membagi-bagikan kaos anti hoax kepada para pengunjung stand, sebagai upaya kampanye menentang berita-berita bohong dan menyesatkan yang banyak bermunculan di media sosial belakangan ini.

Kegiatan pameran itu sendiri ditujukan agar daerah-daerah bisa saling belajar masalah inovasi publik.

Saat itu Deputi Bidang Pelayanan Publik Menpan Reformasi Birokrasi RI, Prof. Dr. Diah Natalisa, M.BA sempat menghampiri stand Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan memberikan apresiasi terkait SPKT door to door ini.

Pelayanan SPKT door to door sendiri mengusung jargon ‘Menghadirkan Polisi di Rumah Anda’. Dimana masyarakat tidak perlu repot datang ke Polres untuk mengurus laporan kehilangan dokumen penting seperti KTP, KK ataupun akte kelahiran.

Mereka cukup menghubungi layanan SPKT door to door di nomor 081918600000 dan petugas operator SPKT door to door akan langsung meluncur ke rumah atau ke kantor sesuai permintaan masyarakat. (Ari)

 

Gladi Posko I Kodim, Segera Dibuka

SURABAYA (Swaranews) – Rencananya, Kodim 0817/Gresik dan Kodim wilayah Surabaya bakal memasuki gladi posko I yang digelar dalam rangka menguji kesiapan personel untuk mengantisipasi, sekaligus menanggulangi terjadinya bencana serta mencegah aksi kerusuhan massa di wilayah tugasnya.

Hal itu, dikatakan oleh Kepala Seksi Operasi Korem, Letkol Inf Suroto ketika memaparkan rencana pelaksanaan Gladi Posko I di ruang data Korem Bhaskara Jaya. Rabu, 24 April 2019.

Dijelaskan Kasi Ops, beberapa mekanisme tentang pelaksanaan gladi posko mendatang, sudah disosialisasikan oleh dirinya. “Gladi posko ini, pada dasarnya merupakan bentuk uji terhadap hubungan kerja antara Komandan Satuan dengan stafnya,” kata Letkol Suroto.
Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E. Dirinya menyebut, gladi posko itu cenderung lebih difokuskan guna mengetahui tolak ukur kesiapan prajurit dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di wilayah tugasnya. Selain itu diharapkan agar realisme latihan bisa berlangsung sesuai kondisi nyata dilapangan, bagaimana koordinasi dengan satuan terkait dan kodalisasinya, “satu contoh seperti adanya bencana banjir dan kerusuhan massa. Gladi ini, harus bisa memberikan gambaran cara-cara mengatasi kejadian itu,” ujar Danrem.

Melalui gladi posko yang bakal digelar di Kodim Gresik dan Kodim wilayah Surabaya mendatang, dirinya berharap jika nantinya para peserta mampu meningkatkan kemampuan, termasuk materi lain yang bisa dikembang seperti penggunaan sarana vicon dan koordinasi dengan satuan samping, sehingga latihan ini bisa bermanfaat bagi peningkatan kemampuan satuan. “Kami juga meminta personel agar memahami pedoman latihan,” pintanya. (mar)

Ketua PC PMII Sidoarjo Angkat Bicara Soal Pemilu 2019

SIDOARJO (Swaranews) – Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kabupaten Sidoarjo, Muh. Burhanul Mukhlasoni (24), ikut angkat bicara terkait keadaan politik yang sedang terjadi akhir-akhir ini.

Soni, sapaan akrabnya, menghimbau kepada masyarakat agar tetap percaya penuh terhadap netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kita tahu pemilu ini begitu melelahkan. Karena setelah sekian lama dalam sejarah pemilu serentak seperti ini pertama kali terjadi di negara kita Indonesia,” kata Soni Usai melakukan Rapat PIPIP di Sekretariat PC PMII Kabupaten Sidoarjo, Selasa (23/4/2019).

Selain itu, ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya Sidoarjo, agar tidak ikut serta dalam permainan isu yang di ciptakan oleh masing-masing Tim Sukses (Timses) dari kubu 02 ataupun 01.

“Tugas masyarakat adalah melaksanakan kewajiban memilih dan menggunakan hak suara. Bukan untuk berdebat dan bertikai, apalagi melakukan gerakan yang malah menganggu ke-kondusifitasan demokrasi ini,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Soni juga mengimbau kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi dan turut menjadi bagian dari problem solving dalam menjaga NKRI.

Dalam kesempatan yang sama, Soni turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya beberapa Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas lainnya yang telah membantu penyelenggaraan pemilu 2019.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya para penyelenggara pemilu. Perjuangan mereka patut kita catat sebagai perjuangan terhadap demokrasi di negara ini (fisabilillah),” pungkasnya. (Soni/Msa)

 

Pangdam Brawijaya Pimpin Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kartika Bhirawa Anoraga

KOTA MALANG (Swaranews) –  Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B, memimpin berlangsungnya rapat anggota tahunan (RAT) Pusat Koperasi Bhirawa Anoraga akhir tahun 2018 yang berlangsung di Kota Malang. Selasa, 23 April 2019.
Dalam rapat tersebut, Pangdam menghimbau jika para pengurus koperasi Bhirawa Anoraga, nantinya dapat terus mengembangkan kreatifitas maupun inovasi guna mewujudkan koperasi yang lebih baik.

“Sesuai laporan yang diterima, Puskop Kartika Bhirawa Anoraga telah berusaha dengan baik untuk terus meningkatkan kinerja dan produktifitasnya,” ujar mantan Wakil Gubernur Akademi Militer ini.

Upaya itu, kata Pangdam, dinilai mampu mewujudkan koperasi yang dapat berkembang di dalam situasi bisnis dewasa, khususnya persaingan perekonomian yang semakin ketat seperti saat ini.

“Tentunya, upaya itu sangat membutuhkan kerja keras, serta kemampuan khusus dari setiap pengurus koperasi,” tegasnya.

Jenderal binta dua kelahiran Kota Surabaya itu berharap, jika nantinya para pengurus koperasi Bhirawa Anoraga, tetap berpedoman pada AD/ART yang sudah ditetapkan.
“AD/ART itu, merupakan landasan kerja koperasi secara sehat dan benar,” tukas Mayjen TNI Wisnoe. (sub)

Verdi, Pengusaha Muda Asal Bojonegoro Sukses Geluti Dunia Penerbitan

MALANG (Swaranews) – Menjadi seorang Mahasiswa bagi sebagian orang terkadang dianggap sebagai waktu yang tepat untuk bersenang-senang. Namun, lain halnya dengan Verdi Indra Satria (24).

Tepatnya pada 2015, saat ia duduk dibangku kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, ia berjuang keras untuk mendirikan penerbitan buku yang bernama “Madza Media”.

Pria kelahiran Bojonegoro tersebut mengaku jatuh bangun dalam merintis usahanya. Disebutkan, sebelum menjadi Madza Media, awalnya penerbitan milik Verdi itu bernama Madza Publishing.

“Pada mulanya, penerbitan Madza berdiri dengan nama Madza Publishing. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, penerbit Madza Publishing berubah nama menjadi penerbit Madza Media,” ungkap Verdi.

Kepada Swaranews, owner Madza Media itu juga menambahkan bahwa alasan yang mendasari pergantian nama merupakan pertimbangan perkembangan usaha.

“Nama publishing dinilai lebih spesifik ke penerbitan buku saja, sedangkan media cakupannya lebih luas,” jelasnya kepada Swaranews, Selasa (23/4/2019).

Seperti diketahui, Madza Media merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penerbitan buku, percetakan, dan desain web.

Berlokasi di Jl. Joyotamansari 1 no.22, Kota Malang, perkembangan Madza Media dari tahun ke tahun terbilang cukup bagus. Hal itu disebabkan oleh sambutan positif para penulis muda.

“Di tahun 2019 ini, penerbit madza sudah memiliki 2 kantor operasional, yakni di Bojonegoro dan Malang,” tuturnya.

Hal itu dibuktikan dari awal didirikan hingga saat ini penerbit Madza Media telah menerbitkan 200 lebih judul buku dan ribuan eksemplar.

Rencananya, inovasi-inovasi akan terus dilakukan oleh penerbit Madza seperti membuat event, mengadakan kelas menulis, hingga pameran buku sebagai media promosi sehingga masyarakat semakin kenal dengan penerbit madza.

Verdi juga berharap bagi penulis pemula agar tidak minder dengan karya yang telah dihasilkan. “Khususnya penulis pemula tidak usah minder,” pungkasnya. (Msa)

no adverts for now
Ads