Beranda blog

Hari Santri 2019, Khofifah Ajak Masyarakat Jatim Berdoa dan Heningkan Cipta 60 Detik

SURABAYA (Swaranews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran untuk mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur agar melaksanakan do’a bersama serta mengheningkan cipta selama 60 detik pada pukul 08.00 WIB.

Surat tersebut diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober. Menurut Khofifah, ajakan mengheningkan cipta dilakukan dalam rangka mengirimkan doa pada para syuhada’ dan pahlawan yang telah gugur berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengheningkan cipta dilakukan seretak di sekolah, kantor-kantor pemerintahan, kantor swasta, pasar dan seluruh tempat yang berada di Jawa Timur, termasuk pondok pesantren dan juga  tempat pendidikan yang ada di Jawa Timur.

Mengheningkan cipta serentak dilakukan dalam waktu 60 detik. Dalam kurun waktu tersebut segenap masyarakat Jawa Timur diajak untuk berdoa untuk para syuhada dan pahlawan bangsa serta mendoakan untuk keselamatan bangsa.

“Kita ingin hari santri tidak diperingati oleh para santri saja, tapi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa untuk para syuhada’ yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia,” kata Khofifah, Senin (21/10/2019).

Dikatakan Khofifah, sejatinya jika mengikuti detik diumumkannya fatwa resolusi jihad maka bertepatan dengan jam 20.30 WIB. Namun agar mengheningkan cipta bisa dilakukan bersama dan melibatkan kalangan lebih luas, maka ajakan mengheningkan cipta dilakukan pada pukul 8 pagi.

Surat edaran ini telah disebarkan ke jajaran forkopimda provinsi Jawa Timur, bupati wali kota se-Jawa Timur, kepala OPD Provinsi Jawa Timur, kepala kanwil, dirut BUMN/BUMD, pimpinan perusahaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi masyarakat, dan segenap masyarakat di Jawa Timur.

“Semoga seluruh masyarakat Jawa Timur bisa memaknai Hari Santri ini sebagai momen untuk memperkuat jiwa juang dan kepahlawanan disertai   doa untuk syuhada , pahlawan dan keselamatan bangsa,” pungkasnya.

Sekadar informasi, sesuai Kepres Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri dimana telah ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sementara Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 003.3/78/033/2019 tentang Hari Santri di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada 18 Oktober 2019.

Dicantumkan bahwa mengheningkan cipta serentak dilakukan pada Selasa tanggal 22 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB pagi, serta do’a bersama di pesantren dilaksanakan pukul 20.30 bertepatan dengan diumumkannya fatwa resolusi jihad oleh Hadrotusy Syeh KH. Hasyim Asy’ary yang menyerukan kepada masyarakat bahwa mempertahankan kemerdekaan bangsa  Indonesia merupakan fardhu ain. (Msa)

Wagub Emil : Kerapan Sapi Brujul Adalah Aset Pariwisata Jatim

PROBOLINGGO (Swaranews) – Gelaran Festival Kerapan Sapi Brujul yang merupakan icon budaya Kota Probolinggo turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-74 Provinsi Jatim. Sebanyak 50 pasang sapi menjadi peserta dan saling beradu cepat di lapangan berlumpur berukuran 135 x 25 meter dengan kedalaman 50 centimeter dan dipandu seorang joki.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, budaya tersebut merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. “Sebab keunikan tradisinya ini telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Tentu ini menjadi aset berharga bagi pariwisata di Jatim,” kata Emil pada Festival Kerapan Sapi Brujul di Lapangan Kerapan Sapi Brujul, Jl. Kyai Syafii, Kota Probolinggo, Minggu (20/10/2019) sore.

Menurut Emil, Kerapan Sapi Brujul memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Dimana, bahwa untuk membajak sawah di tanah berlumpur sudah cukup susah bagi sapi, apalagi jika harus berlari atau adu balap. Untuk itu, tradisi ini harus terus dijaga dan dilestarikan khususnya untuk menarik para wisatawan baik nasional maupun mancanegara.

Emil mengungkapkan, bahwa beberapa waktu lalu dirinya telah bertemu dengan Ketua Menteri Melaka Malaysia untuk membahas sinergi pariwisata antara Jatim-Melaka. Salah satu potensi pariwisata yang ditawarkan yaitu Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Disamping itu, potensi wisata lain di Probolinggo seperti Gili Ketapang, juga bisa dimaksimalkan untuk menarik wisatawan mancanegara, khususnya lewat Kapal Pesiar “Cruise” yang biasanya singgah di pelabuhan Probolinggo.

“Para wisatawan mancanegara yang turun di Probolinggo lewat cruise bisa diajak ke Bromo Tengger. Apalagi, jika ditunjang dengan tradisi budaya Kerapan Sapi Brujul yang bisa dijadikan kalender event pariwisata di Probolinggo. Tentunya, ini peluang yang harus digarap dengan serius,” terangnya.

Mantan Bupati Trenggalek itu berharap, dengan adanya kalender event pariwisata seperi Festival Kerapan Sapi Brujul serta potensi wisata alam yang indah akan mampu menarik para wisatawan berkunjung ke Kota Probolinggo. Terlebih, juga ditunjang dengan akses jalan yang cukup mudah menuju Kota Probolinggo baik lewat tol maupun pelabuhan.

“Kita telah memproyeksikan bahwa pengembangan kawasan industri juga kompetitif diakukan di Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo memiliki potensi yang luar biasa. Semoga ke depan Kota Probolinggo terus maju dan berkembang sehingga masyarakatnya bisa makin sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, Kerapan Sapi Brujul telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik Kota Probolinggo. Untuk itu, lewat hal ini diharapkan Kerapan Sapi Brujul bisa lebih ditingkatkan gaungnya di level regional hingga nasional.

Kerapan Sapi Brujul sendiri, lanjut Habib Hadi, sebenarnya merupakan kebiasaan para petani yang hendak membajak sawah. Untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan, meski tidak ada hadiah pada waktu itu karapan ini tetap menarik masyarakat hingga sekarang.

“Kerapan Sapi Brujul ini sudah menjadi hak paten milik Kota Probolinggo. Mari kita jaga jangan sampai kegiatan yang sudah baik dimanfaatkan dengan kegiatan yang tidak baik. Jaga tradisi dengan baik, karena ini sebagian dari budaya yang dimiliki warga Kota Probolinggo,” tutupnya. (Msa)

Jokowi-Ma’ruf Amin Resmi Dilantik, Gedung Negara Grahadi Banjir Karangan Bunga

SURABAYA (Swaranews) – Tercatat hingga Minggu (20/10/2019) malam, sebanyak 325 karangan bunga yang berisikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa jabatan 2019-2024, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, turut menghiasi seluruh halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Hingga saat ini tercatat 325 karangan bunga ucapan selamat untuk bapak Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin atas pelantikan resminya sebagai Presiden dan Wapres terpilih masa jabatan 2019-2024 yang datang ke Grahadi,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim Aries Agung Paewai di Surabaya, Minggu (20/10/2019) malam.

Menurut Aries, berbagai elemen masyarakat banyak yang mengirim karangan bunga ke Grahadi karena menganggap Grahadi sebagai sebuah simbol negara dan tempat berkegiatannya para Tamu negara dan Pemerintah. Selain itu, tahun ini merupakan kali pertama dimana banyak karangan bunga ucapan selamat pelantikan Presiden-Wapres yang dikirim ke Grahadi.

“Ini merupakan wujud suka cita seluruh masyarakat Jatim atas pelantikan resmi Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin sore tadi. Kita tidak bisa menolak apa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat dan organisasi ini,” ungkapnya.

Aries menambahkan, Gubernur Khofifah awalnya juga sempat kaget dan heran atas karangan bunga ucapan tersebut yang dikrim ke Grahadi. Namun demikian, pihaknya akhirnya memaklumi dan menganggap ini merupakan wujud kebahagiaan seluruh masyarakat Jatim.

“Saat ibu Gubernur tiba di Surabaya setelah menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kami langsung melaporkan kepada Ibu Gubernur. Dan memang awalnya beliau sempat bertanya dan kaget, namun beliau sangat memaklumi dan mengapresiasi hal ini sebagai bentuk suka cita masyarakat Jatim atas pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin,” pungkas Aries. (Msa)

Jokowi-Amin Ma’ruf Resmi Dilantik, Gedung Negara Grahadi Banjir Karangan Bunga

SURABAYA (Swaranews) – Tercatat hingga Minggu (20/10/2019) malam, sebanyak 325 karangan bunga yang berisikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa jabatan 2019-2024, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, turut menghiasi seluruh halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Hingga saat ini tercatat 325 karangan bunga ucapan selamat untuk bapak Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin atas pelantikan resminya sebagai Presiden dan Wapres terpilih masa jabatan 2019-2024 yang datang ke Grahadi,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim Aries Agung Paewai di Surabaya, Minggu (20/10/2019) malam.

Menurut Aries, berbagai elemen masyarakat banyak yang mengirim karangan bunga ke Grahadi karena menganggap Grahadi sebagai sebuah simbol negara dan tempat berkegiatannya para Tamu negara dan Pemerintah. Selain itu, tahun ini merupakan kali pertama dimana banyak karangan bunga ucapan selamat pelantikan Presiden-Wapres yang dikirim ke Grahadi.

“Ini merupakan wujud suka cita seluruh masyarakat Jatim atas pelantikan resmi Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin sore tadi. Kita tidak bisa menolak apa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat dan organisasi ini,” ungkapnya.

Aries menambahkan, Gubernur Khofifah awalnya juga sempat kaget dan heran atas karangan bunga ucapan tersebut yang dikrim ke Grahadi. Namun demikian, pihaknya akhirnya memaklumi dan menganggap ini merupakan wujud kebahagiaan seluruh masyarakat Jatim.

“Saat ibu Gubernur tiba di Surabaya setelah menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kami langsung melaporkan kepada Ibu Gubernur. Dan memang awalnya beliau sempat bertanya dan kaget, namun beliau sangat memaklumi dan mengapresiasi hal ini sebagai bentuk suka cita masyarakat Jatim atas pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin,” pungkas Aries. (Msa)

Lewat Event JSCN, Emil Optimis Potensi Daerah Semakin Dikenal

SITUBONDO (Swaranews) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak merasa optimis potensi yang dimiliki oleh Jawa Timur akan semakin dikenal melalui event Jatim Spectra Night Carnival (JSNC). Dirinya meyakini, event tahunan tersebut dapat semakin mengenalkan keunggulan potensi Jatim di tingkat nasional maupun internasional.

“Contohnya malam ini, memang tuan rumahnya Kabupaten Situbondo, tapi ini malamnya kita semua. Karena disini ada 30 daerah, termasuk juga dari D.I Yogyakarta, serta 1.500 peserta yang ikut meramaikan event ini,” kata Emil di alun-alun Kab. Situbondo, Sabtu (19/10/2019) malam.

Emil mengatakan, optimisme itu cukup beralasan, sebab selain diramaikan oleh 30 daerah dengan 1.500 peserta, event JSNC juga mengundang para vlogger, pegiat media sosial, seperti Instagram, serta fotografer untuk berlomba mendokumentasikan dan mempromosikan event ini.

“Kami ingin memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang berpartisipasi. Karena tanpa mereka, tentu ini semua tidak bisa terwujud. Sebab, pawai dan atraksi budayanya yang ditunggu-tunggu oleh semua orang,” katanya.

Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, event yang telah terselenggara keenam kalinya ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, melestarikan budaya dan icon Jatim sebagai daerah yang benar-benar memiliki apresiasi budaya yang tinggi. Kedua, yaitu bagi tuan rumah penyelenggara, potensinya akan semakin dikenal luas.

“Maka, kami berharap event ini bisa membawa manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya dikenal lewat kegiatan malam ini saja, tapi akan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan konsistensi kalender, artinya event ini harus terus diadakan secara kontinyu,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Emil, Kab. Situbondo memiliki banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan lebih optimal. Dirinya mencontohkan, satu fasilitas hotel di Situbondo yang dikembangkan oleh anak-anak SMK sebagai teaching factory.

“Jadi, SMK ini juga mengelola hotel sebagai bagian dari SMK nya, kemudian menawarkan paket menginap di hotel tersebut, sambil berwisata ke Kampung Blekok,” katanya.

Selain paket wisata, Emil juga memuji kualitas buah mangga khas Situbondo yang sangat baik. Menurutnya, buah mangga tersebut bisa dijadikan icon dan daya tarik wisata kuliner di Situbondo. Karena itu, guna menjaga kualitas buah mangga Situbondo, dirinya meminta Bupati Situbondo agar menjaga kelestarian unsur hara tanah di wilayahnya.

“Jangan sampai nanti produksi mangga Situbondo kualitasnya malah menurun karena terlalu diforsir tanahnya. Ini harus menjadi concern, sebab mangga Situbondo ini bukan hanya termasyhur di Jawa Timur, tapi juga di seluruh Indonesia,” katanya.

Selain itu, secara khusus Emil juga mendorong agar buah mangga Situbondo bisa diekspor hingga ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Menurutnya, jika hal itu terwujud maka mangga Situbondo akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan luar negeri.

“Sebab, orang akan datang ke suatu tempat untuk mencari icon. Dan saya rasa, jika mangga Situbondo itu bisa di ekspor keluar negeri, maka orang akan penasaran dan rela jauh-jauh datang ke sini untuk mencicipi mangga tersebut di tempat dimana buah itu dihasilkan. Mungkin rasa buahnya sama, tapi sensasinya beda jika menikmatinya di Situbondo,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Jatim, Sinarta mengatakan, penyelenggaraan JSNC ini sukses mendatangkan animo yang tinggi dari para wisatawan lokal maupun domestik, serta masyarakat sekitar. Animo tersebut tentu menghadirkan keuntungan bagi Kab. Situbondo selaku tuan rumah.

“Kami dapat laporan, bahwa hunian hotel pada malam hari ini di Situbondo 100 % penuh. Bahkan, imbas positif dari JSNC ini juga dirasakan daerah di sekitar Situbondo. Contohnya, Bondowoso, jika biasanya okupansi hotel hanya 40 %, maka mulai kemarin, okupansinya sudah mencapai 80 % untuk tamu yang menginap,” katanya.

Melihat fakta tersebut, Kadisbudpar Sinarta berkomitmen untuk menyelenggarakan event JSNC ini pada tahun mendatang. Dimana, Kabupaten Nganjuk sudah bersedia dan menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah. (Msa)

Pemprov Jatim Beri Bantuan TKW Mutrifah

MALANG (Swaranews) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Heru Tjahjono menemui langsung suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kecamatam Gedangan, Kabupaten Malang, Mutrifah di Kantor Badan Koordinasi Wilayah III Malang, Minggu (19/10/2019) siang.

Setelah beredar berbagai berita perihal ujaran dan kondisi dari Ibu Mutrifah yang baru saja kembali ke tanah air pada Minggu (13/10) lalu, atas instruksi Gubernur Khofifah, Sekdaprov Heru menemui langsung suami Mustrifah, Bapak Muslikin untuk memastikan kondisi terakhir istrinya. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, diketahui bahwa ibu Mustrifah sedang dalam kondisi yang kurang stabil.

“Bunda Khofifah menginstruksikan langsung ke saya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu Mutrifah ini. Dan disampaikan baru saja oleh suaminya bahwa Ibu Mustrifah memang sedang dalam kondisi kurang stabil,” jelas Heru setelah berbicara langsung dengan Muslikin.

Dengan kondisinya tersebut, hingga saat ini pihak keluarga mengaku belum bisa berkomunikasi secara normal atau bahkan mendapat informasi lebih jauh tentang bagaimana proses kepergiannya ke Dubai sebagai TKW hingga kepulangannya ke Indonesia. Mengetahui hal itu Gubernur Khofifah memerintahkan Sekdaprov Heru untuk memberikan bantuan perawatan dan penanganan kesehatan guna pemulihan psikologis Mutrifah.

“Dengan seijin suaminya, Pak Camat, dan Kepala Desa Gedangan, Bunda Khofifah memberi mandat agar bu Mutrifah bisa segera menerima perawatan di rumah sakit,” tambahnya.

Selain itu, diketahui bahwa Mustrifah juga bertekad merantau menjadi TKW karena bercita-cita menyekolahkan tiga orang anaknya. Melihat hal tersebut, Sekdaprov Heru menyatakan telah mendapat arahan dari Gubernur Khofifah untuk memberikan bantuan berupa modal usaha untuk memulihkan perekonomian Mustrifah dan keluarganya.

Terkait antisipasi Pemprov Jatim agar tidak muncul kasus yang sama, dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk mendata lebih rinci warga masyarakat yang pergi menjadi TKI di luar Indonesia.

Sementara itu, Muslikin, suami Mustrifah menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Gubernur Khofifah atas apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Bunda Khofifah melalui jajarannya.

“Saya mohon maaf kepada Ibu Gubernur apabila istri saya ada kekhilafan dan kesalahan karena kondisinya yang memang kurang stabil,” terang Muslikin mewakili istrinya. (Msa)

Emil Optimis Kolaborasi Big Data dan Komatda Turunkan Angka Kebutaan di Jatim

SURABAYA (Swaranews) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak merasa optimis terhadap upaya penurunan angka kebutaan di Jawa Timur. Salah satu cara yang dilakukan yaitu mengkolaborasikan Big Data yang tengah dikembangkan Pemprov Jatim dengan upaya Komite Mata Daerah (Komatda) Jatim.

Menurut Emil, kolaborasi yang dimaksud adalah perihal pemetaan wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong penderita gangguan mata di Jatim. “Jadi ini yang dinamakan sinergy policy,” kata Emil di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (18/10/2019) malam.

Pemetaan tersebut dapat dilakukan oleh perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dengan melakukan assesment di wilayah kerja masing-masing. Dari hasil tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk penajaman ke daerah prioritas penanganan.

“Misal ada 3.000 perawat Ponkesdes, kita akan minta mereka assesment di wilayah kerja masing-masing yang juga disinergikan dengan pendataan di Puskesmas. Untuk kemudian bisa dijadikan pedoman bupati/walikota mana yang harus kita ajak bicara,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penelitian Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) pada tahun 2015 didapatkan hasil yang menunjukkan angka kebutaan Jatim sebesar 4.4 % dari populasi usia 50 tahun keatas, dengan kasus katarak sebesar 81,1 %. Angka tersebut masih diatas rata-rata nasional yang berada pada kisaran 3 %. Hal tersebut, menurut Emil menjadikan katarak sebagai PR (Pekerjaan Rumah) bersama bagi Pemprov dan Komatda Jatim.

Selain fokus pada operasi katarak, Wagub Emil menjelaskan, penanganan juga harus fokus kepada prevalensi lain yang bisa menjadi penyebab kebutaan, seperti refraksi error dan kerusakan syaraf mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Sementara itu, Ketua Komatda Prof. Muhammad Nuh mengaku optimis bahwa kolaborasi dengan Pemprov Jatim bisa menjadi langkah yang sempurna guna mencapai target 2023 Jatim bebas katarak. Tak ingin menunda terlalu lama, dirinya mengajak para anggota Komatda Jatim untuk segera melakukan rapat koordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim sebagai upaya penentuan langkah awal yang akan diambil.

“Kita tekad bersama bahwa 2023, Jawa Timur bebas katarak,” tegas M. Nuh dalam sambutan perdananya sebagai Ketua Komatda Jatim.

Turut hadir Ketua Komatnas, Andy F. Noya. Dirinya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada anggota Komatda Jatim yang dilantik. Ia berharap Komatda Jatim nantinya tak hanya fokus pada katarak namun juga refraksi error atau gangguan penglihatan yang dialami oleh anak-anak. Hal tersebut menjadi satu tugas yang tidak bisa dikesampingkan mengingat fakta bahwa penurunan kualitas penglihatan berdampak pada penurunan produktivitas.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan sektor-sektor di lingkungan kesehatan seperti UKS. Jika bisa dilakukan intervensi ke dalam UKS itu, diharapkan bisa ditambahkan kegiatan pemeriksaan mata bagi anak-anak,” tutur Andy.

Pemeriksaan mata kepada setiap anak di sekolah diharapkan bisa menjadi alternatif upaya penurunan tingkat gangguan penglihatan secara nasional.

Sementara itu, dikukuhkannya Prof. DR. Ir. Muhammad Nuh, DEA sebagai Ketua Umum Komatda Jatim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa no 188/487/KPTS/013/2019 tentang Pembentukan Komite Mata Daerah (Komatda) Prov. Jatim periode tahun 2019-2022. (Msa)

Pemprov Jatim Getol Garap Proyek BTS

SURABAYA (Swaranews) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menawarkan proyek pengembangan Bromo, Tengger, Semeru (BTS) kepada masyarakat Melaka asal Malaysia untuk bisa dikunjungi. Hal itu ia sampaikan saat dirinya menerima Ketua Menteri Melaka Malaysia Adly bin Zahari di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (18/10/2019).

“Terutama bagi kunjungan Ketua Menteri Melaka ini tentunya kami sambut baik. Setelah ini akan kami sampaikan kepada Ibu Gubernur Khofifah. Tapi pada prinsipnya Ibu Khofifah ingin agar BTS ini bisa menambah potensi wisatawan mancanegara,” kata Emil.

Mantan Bupati Trenggalek itu menyampaikan, bahwa saat ini pulau Bali telah over jumlah wisatawan mancanegaranya. Untuk itu, Jatim tengah menyiapkan wisata alam yang sangat luar biasa yakni Gunung Bromo. Nantinya, wisatawan mancanegara seperti Melaka, Malaysia bisa menempuh banyak jalur menuju gunung tersebut.

Emil juga menyambut baik peluang penggabungan paket wisata dari Surabaya-Melaka-Malaysia menuju Naning (Tiongkok) dan Hainan (China) lewat jalur udara. “Jika jalur tersebut dibuka, maka Jatim bisa menyambut datangnya wisatawan dari China lewat Melaka. Ini peluang yang sangat besar yang bisa dilihat dari sektor pariwisata,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Jatim akan segera menyiapkan langkah penjajakan kerjasama yang lebih mendalam untuk mendetailkan seluruh potensi yang bisa dilakukan. “Kami akan terus melakukan komunikasi bersama tim untuk memetakan sekaligus mendetailkan bentuk kerjasama yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Adly bin Zahari akan menyambut peluang tersebut. Apalagi, Melaka Malaysia saat ini banyak dikunjungi turis dari mancanegara. Setiap tahunnya terdapat sekitar 17 juta turis datang ke Melaka Malaysia.

“Banyak wisatawan asing dari China, setelah mengunjungi Melaka mereka melanjutkan perjalanan ke Indonesia terutama ke Jatim atau Surabaya. Maka, kerjasama terutama konektivitas lewat udara akan kami perkuat,” ujarnya.

Adly bin Zahari pun menjelaskan, pada tahun 2020, Melaka akan mengembangkan Cruise Terminal bekerjasama dengan perusahaan besar kapal pesiar. Jika kerjasama dengan Jatim bisa terjalin dengan baik maka akan meningkatkan keuntungan kedua negara.

Tak hanya itu, pada kunjungannya di Jatim, pihaknya ingin menjajaki berbagai bentuk peluang kerjasama lain seperti sektor kesehatan hingga pendidikan. “Kami sepakat dengan Pak Wagub Jatim setelah ini kami akan memperkuat dan merancang bersama oleh tim yang kredibel supaya kerjasama ini bisa langsung di aplikasikan,” tutupnya. (Msa)

Khofifah Gelar Lebar ‘Karpet Merah’ dan ‘Karpet Hijau’

SURABAYA (Swaranews) – Upaya memajukan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terus dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, salah satunya dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang seimbang.

Khofifah mengaku, dirinya telah bersedia menggelar lebar ‘karpet merah’ dan ‘karpet hijau’ di Jawa Timur. Menurutnya, hal itu dilakukan agar ekonomi di Jawa Timur terus tumbuh berkualitas dan inklusif.

Dijelaskan, karpet merah yang dimaksud adalah membuka lebar untuk investasi baik PMA maupun PMDN, namun di sisi lain juga membuka lebar karpet hijau dengan mendorong berkembangnya pelaku koperasi, UKM dan IKM di Jawa Timur.

“Kita ingin buka lebar karpet merah yang artinya ini outward looking yaitu kita memberikan ruang untuk investor baik PMA maupun PMDN. Tapi kita juga buka lebar karpet hijau yang berarti inward looking, yaitu memberikan ruang untuk koperasi, UKM dan IKM kita agar terus berkembang,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (18/10/2019).

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester 1 tahun 2019 c to c mencapai 5,64 persen sementara Y on Y mencapai 5,72 persen. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional semester 1 tahun 2019 yang angkanya mencapai 5,05 persen.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran struktur PDRB di periode tersebut, kontribusi terbesar di Jawa Timur masih didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 59,82 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,88 persen.

Sehingga, menurut Khofifah, tidak bisa pemerintah hanya membuka dan memberikan peluang lebar untuk investor, namun tetap harus memberikan dukungan dan dorongan agar UKM dan IKM tetap hidup dan berkembang. Untuk itu, program KUR menjadi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui koperasi, UKM dan IKM.

“Kita butuh keseimbangan antara peran investor dan pelaku UKM dan IKM. Karena 4,88 persen pertumbuhan ekonomi kita dari konsumsi rumah tangga, maka sektor UKM IKM itu harus mendapatkan ruang, baik permodalan, pendampingan, akses pasar maupun proteksi  regulasi yang dibutuhkan. Misalnya untuk petani garam, nelayan, dan sektor yang lainnya, kita ingin mereka dapat karpet hijau ini,” kata Khofifah.

Lebih lanjut, menurutnya sinkronisasi regulasi juga dibutuhkan agar bisa memberikan ruang gerak dan proteksi bagi pelaku UKM dan IKM. Sebab, regulasi yang sinkron akan menjawab kebutuhan dan menghilangkan kendala yang menghambat berkembangnya UKM dan IKM.

“Regulasi yang nyambung dengan pemenuhan kebutuhan pelaku UKM dan IKM ini menjadi sangat penting. Kalau UKM IKM jalan, daya beli masyarakat juga meningkat sehingga pondasi  perekonomian kita makin kuat,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, pemberian akses kepada UKM dan IKM salah satunya dilakukan dengan memudahkan penyaluran akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian KUR kepada pelaku UKM dan IKM ini diharapkan lebih murah, cepat cair dan mudah diakses.

“Kita ingin KUR bisa lebih luas diakses oleh  pelaku UKM dan IKM. Maka Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jatim termasuk yang saya minta agar Non Performing Loan (NPL)-nya secara signifikan  bisa ditekan. Kami ingin  BPD Jatim bisa menjadi implementor KUR,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, sudah beberapa tahun BPD Jatim tidak bisa menjadi implementor KUR lantaran NPL nya terlalu tinggi. Dalam dua kali RUPS, Khofifah sudah menekankan agar NPL BPD Jatim bisa ditekan sehingga bisa kembali menyalurkan KUR. Sebagaimana diketahui, bank bisa menyalurkan KUR jika NPL nya di bawah lima persen.

Bertepatan dengan pelantikan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya, Khofifah juga meminta ISEI memberikan dukungan terhadap berbagai program yang saat ini terus dilakukan Pemprov Jatim terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk menyukseskan program One Pesantren One Product (OPOP).

Sementara itu, usai melantik pengurus ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Periode 2019-2022, Gubernur BI selaku Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI, Perry Warjiyo mengatakan, bauran kebijakan Bank Indonesia 2019 dilakukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Untuk melakukan stabilitas dan pertumbuhan maka dilakukan kebijakan moneter. Sedangkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi maka dilakukan kebijakan makro prudensial, kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan dan ekonomi keuangan syariah.

“Ada lima tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Yang pertama adalah ekonomi global, kedua arus permodalan, ketiga adalah fintech dan unbundling financial service serta perubahan perilaku agen ekonomi. Kalau kita perhatikan saat ini pinjaman bukan lagi diberikan oleh bank tapi juga fintech. Dalam lima tahun ini naik sangat tajam,” katanya.

Menurutnya dalam menghadapi hal ini sektor perbankan tidak boleh tidak tanggap. Melainkan harus terus berinovasi dalam mengeluarkan produk berbasis ekonomi dan keuangan digital.

Terkait pelantikan pengurus ISEI cabang Surabaya Koordinator Jatim ini, menurutnya dibutuhkan sinergitas yang kuat serta guyub rukun baik dari tingkat pusat hingga daerah. Dirinya pun mengapresiasi kepengurusan ISEI cabang Surabaya yang memenuhi unsur Akademisi, Birokrat dan Government (ABG).

“ABG yang optimal sebagai tulang punggung penguatan sinergi antara ISEI dan pengampu kebijakan di pusat dan daerah. Situasi ekonomi global yang tidak ramah memberikan tantangan yang semakin berat pada perekonomian domestik. Oleh karena itu sinergi, sinergi dan sinergi adalah kuncinya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Eko Purwanto mengatakan pergantian kepengurusan ISEI ini sebagai proses regenerasi penyegaran organisasi yang diharapkan berdampak terhadap kontribusi ISEI dalam pengembangan ekonomi daerah khususnya Surabaya dan Jatim. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak baik dari kalangan akademisi, bisnis dan pemerintah. (Msa)

PAJAK E-COMMERCE DIBATALKAN , KENAPA ?

Oleh : Maulany Sukma Arum Habibah
Mahasiswi Administrasi Publik UMSIDA

Pajak, merupakan menjadi salah satu penopang jalannya pembangungan di Indonesia dan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi Negara. Namun untuk sebagian masyarakat memandang pajak seperti tidak dibutuhkan terlebih banyak aparat perpajakan yang sering menyalahgunakan wenangnya dalam pengelolaan hasil pajak. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Hal ini timbul presepsi negative di kalangan masyarakat.

Warga negara tidak mendapat imbalan langsung pajak berbeda dengan retribusi. Memang kita tidak dapat menerima manfaat pajak yang dibayar secara langsung, yang akan kita dapatkan berupa pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.

Perdagangan elektronik (electronic commerce atau e-commerce) adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik, seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce ini melibatkan transfer dana dan pertukaran data elektronik, sistem manajemen dan pengumpulan data secara otomatis. E-commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan.

Ada banyak keuntungan yang didapatkan dari e-commerce. Salah satunya adalah menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko atau kantor besar seperti yang dilakukan oleh para pelaku bisnis offline sebagai tempat usaha. Keuntungan lainnya adalah kemudahan berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Dari segi pemaaran barang juga jauh lebih menguntungan karena Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk melakkan promosi. Maraknya e-commerce juga mendatangkan kekuatiran tentang melorotnya penerimaan negara. Ini tentu saja tidak adil. Sementara toko fisik disorot untuk selalu transparan dengan pajaknya, toko on-line bisa leluasa menghindar pajak. Dengan melihat keadaan tersebut Pada Akhir tahun lalu Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan tentang pajak e-commerce, namun ditarik kembali oleh mereka karena masih perlu banyak yang dipertimbangkan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210/PMK. 010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) yang ditetapkan dan diundangkan di jakarta pada tanggal 31 desember 2018 yang semestinya berlaku pada 1 April 2019 , namun peraturan tersebut ditarik kembali oleh pemerintah.
Peraturan ini dibuat oleh menteri keuangan dengan menimbang beberapa kepentingan salah satunya yaitu menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dan perdagangan konvensional
Pokok-pokok pengaturan dalam pmk-210 adalah sebagai berikut:

• Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace

-Memberitahukan nomor pokok wajib pajak kepada pihak penyediaplatform marketplace;
-Apabila belum memiliki npwp, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh npwp, atau (2) memberitahukan nomor induk kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
-Melaksanakan kewajiban terkait pph sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, serta
-Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal omzet melebihi rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait ppn sesuai ketentuan yang berlaku.

• Kewajiban penyedia platform marketplace

-Memiliki npwp, dan dikukuhkan sebagai pkp;
-Memungut, menyetor, dan melaporkan ppn dan pph terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
-Memungut, menyetor, dan melaporkan ppn dan pph terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta
-Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.
Untuk diketahui, yang dimaksud dengan penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.
Penyedia platform marketplaceyang dikenai di indonesia antara lain blibli, bukalapak, elevenia, lazada, shopee, dan tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

• Bagi e-commerce di luar platform marketplace

-Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdangangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait ppn, ppnbm, dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
Berlakunya peraturan ini memberikan tantangan baru bagi pelaku usaha e-commerce dan platform marketplace. Bagi pelaku usaha yang pro akan melihat kondisi ini sebagai peluang untuk lebih meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sedangkan yang kontra dengan peraturan ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka merupakan pelaku usaha mikro yang masih pada level rendah ataupun coba coba dan atau belum bertahan lama dalam menjalankan usaha tersebut. Mereka juga perlu menyediakan SDM dalam memudahkan mereka dalam pemungutan, dan melaporkan pajaknya
Terlepas dari pro dan kontra, penggalian pajak atas transaksi e-commerce bertujuan untuk memberikan perlakuan pajak yang setara antara pelaku usaha elektronik maupun konvensional. Jika dalam memungut pajak dari transaksi e-commerce menuai kegagalan akan mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, ketidakseimbangan persaingan antara pengusaha dikarenakan beban pajak yang tidak merata. Diperlukannya sosialisasi dan pemahaman pajak e-commerce kepada pihak – pihak yang terkait jika peraturan ini berjalan dengan efektif kembali. Alangkah baiknya jika setiap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan akan selalu berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional tanpa membebani dan menghalangi kesempatan usaha bagi para pebisnis baru.

Ads