SURABAYA (Swaranews) – Pembahasan sanksi bagi pelanggar Perda terus dimatangkan oleh Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raaperda) Kawasan Tanpa Rokok KTR) Dewan Perwakillan Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Komisi D sebagai Pansus Raperda KTR terus melakukan pembahasan bersama Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya.

“Soal sanksi ini tergantung daerah masing-masing. Ada yang menerapkan sanksi denda 7 juta rupiah. Besaran sanksi 250 ribu rupiah masih dibahas antara Pansus dan Pemkot Surabaya,” ujar Junaidi, Ketua Pansus Perda KTR.
Menurutnya, sanksi ini juga akan dikenakan kepada pihak yang tidak memasang stiker sebagai kawasan tanpa rokok.

“Pimpinan lembaga yang termasuk KTR wajib memasang stiker KTR atau larangan merokok, kalau tidak, akan dikenakan sanksi. Karena ini menjadi bagian dari partispasi untuk melakukan sosialisasi,” terang Junaidi.

Legislator Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 105 dan Peraturan Menteri kesehatan, revisi perda yang sudah ada sejak tahun 2008 itu, ada penambahan wilayah KTR dari 5 menjadi 8 kawasan.

“Ruang lingkup KTR meliputi delapan lokasi, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga yang tertutup, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan,” paparnya.

Junaidi menambahkan bahwa revisi ini perlu dilakukan karena Surabaya belum melakukannya sesuai dengan Permenkes. Padahal sekitar 100 kabupaten dan kota dari 500 Kabupaten/kota yang disebut dalam amanah Undang-undang.

“Jangan kemudian ada Perda, ada Perwalinya tapi penegakan dilapangan nantinya tidak maksimal,” tegasnya. (Adv/mar)