SURABAYA (Swaranews) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengusulkan agar mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dilaksanakan lima tahun sekali.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono bahwa rotasi itu jelas diperlukan. Fungsinya untuk penyegaran dan mengganti pejabat yang disfungsi.

“Yakni pejabat yang melakukan pelanggaran,” tutur pria yang akrab disapa Awi ini beberapa hari yangl lalu.

Menurutnya, apabila mutasi dan rotasi dilakukan terlalu lama, juga tidak akan bagus.
“Pìada saat pembahasan Raperda Organisasi Perangkat Daerah. kalangan dewan memang merekomendasikan mutasi lurah dan camat yang telah menduduki jabatannya lebih dari lima tahun harus dimutasi,” urai Awi.

Politisi asal PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa mutasi bagi pejabat yang sudah lama menjabat. Di antaranya untuk mengantisipasi kejenuhan, kemudian dikhawatirkan yang bersangkutan akan kurang variasi mengenal masyarakat.

“Kota Surabaya kan luas. Banyak area yang harus dikenal aparat, karena masyarakat di tengah kota, timur dan barat kan beda karakternya,” tegasnya.
Pada evel kepala dinas yang masa jabatannya sudah lima tahun, lanjut Awi, sebaiknya dievaluasi. Namun, apabila yang bersangkutan memang kompeten dan berprestasi serta dibutuhkan institusi bisa diperpanjang.

“Berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara, pejabat tinggi pratama atau setara eselon dua, seperti kepala dinas, kemudian kepala badan masa jabatan diatur lima tahun,” imbuhnya.
Saat ini, lanjut dia, ada beberapa jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya yang kosong. Oleh karena itu pihaknya meminta untuk jabatan kepala OPD yang kosong, pemerintah kota melakukan uji kelayakan dan kepatutan agar segera terisi. Hal ini dikarenakan dampak kosongnya jabatan kepala OPD, ada beberapa pejabat yang rangkap jabatan.

“Kepala Bakesbang dirangkap Asisten tiga Sekkota, kepala BPBD dan Linmas dijabat Kasatpol PP, kemudian kepala RSUD Dr. Soewandi masih dirangkap Kepala Dinas kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memutasi sekitar 17 orang sekretaris kecamatan (sekcam) dan 31 kepala seksi (kasi) kecamatan.
“Tujuan dari mutasi untuk menghindarkan para pejabat itu dari masalah hukum di kemudian hari,” ungkapnya. (Adv/mar)