SURABAYA (Swaranews) – Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo menilai hutang negara saat ini membengkak, dari semula 4.000 triliun kini menjadi 10.000 triliun rupiah. Membengkaknya hutang negara dipicu oleh pembangunan infrastruktur seperti, bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang semuanya hingga jelang habisnya jabatan Presiden Joko Widodo belum terselesaikan dengan baik.

Bambang Haryo, yang juga anggota Komisi V DPR RI mengatakan, sisa waktu kerja anggota DPR RI yang delapan bulan lagi ini melihat, kinerja pemerintah belum maksimal, bahkan proyek-proyek infrastruktur yang kita dambakan ini belum tuntas, sehingga menimbulkan hutang negara yang begitu besar dan sangat membebani postur APBN 2019.

“Proyel infrastruktur mengakibatkan hutang negara yang begitu besar, Komisi V DPR RI tengah mencari solusi agar hutang negara tidal membebani rakyat.” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (08/03/2019).

Ia menjelaskan, saat proyek infrastruktur dimulai pemerintah meminjam uang ke China Development Bank (CDB) dimana bunganya cukup tinggi yaitu 4,7% per tahun, mengapa tidak pinjam ke Asian Development Bank (ADB) yang bunganya cuma 0,3% per tahun jadi tidak sampai setengah persennya dibanding CDB.

“Bahkan Indonesia memiliki saham di ADB, ko malah pinjam ke CDB ini yang kami sangat sayangkan.” kata Bambang Haryo.

Lebih lanjut Bambang Haryo, yang saat ini kembali menjadi Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 dari Partai Gerindra mengmubasanfrastruktur yang dibangun oleh pemerintah saat ini ternyata tidak diminati oleh masyarakat, jadi banyak yang mubajir atau sia-sia.

Salah satu contohnya, jelas Bambang Haryo, proyek kereta massal cepat LRT yang sudah berjalan satu tahun namun load factor atau tingkat keterisian penumpang hanya bertengger 10% saja dengan pendapatan cuma Rp1 milyar per bulan. Padahal, biaya operasional LRT seperti listrik itu mencapai Rp7 milyar per bulan belum lagi pengembalian bunga hutang untuk proyek LRT.

Dirinya menambahkan, bunga pinjaman negara kita untuk proyek LRT mencapai Rp10,9 triliun per tahun, atau sekitar Rp49 miliar per bulan belum lagi angsuran pinjaman, jadi total semua biaya operasional LRT mencapai Rp100 miliar sementara pendapatan LRT hanya 1 milar per bulan. “Ketimpangan pendapatan dengan biaya operasional LRT ini jelas membebani APBN.” tegasnya.

Selain LRT maupun MRT, banyak bandara-bandara yang dibangun pemerintah saat ini belum terakselerasi dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, bandara Kertajati di Kabupaten Bandung-Jawa Barat dengan investasi Rp4,9 triliun ini belum menghasilkan sekian persennya bagi biaya operasional bandara.

Walaupun, ujar Bambang Haryo, banyak maskapai penerbangan dipaksa membuka rute di bandara Kertajati namun hanya satu maskapai yang beroperasi yaitu, City link itu pun load factor nya masih kita

Jadi, tambah Bambang Haryo, banyak dana infrastruktur yang membebani hutang negara padahal pembangunannya belum dirasakan banyak masyarakat.

“Terlebih proyek infrastruktur juga memakai dana rakyat melalui pajak, jelas ini sulit untuk mencari solusi dari beban hutang negara kita kepada luar negeri.” ungkapnya. (mar)