SURABAYA (Swaranews) –  Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur menyambut baik rencana akan dikeluarkannya peraturan dari pemerintah untuk para driver online R2 dalam waktu dekat.

Menurut Daniel Lukas Rorong, Humas PDOI Jawa Timur bahwa aturan tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan ojek online (ojol).

“Sudah lama ojol menantikan legalitas agar keberadaan mereka diakui sebagai salah satu layanan angkutan orang. Karena mau tidak mau, banyak yang membutuhkan jasa layanan ojol,” kata Daniel di Surabaya Pusat, Selasa (12/3/2019).

Namun diakui oleh Daniel, dirinya sampai saat ini belum menerima isi bocoran draft aturan tersebut.

Dirinya mengaku membaca dari berita di media online, draft aturan untuk ojol tersebut diantaranya melingkupi aplikasi harus dilengkapi dengan fitur tombol darurat ( _panic button_ ) bagi pengemudi dan penumpang.

“Ini yang dituntut oleh rekan-rekan saat demo selama ini yakni keberadaan tombol darurat. Karena jika terjadi tindakan kriminalitas di jalan, misal di begal atau dirampok, pengemudi atau penumpang bisa menekan tombol darurat ini untuk meminta bantuan jika kondisi sepi,” ungkap Penggugat Permenhub 108 yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Lalu, ada juga aturan mengenai mekanisme penghentian operasional (suspend).

Daniel berharap, pihak aplikator harus secara transparan untuk hal tersebut.

“Karena selama ini, terkadang rekan-rekan ojol tidak tahu alasan pasti, kenapa akunnya di suspend,” jelas Daniel.

Hal yang terpenting lagi, menurut Daniel adalah perihal tarif yang sekarang ini dirasa menurut rekan-rekan ojol sangat tidak manusiawi atau terlalu murah.

Dari beberapa kali demo serta hasil kopdar (kopi darat), para driver ojol menghendaki tarif minimal adalah Rp.3000/km.

Tapi yang terjadi sekarang ini, tarif yang berlaku adalah dibawah Rp.2000/km untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Itu belum termasuk potongan untuk pihak aplikator.

“Tentu saja, ini tidak cukup bagi rekan-rekan ojol untuk operasional di jalan, perawatan motor serta untuk menghidupi keluarga,” ujar Daniel.

Dia menegaskan bahwa  yang terpenting lagi dari itu semua adalah tuntutan untuk pemutihan akun.

Dalam artian, kebanyakan saat ini, akun  para driver ojol sudah kena “suspend”.  Sehingga akun yang mereka miliki sudah tidak lagi sama dengan identitas drivernya.

“Kami berharap, sebelum aturan tersebut diberlakukan, ada program amnesty atau pemutihan akun. Supaya rekan-rekan bisa beroperasi dengan nyaman,” harap Daniel.

Namun Daniel tak menampik, jika masih ada beberapa driver ojol yang berbuat curang atau nakal.

“Jadi, untuk ojol yang melakukan tindakan kriminalitas, pelecehan seksual terhadap penumpang dan order fiktif kelas berat, jangan dimasukkan dalam program amnesty tersebut,” tegas Daniel yang juga aktifis ini. (mar)