SURABAYA (Swaranews) – Puncak kejengkelan Warga Kampung Tambakasri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, terhadap pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Surabaya akhirnya terlampiaskan. BBWS dinilai sebagai pemicu utama sehingga proses sertifikasi tanah di Morokrembangan terbengkalai. Warga pun memilih nglurug (mendatangi ramai-ramai) kantor BBWS, Jumat (1/3/2019).
Langkah warga mendatangi kantor BBWS di Jl Raya Menganti, Wiyung tersebut didukung penuh oleh DPRD Kota Surabaya. Bahkan Ketua DPRD Armuji, Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto bersama anggotanya ikut mendampingi warga Morokrembangan. Tak ketinggalan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya 2 Wasis Suntoro ikut mendatangi kantor BBWS.

“Sampai kami yang harus bertamu ke kantor BBWS. Sudah berkali-kali BBWS kami undang dalam rapat di DPRD tak mau datang. Karena demi masyarakat, kami sampai membawa BPN ke sini,” kata Cak Ji, panggilan akrab Ketua DPRD Surabaya Armuji.
Banyaknya warga, DPRD, dan BPN sampai mendatangi kantor BBWS, menurut Cak Ji, sudah keterlaluan. Apalagi, Kepala BBWS Saroni tercatat sudah sembilan kali diundang dalam rapat di DPRD, selalu mangkir.

“Di kantor begini, kepala kantornya tidak ada di tempat. Apa sudah tidak sanggup menjalankan tugas,” kata Cak Ji saat kunjungannya bersama anggota DPRD dan BPN hanya ditemui Kasubag Barang Milik Negara (BMN) BBWS, Suwandi.
Sejumlah angkotpun dicarter ubtuk mengangjut warga Morokrembangan yang ramai-ramai mendatangi kantor BBWS. Warga kesal hingga nglurug kantor BBWS, karena ada pemberitahuan dari Balai Sungai tersebut bahwa persil yang mereka huni selama ini ada kaitannya dengan aset BBWS. Warga pun kaget.

“Kami bersama warga sejak tahun 2009 mengurus sertifikat tanah. Namun sampai sekarang tidak tuntas. Ada pemberitahuan bahwa BBWS mempermasalahkan persil kami,” ungkap Ketua RW 05 Morokrembangan, Sudarsono.

1.150 Kepala Keluarga
Di kampung RW 05 ada 890 persil yang ditempati 1.150 kepala keluarga (KK). Mereka menempati areal sekitar 13,2 hektare. Saat ini, hanya 6 persil yang sudah berproses dalam sertifikasi tanah.

Tidak hanya RW 05 yang terkena dampak atas sikap BBWS yang tidak menjelaskan apa pun kepada warga. Ada lima RW di kampung tersebut yang nasib sertifikasinya disebut digantung BBWS.

“Status tanah kami jelas. Kami ada di kampung itu sejak nenek moyang kami,” klaim Ketua RW 09 Sugiyanto.

Ada ribuan warga yang menempati kampung Tambakasri, Morokrembangan. Mereka tinggal tidak jauh dari Bosem Morokrembangan yang merupakan wilayah otoritas BBWS. Sesuai aturan, warga tidak boleh menempati lahan di areal 11 meter sepanjang jalan inspeksi
“Kami berharap sebagai institusi dan kelembagaan, BBWS bisa menghargai semua pihak. Kalau diundang rapat di DPRD ya sebaiknya hadir,” ucap Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

Kasubag Barang Milik Negara (BMN) BBWS Surabaya Suwandi memberitahukan bahwa pimpinannya sedang ada di Jakarta. Pria ini mengakui bahwa BBWS pernah sekali hadir

pada hearing di DPRD.
“Namun karena jam 14.00 belum dimulai, kami lalu mohon izin. Soal tanah ini kami harus hati-hati,” kata Suwandi. (adv/mar)