SURABAYA (Swaranews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa targetkan kemiskinan di pedesaan menurun hingga empat persen, hal itu disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman Raperda RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (14/3/2019) pagi.
Penurunan angka kemiskinan di pedesaan menjadi fokus perhatian Khofifah yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.
“Saya tadi berpesan pada semua yang membahas RPJMD di forum ini, pertama tolong soal kemiskinan pedesaan. Sekarang kemiskinan di Jawa Timur itu 10,85, kemiskinan di pedesaan 15,2 persen. Sedangkan di perkotaan 6,9 persen,” jelas Khofifah.
Menurutnya angka kemiskinan di pedesaan harus diturunkan dengan memeratakan kesejahteraan. Dijelaskan, pihaknya telah merumuskan dan menyusun strategi dan dituangkan dalam RPJMD agar bisa menurunkan kemiskinan pedesaan secara siginfikan.
“Hitung-hitungan sementara kita predisi, kemiskinan pedesaan di Jawa Timur pada tahun 2024 bisa turun menjadi 11,2 persen. Dari semula posisi saat ini kemiskinan desa 15,2 persen,” tegas Khofifah.
Target yang ia tetapkan terbilang tinggi, jika merujuk lima tahun terakhir penurunan kemiskinan pedesaan terbilang stagnan. Kemiskinan di desa dalam lima tahun terakhir hanya turun sebesar 0,7 persen atau tidak sampai 1 persen.
“Lima tahun ini memang stagnan. Selama lima tahun kemiksinan pedesaan turunnya nggak sampai 1 persen,” katanya.
Selain itu, Khofifah dan Emil juga fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. Ditegaskan Khofifah saat ini IPM Jawa Timur di urutan ringking 15 nasional. Dan berada di posisi terendah ringking IPM di Pulau Jawa.
“Kita bertekad untuk bisa tingkatkan IPM paling tidak sama di atas rata-rata nasional. Artinya kita punya PR untuk bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah anak-anak di Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Saat ini rata-rata lama sekolah anak adalah 7,24 atau rata-rata drop out SMP kelas 1. Sementara Khofifah menarget secara rata-rata di tahun 2024 angka ini bisa meningkat di angka 9,3. Paling tidak bisa hingga SMA Kelas 1.
“Tapi ini belum termasuk menyisir kejar paket A, B dan C. Diharapkan bisa meningkatkan siginifikan, dan bisa menjadi program wajib belajar 12 tahun,” pungkasnya. (Msa)