Siapa pun yang aktif dan berkecimpung dalam ranah pendidikan tidak perlu khawatir akan kehabisan masalah. Akan ada banyak persoalan yang dihadapi karena di dalam praksis pendidikan yang diurusi adalah manusia dengan segala karakternya. Di dalamnya terdapat spektrum yang sangat luas dengan beragam sisi yang harus saling menopang demi tegaknya proses pendidikan yang bermutu. Jika salah satu sisi mengalami gangguan sudah bisa dipastikan bahwa proses itu tidak akan bisa mencapai target yang diinginkan. Jika budaya dalam pendidikan belum berada pada jalur yang benar maka tujuan yang akan dicapai juga akan melenceng.

Ambil contoh terkait guru yang sampai saat ini masih menyisakan banyak persoalan. Masalah kesejahteraan saja belum terselesaikan sampai saat ini. Pengakuan guru sebagai sebuah profesi yang disertai dengan pemberian tunjangan profesi pendidik pada awalnya dimaksudkan untuk mengangkat derajat dan martabat guru. Namun yang terjadi sebaliknya, meminjam istilah Sidharta Susila, guru malah dianggap sebagai budak yang justru menghancurkan martabat serta kehidupan guru.

Persyaratan untuk memperoleh tunjangan yang terkesan kurang rasional mengakibatkan banyak persoalan pada guru. Seringkali terjadi gesekan dan guru menjadi galau yang akhirnya menjadi pribadi yang mudah merampas hak-hak dari teman sejawatnya.Belum lagi beban guru yang bersifat administrasi yang menggeser peran utama guru.

Contoh lain adalah terkait penerapan kurikulum yang penuh dengan revisi. Akibatnya esensi dari kurikulum itu tidak tersampaikan karena disibukkan dengan perubahan-perubahan  yang tidak substantif. Ada analogi yang menarik di kalangan guru saat ini bahwa kita sudah berada di tahun 2019 dengan perubahan yang sangat besar di berbagai bidang tapi kita masih memakai Kurikulum 2013. Di sinilah kemudian muncul masalah baru bahwa apa yang diberikan oleh guru sesuai dengan kurikulum ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan murid pada abad ini.

Kondisi seperti ini pernah disinggung oleh Wakil Presiden Boediono pada saat itu dalam tulisannya di Kompas, 27 Agustus 2012. Di tulisan opini dengan judul Pendidikan Kunci Pembangunan tampak kemasygulan yang dirasakan oleh Boediono karena  pendidikan di Indonesia tidak punya konsepsi yang jelas mengenai substansi pendidikan. Karena tak ada konsepsi yang jelas, maka timbullah kecenderungan untuk memasukkan apa saja yang dianggap penting ke dalam kurikulum. Akibatnya terjadi beban berlebihan pada murid dan tidak jelas apakah murid mendapatkan apa yang seharusya di peroleh dari proses pendidikannya.

Ketiadaaan konsepsi yang jelas dalam pendidikan tentu memberikan dampak yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang ala kadarnya mengakibatkan output yang dihasilkan kurang bisa memenuhi kebutuhan bangsa. Hasil survey yang dilakukan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2011 terkait pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa output pendidikan nasional yang mampu bersaing secara global hanya sebesar 6 persen. Murid yang memiliki output sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) hanya sekitar 24 persen dan 70 persen memiliki output dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Begitulah, dua contoh tersebut di atas di mana guru dan murid seharusnya menjadi subyek pendidikan malah menjadi obyek kebijakan. Proses pendidikan yang seharusnya menggembirakan dan menjadi tempat terbaik untuk memberikan pengalaman-pengalaman positif bagi pelaku pendidikan malah lebih banyak memberi beban.

Azyumardi Azra pernah mengkritisi bahwalembaga pendidikan kita saat ini umumnya cenderung lupa pada fungsinya sebagai tempat sosialisasi dan pembudayaan murid (enkulturisasi). Akibatnya, hampir tidak tersisa lagi ruang bagi murid untuk mengembangkan imajinasi, potensi,serta kreativitas pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Lebih parah lagi, interaksi yang berlangsung di sekolah telah hampir kehilangan human dan personal touchnya. Kemuliaan pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia telah hilang.

Berbagai persoalan dalam pendidikan saat ini tidak bisa hanya kita sikapi secara kariatif. Perlu dilakukan transformasi pendidikan dalam hal filosofi, pengelolaan, kebijakan, dan program pendidikan. Pembangunan pendidikan sudah selayaknya didasarkan pada pemahaman bahwa persoalan pendidikan tidak sekadar sesuatu yang penting dan vital, namun juga harus dipandang sebagai hidup matinya bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah, sangat penting membangun sistem pendidikan yang kuat untuk menyemai benih yang berkualitas.

Pertama,konsepsi pendidikan nasional harus mengusung nilai utama suci hati dan momong (among). Among mengandung makna tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarso sung tuladha.Landasan inilah yang oleh Ki Hadjar Dewantara digunakan untuk mengembangkan pendidikan di Tamansiswa. Dan ini masih sangat relevan untuk kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan arah pendidikan saat ini dan masa yang akan datang. Konsepsi ini menjadi kunci bahwa mendidik murid pada ranah pikiran tanpa menyentuh hatinya sama saja dengan tidak ada edukasi.

Kedua, kebijakan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada konsep yang jelas dan implementasinya berkelanjutan. Harus ada perbaikan kebijakan baik pada tataran konsep maupun praktik. Hal ini supaya para praksis di tataran bawah ada pedoman yang jelas dan menghindari kebijakan tersebut tidak tuntas karena menyisakan persoalan. Disinilah pentingnya pengambilan kebijakan pendidikan harus memperhatikan potensi dan khasanah bangsa Indonesia.

Ketiga, mengembangkan dan membuka peluang terciptanya proses pendidikan yang humanis dan ramah sosial. Proses pendidikan saat ini sangat membelenggu tidak hanya murid tapi juga guru. Beban kurikulum yang berat menjadikan murid kehilangan jati dirinya. Proses pendidikan humanis inilah inti dari pencapaian yang membuat murid itu ngerti,ngroso,nglakoni (memahami, merasakan, melakukan).

Keempat, pembangunan pendidikan harus didasarkan pada keadaban dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Suatu bangsa dinilai keberadabannya sejauh mana penghormatannya terhadap pendidikan. Ketika Jepang mengalami kehancuran luar biasa akibat Perang Dunia II, Kaisar Jepang saat itu berbicara dengan rakyatnya. Salah satu yang ditekankan adalah  dia mengajak rakyat jepang memposisikan guru di posisi terhormat, dan mengajak para guru untuk berjuang bersama membangun kembali jepang. Demikian halnya yang dilakukan oleh bapak pendidikan dari Vietnam Ho Chi Min. Dia mengatakan no teacher no education, no eduacation no economic and social development.

Kelima, Dibutuhkan harmonisasi dari segi tiga emas pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal hanya mengisi 30 persen ruang belajar anak. Maka ruang yang memiliki porsi lebih besar harus diisi oleh peran keluarga dan lingkungan masyarakat. Sinergi segi tiga emas menjadi pilar untuk membekali anak-anak kita guna menghadapi kehidupannya kelak.

Hanya melalui pendidikan dapat dibangun roadmap pembangunan bangsa ini secara keseluruhan. Perubahan akan terjadi ketika bertolak pada pembangunan pendidikan berbasis aktualisasi hati nurani. Perubahan itu akan mengantarkan pada terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki masa depan jauh lebih baik. Semoga.

 

Penulis adalah guru di SMKN 1 Sidoarjo

 Nama                   : Abdul Majid Hariadi, S.Pd.

Asal Sekolah          : SMK Negeri 1 Sidoarjo

Alamat Sekolah      : Jl. Monginsidi Telp. 8965636 Sidoarjo 61218

No. HP                  : 081230004059, 082332644445

Email                    : majidsmkn1_sda@yahoo.com