Oleh: Prof. DR. Gempur Santoso, M.Kes
Managing Director APENSO Indonesia

KELULUSAN Siswa ditentukan Dewan Guru (ujian sekolah). Sudah tepat. Tahu anak tersebut sudah bisa, layak lulus. Tentu yang tahu gurunya yg ngajar/mendidik, bukan pemerintah (dikbud).

Evaluasi kualitas pendidikan dan kualitas layananan pendidikan oleh negara berbentuk Ujian Nasional (Unas) jelas tidak tepat.

Selama ini Unas, dibilang untuk pemetaan pun muspro. Ada intervesi apa setelah pemetaan? Kayaknya hasil unas pun ditumpuk bgt saja sbg arsip, bukti telah unas.

Nyatanya problem pendikikan tetap itu2, saja sejak dulu:
Banyak gedung sekolah tak layak,
Banyak sekolah kekurangan guru.
Banyak guru status honorer/gtt honor rendah,
Kekurangan/minim sarana sumber belajar.
Kualitas murid/output/outcome rendah.
Pengangguran terpelajar numpuk efek kualitas rendah.
DLL

Sebaiknya dana UNAS dialihkan ke yg lebih bermakna. Misal guru segera diangkat statusnya. Perbaikan proses belajar mengajar (PBM). Sarana prasaran sumber belajar diperbaiki, dilengkapi. Itu lebih utama.

Evaluasi pendidikan, cukup ambil data dari pengawas sekolah dan komulatif indeks prestasi (IP) siswa saja. Tak perlu Unas yg harus mengeluarkan biaya lagi. Kalau hanya untuk pemetaan.

Beberapa negara maju Unas sudah dihapus. Tak perlu lagi banyak jenis ujian. Sekolah terlalu banyak jenis ujian sangat tak berguna. Lebih berguna sekolah itu murid lebih banyak belajar.

Yang ngotot Unas tetap ada. Diduga mereka yang diuntungkan proyek Unas. Dana sangat besar. Padahal Unas itu muspro.

Pada dasarnya anak usia sekolah sangat haus belajar. Rasa ingin tahu lebih kuat. Sayang jika dipermainkan kepentingan proyek Unas, melemahkan semangat murid.

Majulah generasi muda. Majulah pendidikan. Bisa maju harus belajar, belajar, dan belajar.

(GeSa)