SURABAYA (Swaranews) – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengusulkan kepada pemerintah kota setempat agar membuat polling atau jajak pendapat di kalangan masyarakat terhadap perlu tidaknya transportasi massal cepat berbasis jalan rel di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Hal itu dikarenakan kini, Jakarta telah menerapkan Mass Rapit Transit (MRT).

“Polling itu perlu untuk mengetahui keinginan warga Surabaya seperti apa,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha di Surabaya, Jumat (29/3/2019).

Menurutnya, selama ini Pemkot Surabaya dalam menerapkan kebijakannya selalu menggunakan pendekatan atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Tentunya dengan adanya jajak pendapat ini, lanjut dia, ada perubahan paradigma kebijakan pemkot diambil dari aspirasi langsung di kalangan masyarakat bawah.

Masduki Toha menegaskan bahwa transportasi massal ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga pendapat mayoritas warga Surabaya dibutuhkan untuk memutuskan langkah atau kebijakan terbaik yang diambil Pemkot Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini menyampaikan bahwa sejak 2010, Pemkot Surabaya merencanakan adanya Angkutan Massal Cepat (AMC) berupa trem dan monorel. Bahkan, lanjut dia, semua persiapan baik teknis maupun penunjang serta perencanaan anggaran sudah dilalui dengan matang.

Hanya saja, masih kata Masduki, semua itu tidak ada gunanya karena Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak bisa mewujudkannya karena tidak mendapat dukungan politik anggaran dari pemerintah pusat.

“Sebetulnya (trem) sudah dianggarkan. Tapi selama ini dana itu bolak-balik hanya untuk DED (Detail Engineering Design),” bebernya.

“Untuk itu, dengan adanya hasil polling, nantinya akan ada pembahasan antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya serta pihak-pihak lain untuk merumuskan transportasi massal berbasis jalan rel di Surabaya. Sehingga, ridak harus trem, melainkan bisa saja MRT, LRT atau monorel,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan sebenarnya sudah MoU atau kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Pemkot Surabaya dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait reaktivasi jalur kereta api dalam Kota Surabaya pada 2015.

“Sampai saat ini kami masih komitmen dengan MoU itu. Kita tetap menjalankan yang domain kita, seperti membangun park and ride, trotoar, halte, trunk, feeder dan subsidi tarif,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenei komitmen kedua belah pihak lainnya, Irvan enggan mengatakanya. Ia menyarakankan agar tanya langsung kepada Ditjen Perkeretaapian atau PT KAI.

Bagkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan menyerah untuk merealisasikan proyek angkutan massal cepat, trem, yang sudah digagas sejak awal menjabat pada 2010. Risma mengatakan saat ini untuk bisa merealisasikan proyek trem yang sudah lama direncanakan, susah. Terlebih waktu jabatannya hanya tersisa dua tahun ke depan.

Sedangkan sampai saat ini, kata dia, kejelasan proyek trem terutama masalah pendanaan fisik dan infrastruktur juga belum jelas. Hal tersebut menjadi kendala utama yang akhirnya harus menyerah pada kenyataan untuk tidak mengejar realisasi proyek trem.

“Tidak bisa terealisasi, karena saya tinggal dua tahun. Sedangkan konstruksi angkutan massal itu butuh dua tahun, jadi tidak mungkin,” terang Risma (mar)