SURABAYA (Swaranews) – Mengingat 38 Kabupaten/kota di Jatim dengan potensi bencana yang berbeda-beda, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat terbatas (ratas) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam ratas tersebut, Gubernur Khofifah membahas berbagai potensi kerawanan bencana alam yang ada di Jawa Timur, Kamis (4/4/2019).

“Kaitan dengan bencana alam, dari titik-titik kerawanan bencana alam yang potensi menimpa Kabupaten Kota di Jawa Timur itu antara lain, bahwa kita ternyata membutuhkan regulasi baru setingkat Pergub untuk bisa menjadikan referensi,” kata Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mencontohkan, apabila ada bencana, kemudian ada tanggap darurat, maka Pemprov Jatim akan melakukan identifikasi dengan memberikan santunan atau konsesi itu sesuai dengan kualifikasi yang diaturkan.

“Kalau tanggap darurat itu Pemerintah Provinsi akan melakukan identifikasi dengan memberikan santunan atau konsesi untuk kualifikasi apa dan dalam jumlah berapa,” katanya.

Lebih lanjut Khofifah mencontohkan, apabila konsesi atau santunan diberikan untuk kerusakan bangunan atau rumah, dengan Pergub tersebut, dapat diketahui besaran jumlah santunan berdasarkan tingkat kerusakan.

“Kalau ada rumah yang terdampak dan rusak besar atau rumah terdampak rusak sedang, rusak ringan, berapa sebetulnya konsesi yang bisa disupport oleh Pemprov itu kita akan menyegerakan menyiapkan Pergubnya,” pungkasnya. (Msa)