SURABAYA (Swaranews) – Meskipun sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya tidak akan ada penghitungan cepat atau “Quick Count” dalam pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Divisi Sumberdaya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Muhammad Kholid bahwa pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legiskatif kali ini tidak ada hitung cepat yang khusus di Kota Pahlawan ini.

“Kebetulan tidak ada untuk yang khusus Kota Surabaya. Mungkin ngambilnya beberapa kabupaten dan atau Kota atau seprovinsi,” ujarnya, Jum’at (12/4/2019).

Muhammad Kholid menerangkan bahwa “real count” atau hitung asli versi KPU tetap ada dengan menunggu hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi di Panitia Pamilihan kecamatan (PPK) hingga KPU Kota Surabaya.

“Jadi kalau di Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) KPU RI, selesai penghitungan suara di TPS, ada satu salinan yang dibawa ke KPU Surabaya untuk discan dan diupload,” jelasnya.

Istilah “real count” atau scan C1 (form berita acara), lanjut Kholid, yaitu hasil penghitungan di TPS yang dituangkan dalam C1, discan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan diserahkan ke KPU kabupaten/kota, lalu dikirim ke KPU RI untuk ditampilkan dalam bentuk tabulasi secara real time di laman KPU.

Terpisah, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hidayat mengatakan ada lima dari 51 lembaga pemantau pemilu yang terdaftar di Bawaslu RI yang akan melakukan pemantauan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Surabaya.

Lima lembaga pemantau pemilu tersebut adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Forum Masyarakat Peduli Jatim (FMPJ).

“Lembaga pemantau pemilu merupakan mitra kami yang membantu melakukan pengawasan jalannya Pemilu 2019,” ungkapnya.

Hidayat menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif pemilu oleh lembaga pemantau pemilu diharapkan mampu mewujudkan pemilu yang berintegritas dan tepercaya. Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum untuk menjadi pedoman teknis dan prosedur bagi perseorangan dan lembaga yang akan melakukan pemantauan Pemilu tahun 2019. (mar)