SURABAYA (Swaranews) – Akibat adanya dugaan penggelembungsn suara, Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 terhadap 8.146 Tempat Pemungutan Suara di Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Ada sebanyak 8.146 TPS yang kami rekomendasikan penghitungan ulang,” ujar Hadi Margo selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Minggu (21/4/2019).

Dia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan bermula dari laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI atas dugaan terjadi kecurangan berupa penggelembungan suara pada ratusan tempat pemungutan suara saat penghitungan suara Pemilu 2019 ke Bawaslu Surabaya pada Rabu (20/4/2019).

“Lima parpol itu adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja,” terang Hadi Margo.

Dirinya menyaatakan, Bawaslu Surabaya kemudian menggelar rapat pleno menyikapi adanya laporan tersebut pada Minggu (21/4/2019). Berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019, ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara terhadap salah pengisian dan penjumlahan serta tanpa pengisian (kosong) pada formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kota Surabaya.

Hadi Margo menegaskan bahwa pihaknya merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan.

“Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Surabaya Muhamamd Kholid mengatakan pihaknya sudah menerima surat rekomendasi tersebut dari Bawaslu. Hanya saja, lanjutnta, pihaknya belum bisa memutuskan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut karena harus menunggu rapat pleno KPU.

“Ini sedang akan dibahas di rapat pleno KPU,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf mengatakan, berdasarkan laporan saksi atas bukti Form C1, telah ditemukan adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran Pemilu 2019 berupa penggelembungan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, pengurangan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah, jumlah suara keseluruhan melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Terdapat perbedaan data hasil penghitungan suara antara C1 Plano dan salinan Form C1. Kecurangan tersebut, terjadi di hampir semua TPS pada daerah pemilihan di Kota Surabaya dan hanya dapat terjadi dengan dengan bantuan dari penyelenggara pemilu di TPS,” beber Musyafak Rouf.

Menurutnya, hal itu mengakibatkan beberapa Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu dan Caleg DPRD Kota Surabaya, DPRD Jatim serta DPR RI yang ada di dapil Kota Surabaya menjadi korban atas dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu tersebut. (mar)