Surabaya (Swaranews) Setelah stand para pedagang dibongkar oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP beberapa bulan yang lalu, nasib pedagang Jalan Semarang saat ini semakin sangat memprihatinkan. Dari beberapa pedagang ada yang meninggal dunia dan bangkrut.

Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini menjelang akhir masa jabatannya berakhir, seolah-olah tidak memperdulikan nasib Rakyat Kecil. Kebijakan untuk Rakyat sudah tidak ada lagi, kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan yang sejak Tahun 1965 hingga Tahun 2018, tak mampu menjadi pertimbangan bagi Walikota.

Hasan Yanto selaku sektretaris Keluarga Besar Rakyat Surabaya Perjuangan (KBRS-P) kepada media ini mengungkapkan, bahwa peruntukan pembongkaran stand Aluminium ini bertujuan untuk melebarkan sepanjang jalan Semarang.

“Tetapi apa faktanya, pekerjaan ini hanya berhenti dipertigaan Jalan Penghela, yakni terusan Pasar Turi Surabaya. Padahal, bila ditinjau dari Persamaan Perlakuan, bagian dari Azas Kesetaraan dan Azas Keadilan, seluruh bangunan yang ada di jalan Semarang harusnya dibersihkan semua, demi tercapainya tujuan Pemerintah untuk memperlebar wilayah tersebut agar mengurangi kemacetan,” cetusnya.

Oleh sebab itu, lanjut Hasan, hari ini, Rabu (24/04/2019), KBRS-P bersama para pedagang menggelar aksi damai menuntut Walikota Surabaya sebagai pemangku kebijakan dapat mengabulkan apa yang menjadi harapan Rakyat Kecil untuk dapat berjualan lagi di tempat asal. Meskipun tempat dan bangunannya tidak sebagus dahulu, para pedagang menerima itu semua.

Asalkan pihak Pemkot Surabaya, dalam hal ini Satpol PP Kota Surabaya tidak lagi menggusur stand Aluminium, dan Walikota dapat memberikan ijin hingga proyek pelebaran ini berjalan kembali. Bangunan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam juga ikut tergusur serta ruko yang ada disekitaran arwa tersebut juga ikut rata, maka para pedagang akan bersiap untuk pindah ke tempat lain.

“Selama gedung milik PT Gudang Garam dan disekitarnya belum dibersihkan, maka para pedagang meminta Walikota Surabaya, yaitu Tri Rismaharini dapat mengabulkan permintaan para pedagang agar dapat berjualan lagi di area tersebut dan kapan jalan Semarang difungsikan untuk memberikan kehidupan lagi bagi mereka,” ujar Hasan Yanto.

Kami, dari KBRS-P hingga saat ini melakukan pendampingan dan mengawal perkembangan yang terjadi sampai detik ini, belum nampak sedikitpun. Atas dasar rasa Keadilan yang harus ditegakkan, dengan mengacu pada UUD 1945 dan dasar negara yang dimiliki oleh INDONESIA, yaitu PANCASILA. “Maka, penderitaan yang dirasakan oleh para pedagang adalah menjadi bagian dari rasa Persatuan dan Kesatuan Rakyat INDONESIA. Untuk itu, wajib hukumnya bagi KBRS-P untuk ikut serta memperjuangkan Hak para pedagang agar tetap hidup seperti semula,” pungkas Sekretaris KBRS-P. (Ari)