SURABAYA (Swaranews) – Hasil kajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur tentang pemilihan gubernur ke dapan sebaiknya cukup dipilih oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Untuk itu, Muzammil Syafi’i selaku anggota Komisi A Pemerintahan DPRD Jatim mengusulkan kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) supaya mengkaji ulang pelaksanaan pemilihan gubernur yang dipilih langsung.

“Gubernur itu wakil pemerintah pusat dan tidak punya daerah sehingga hanya memenage kepemerintahan bukan masyarakat langsung. Karenanya cukup dipilih oleh DPRD yang diperluas,” kata Muzammil, Senin (1/7/2019).

Pilihan tidak langsung, lanjut Muzammil juga bisa menghemat anggaran provinsi sehingga bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, pilihan Gubernur Jatim 2018 lalu menyedot anggaran hingga Rp. 1,2 triliun.

“Namun khusus untuk DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan DI Aceh masih bisa dilakukan pilihan langsung karena fungsi gubernur bisa langsung memenage masyarakatnya,” sambungnya.

 

Muzammil menambahkan, Lemhanas mengunjugi DPRD Jatim dalam rangka ingin mengetahui sejauh mana kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pancasila di Jatim dan upaya penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Ada 15 orang Anggota Lemhanas yang hadir, terdiri dari 5 orang kepolisian, 5 orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 orang dari Organisasi Masyarakat (Ormas).

“Mereka ingin mengetahui sejauh mana kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pancasila di Jatim dan upaya penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat,” tegasnya.

Menurut politisi asal Partai NasDem tersebut, mayoritas masyarakat Jatim adalah santri atau relegius. Karena itu penguatan nilai-nilai Pancasila lebih banyak dilakukan melalui pesantren-pesantren dan sejumlah ulama serta kiai.

“Ulama dan kiai punya peranan penting. Apalagi dikalangan santri sudah dikenal ajaran Hubbul Wathon Minal Iman (Cinta tanah air itu sebagian daripada iman) sehingga masyarakat santri tidak perlu diragukan kecintaannya terhadap NKRI. Saya kira sikap ulama dan kiai di Jatim bisa dijadikan contoh tokoh-tokoh nasional. Budaya silaturrahim dan rekonsiliasi patut dilestarikan. Setelah Pilpres, pendukung Jokowi maupun Prabowo perlu rekonsiliasi supaya urusan negara selesai,” dalih politisi asal Pasuruan.

Kedewasaan politik dan demokrasi para ulama dan kiai di Jatim patut dijadikan contoh. Terbukti, walaupun dalam Pilgub Jatim 2018 lalu mereka sempat terbelah mendukung Gus Ipul dan Khofifah. Namun setelah Pilgub selesai, mereka bisa melakukan rekonsiliasi dan bersatu kembali. (And).