SURABAYA (Swaranews) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan kedua tentang Retribusi Daerah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Pengesahan dan persetujuan Perda ini langsung dilakukan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua DPRD Jatim, Ir Tjutjuk Sunario dan H. Soenarjo di ruang Rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (2/07/2019).

Basuki Babussalam, selaku anggota Fraksi PAN DPRD Jatim menyetujui Raperda retribusi daerah menjadi Perda. Namun ada catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Catatan Pertama yaitu, sehubungan dengan penetapan tarif retribusi Fraksi PAN memahami bahwa UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, ketentuan pasal 155 Undang-undang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan peninjauan kembali atas tarif retribusi paling lama 3 tahun sekali. Dimana bentuk hukum yang perlu dilakukan yaitu Peraturan Gubernur.

“Fraksi PAN sejalan dengan hasil dari Raperda ini untuk mengatur mekanisme peninjauan tarif yang dilakukan oleh Gubernur. Tapi sebelum ditetapkan tarif oleh Gubernur, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Jatim,” kata Basuki.

Kedua yaitu, penetapan tarif retribusi adalah kaitan dengan proyeksi pendapatan dan kelembagaan. Sesungguhnya, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan proyeksi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi ini.

“Sejalan dengan hal tersebut dari sisi kelembagaan, kami usulkan catatan dukungan untuk intergrasi data potensi dan penerimaannya maka Bapenda dapat menjadi koordinator, sebagaimana pasal 84 A di Raperda tersebut,” tambahnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih kepada komisi dan fraksi yang telah melakukan pembahasan Perda retribusi daerah. Diharapkan perubahan perda Retribusi daerah ini membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur semakin meningkat, dan memberikan kontribusi lebih banyak lagi pembangunan di Jatim.

“Saya pesankan kepada seluruh Perangkat daerah pemungut untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan jangan penambahan objek baru ini bukan semata-mata karena mengejar PAD saja,” tegas orang nomer satu di Jatim tersebut. (And).