Oleh : ragil prianto /162020100037

Sengketa atau konflik pertanahan, apalagi kalau sudah sampai menjadi perkara di pengadilan, merupakan masalah kompleks dan laten yang harus diselesaikan. Eskalasi konflik semakin meningkat seiring semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah, baik yang akan dijadikan lokasi pemukiman maupun untuk lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, atau keperluan lain. Jika demikian halnya, apakah sudah sedemikian penting membentuk pengadilan pertanahan di Indonesia.

Sebenarnya kementrian agaria dan tataruang atau badan pertanahan nasional (BPN) itu sendiri merangkap sebagai lembaga mediasi penyelesaian kasus pertanahan sebagai lembaga alternative penyelesian sengketa. Dalam aturan peraturan kepala BPN nomor 12 tahun 2013 tentang eksaminasi pertanahan dan hak pengelolaan memenui realita bahwa regulasi tersebut efektif hanya “pasal mati” dalam artian tidak diterapkan oleh kalangan birokrasi di BPN.

Hal itu patut disayangkan karena mengingat peraturan yang telah memberi sarana namun secara menerapkan tercatat tidak menghasilkan sebagaimana pengamatan dan membaca peraturan BPN. Kementrian agaria kembali melakukan proses pencabutan regulasi sengketa pertanahan dengan dikeluarkan peraturan peraturan mentri agaria dan tata ruang nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan sebagai penganti regulasi sebelumnya dibidang sengketa pertanahan.

Apabila regulasi tersebut tidak efektif dalam diberlakukannya karena ketiadaan kemauan dari lembaga eksekutif yang berwewang dibidang pertanahan. Maka BPN RI sudah saatnya dirombak total dalam arti sesungguhnya. Perubahan harus di laksanakan oleh birokrasi terkait.

*) mahasiswa universitas muhammadiyah sidoarjo