ANA FADILLAH RAHMAWATI

Sengketa Lahan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Bandung kembali menghangat(16 Juli 2019 pukul 21.07 Wib Oleh Ana Fadillah Rochmawati Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

Senin pagi, pihak ahli waris atas nama RD. Adikusumah dibantu kelompok organisasi masyarakat kembali menduduki kantor yang berlokasi Bandung di Jalan Ir. H. Djuanda tersebut.salah seorang juru parkir yang enggan disebutkan namanya mengatakan, tadi pagi para pegawai DKKP sempat tak bisa masuk kantor lantaran area kantor disegel.di lokasi, puluhan anggota ormas menguasai kantor DPPK.

Mereka  berjaga di seluruh akses masuk kantor. Sejumlah baliho dan poster dari ahli waris terpasang di depan kantor. Sejumlah anggota kepolisian juga tampak bersiaga di area kantor.Menyikapi hal itu,Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. “Koordinasi dengan pihak keamanan sedang dilakukan Sekda hari ini, semoga bisa berlangsung dengan baik. Karena proses hukum kita ada PK 2. Selama proses hukum ini berjalan, kita saling hormati. Sudah dilaporkan ke polisi,” ucap Emil

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan”Buktinya ada novum baru yang sedang kami susun untuk kami lanjutkan ke MA.Ini kenapa tidak bisa dieksekusi karena salah persil. Kronologinya juga sudah disampaikan ke pihak terkait,” ucap Iwa. Jika merujuk ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan adalah Ketua Pengadilan Negeri, bukan ormas atau orang perorangan.Apalagi, bangunan Kantor Dinas Peternakan telah memiliki IMB yang sah dan juga telah tercatat di dalam Buku Inventaris Barang Milik Negara, sehingga dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang pihak mana pun untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara/daerah.(ucapnya juga).