Oleh: Muhammad Jainul Arifin
Prodi : Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

 

Sistem pertanahan di Indonesia masih mengantut undang undang peninggalan belanda yang dinamakan Agrarische-Weicht yang mana menjadi cikal bakal Undang Undang Pokok Agraria yang dikenal dengan UU No. 05 Tahun 1960, isi undang undang pokok agria tidak lain adalah mengatur sistem pertanahan, sistem tata kelola tanah dan hak pemanfaatan atas tanah.

Namun, apakah masyarakat Indonesia sudah merasakan implementasi dari UUPA tersebut ? sudahkah masyarakat Indonesia mendapatakan hak sepenuhnya atas perlindungan pertanahan ? dan apakah tanah tanah di Indonesia sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan amanat Undang Undang Pokok Agraria ? pada kenyataanya tidak. Rakyat Indonesia seringkali ditipudaya bahkan masih belum melek tentang pertanahan, sistem patok untuk menandai hak milik tanah masih dipraktekkan di beberapa daerah di Indonesia terutama di Pulau Jawa, pada umumnya sistem patok ini sangat beresiko jika terjadi akusisi dan penjual belian tanah dimana tidak adanya sertifikat atau dokumen yang menyatakan hak milik atas tanah tersebut, hal itu menjadi aspek ketidak amanan tuan tanah jika terjadi transaksi jual beli tanah di kemudian hari.

Selain itu, pemanfataan atas tanah masih belum dikelola dengan baik, dimana fungsi dari tanah tersebut sering kali disalah gunakan, seperti pemanfaatan atas lahan gambus yang digubakan sebagai bangunan, eksploitasi hutan ytang dibuka untuk lahan pertanian, dan pemanfaatan tanah yang dialokasikamn khusus untuk pertanian digunakan untuk perumahan dan tanah kavling, hal tesebut semakin memutus penadapat bahwa Undang Undang Pokok Agraria belum bisa dikatakan memiliki legalitas yang kuat. Untuk itu, sangat perlu diamandemen dan diperbarui agar bisa lebih melindungi dan mengamankan asset Negara agar tidak salah pemanfaatannya.