SURABAYA (Swaranews) – Anjloknya harga garam menjadi perhatian bagi sejumlah aktivis di Kota Surabaya. Menyuarakan bentuk keprihatinannya itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) dr. Soetomo melakukan aksi. Mereka menyampaikan beberapa solusi dan tuntutan terhadap pemeribtah terkait anjloknya harga garam lokal dan kebijakan impor.

Menurut Koordinator Lapangan Aksi, Ahmadineja bahwa swasembada garam tak akan pernah terwujud. Sebab impor garam yang berlebih dan bertumpuknya stok garam impor yang ada digudang pabrikan-pabrikan.

“Tahun 2018 pemerintah mengimpor garam dengan kuota yng sangat besar yaitu 3,7 juta ton dan tahun 2019 mengimpor lagi 2,7 juta ton.ini sangat merugikan petambak garam dan menabrak mandat Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” ujarnya di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (22/7/2019).

Aktivis PK PMII Unitomo ini menyampaikan bahwa pemerintah pusat harus mengkaji ulang dan merevisi perpres no 71 tahun 2015.
Dalam orasinya, Ahmadi menyatakan bahwa
PK.PMII Perjuangam UNITOMO menuntut tolak impor garam,
Serap garam petambak garam dengan harga 1000-Rp 2000 per kilogram

“Meminta kepada gubernur untuk mengusulkan kepada kepada pemerintah pusat untuk melakukan perubahan Perpres no 71 tahun 2015 dan memasukkan garam menjadi barang kebutuhan pokok dan barang penting,” teriak Ahmadi.
Dia juga meminta kepada gubernur Jawa timur untuk mengusulkan ke pemerintah pusat terkait penetapan HPP (harga patokan pemerintah).

Ketika perwakilan massa aksi ditemui oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Firdaus. Ahmadineja menyampaikan jika perusahaan-perusahaan garam mau menerima garam petani lokal. Namun dengan harga yang rendah. Yakni di bawah Rp 1 ribu.

“Hal ini yang membuat petani garam resah dan itu tidak mencukupi kebutuhan keluarganya,” imbuh Ahmadineja.

Terpisah, Ketua Komisi B Ahmad Firdaus mengaku prihatin dengan harga garam lokal yang anjlok hingga Rp 350 per kg. Ia juga prihatin dengan impor garam yang masih berjalan.

“Kami sudah menerima aspirasi, menerima informasi dari mahasiswa dan petani. Pada intinya kami kawal dan pantau dan ternyata bermasalah dan sudah kami sampaikan kepada provinsi dan pemerintah pusat,” urainya.

Ahmad Firdaus menyatakan keprihatinannya terkait impor garam yang masih berjalan dan belum juga selesai dan harga garam yang anjlok turun menjadi Rp 350.

“Keberadaan garam menjadi bahan pokok sebenarnya sudah dicantumkan dalam undang-undang No 7 tahun 2014. Yang seharusnya lebih awal lahirnya induk dari Perpres No 71 Tahun 2015,” pungkas Firdaus. (mar)