SURABAYA (Swaranews) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan dana sebesar Rp. 125 M sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dana tersebut meliputi Rp. 25 M untuk dukungan operasional PKH dan Rp. 100 M untuk pelaksanaan PKH Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia (Jamsos Lansia).

“Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana Rp. 125 M untuk pelaksanaan PKH Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia yang juga termasuk dalam Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur,” jelas Sekdaprov Heru Tjahjono saat Rapat Koordinasi (Rakor) PKH Prov. Jatim di Hotel Harris, Gubeng Surabaya, Senin (29/7/2019) malam.

Heru menjelaskan, jumlah penerima PKH Plus Jamsos Lansia sebanyak 50.000 orang dari keluarga tidak mampu. Jumlah tersebut tersebar di 10 kabupaten di Jawa Timur yang tercatat memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak.

Kabupaten tersebut yakni Bojonegoro, Kediri, Malang, Jember, Lamongan, Bangkalan, Tuban, Probolinggo, Sampang dan Sumenep.

Heru juga berharap, dengan pengalokasian dana tersebut, PKH bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat. Apalagi, PKH menjadi program pengungkit ampuh dalam upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

“PKH ini merupakan salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan yang paling handal,” sebutnya.

Melalui PKH, Heru berharap agar pemerintah bisa mendapatkan data riil kondisi masyarakat paling terkini dan valid dengan melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah yang tercatat sebagai titik-titik keluarga tidak mampu.

“Dalam hal ini petugas PKH bisa turun langsung ke lapangan, mengetuk pintu masing-masing warga dan menanyakan kondisi keluarga tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,48 %. Kendati demikian, angka tersebut dirasa masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Jatim untuk terus menurunkannya.

Untuk itu, Heru meminta kepada seluruh pihak, khususnya peserta Rakor untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau proses jalannya PKH.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr. Sukesi menyampaikan, PKH plus merupakan program prioritas nasional dalam upaya mengurangi dan menekan angka kemiskinan. (Msa)