SURABAYA (Swaranews)  –  Hingga memasuki minggu kedua September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya masih belum bisa beebuat banyak. Hal itu dikarenakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum dibentuk. Hal ini juga memberikan waktu kepada fraksi – fraksi yang ada untuk melakukan penyusunan dan usulan terkait siapa-siapa yang akan berada di masing-masing alat kelengkapan dewan.

Menurut Ketua Fraksi PAN- PPP DPRD Kota Surabaya, Hamka Mudjiadi Salam bahwa pembahasan Tata Tertib (Tatib) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Surabaya yang saat ini masih terus dibentuk. Berada dimanapun baginya yang terpenting adalah berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.

“Alat Kelengkapan Dewan yang ada bagi Fraksi PAN-PPP semuanya demi kepentingan masyarakat.” tegasnya kepada Swaranews di ruang Fraksi PAN-PPP DPRD Kota Surabaya, Jumat (13/9/2019).

Hamka Mudjiadi Salam menjelaskan, setelah Ketua Dewan definitif terbentuk selanjutnya melengkapi AKD seperti komisi, Banggar, Bamus, dan lain sebagainya. Namun, Fraksi PAN-PPP tetap berpijak pada kepentingan masyarakat Surabaya.

“Jadi, kami tidak pernah minta jatah untuk porsi Ketua Komisi misalnya, kami tahu diri lah berapa sih kursi yang kami dapat di dewan.” ujarnya.

Legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan bahwa pihaknya akan menjaga semangat kebersamaan di fraksinya. Terlebih Hamka menegaskan bahwa PAN akan memaksimalkan kinerja dan pengabdian terhadap masyarakat dari apa yang sudah diraih saat pemilu bulan April lalu.

“Akan kami maksimalkan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Hamka menyebutkan bahwa berada dimanapun dirinya akan tetap patuh dan tunduk mengikuti aturan dan perundangan yang berlaku. Sebab baginya, Fraksi PAN-PPP mendapat jatah Ketua Komisi atau tidak, tetap akan bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Prioritas kami adalah kepentingan dan kemaslahatan masyarakat,” tukasnya. (mar)