Beranda blog Halaman 161

Kapolres Tanjung Perak Ungkap Rekaman CCTV 2 Pelaku Terduga Pembunuh Mantan Wartawan

SURABAYA (Swaranews) – Misteri kasus pembunuhan warga Sidotopo atas nama Soeprayitno (53) di rumah istri mudanya di Jalan Tanah Merah gang II, Kecamatan Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, mulai terkuak. Profil kedua terduga pelaku pembunuhan kini dikantongi Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Dalam konferensi pers yang digelar Minggu siang, 12 Mei 2019, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Antonius Agus Rahmanto, S.I.K, MSi menyampaikan hasil temuan yang diperoleh Satreskrim.

“Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kami mendapatkan petunjuk penting. Yaitu profil kedua pelaku pembunuhan. Ini kami ambil dari rekaman CCTV di Rusun Tanah Merah. Jadi, kedua pelaku sempat terekam kamera CCTV saat mencari korban di rumah keluarganya di Rusun Tanah Merah itu. Namun saat itu korban tidak ada di rumah,” ujarnya.

Pembunuhan terhadap Soeprayitno terjadi pada Jumat malam, 10 Mei 2019, sekitar pukul 19.00.

Ketika itu Soeprayitno sedang tiduran di bale-bale depan rumah istri mudanya di Jalan Tanah Merak gang II, saat dua orang berboncengan motor mendatanginya.

Mereka sempat terlibat cek-cok sebentar, sebelum akhirnya Soeprayitno dihujani sabetan pisau berulangkali, hingga terkapar bersimbah darah.

Saat itu korban menderita luka sabetan senjata tajam di bagian lengan, kaki dan perut. Darah yang banyak keluar menjadi penyebab nyawanya melayang.

“Karena saat ini kami sudah mengantongi profil pelaku, maka kami sampaikan himbauan kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri. Karena dengan menyerahkan diri, akan ada pertimbangan dari hakim untuk menjatuhkan vonis lebih ringan,” ujarnya.

Kapolres memastikan, dalam waktu dekat dapat segera menangkap kedua pelaku yang saat ini masih terus dicari personil Satreskrim.

Sementara, untuk profil korban yang sempat disebut-sebut berprofesi sebagai wartawan, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Dimas Ferry yang ikut mendampingi Kapolres dalam kegiatan jumpa pers ini menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi ke media yang sempat disebut-sebut menjadi lembaga tempat kerja Soeprayitno.

“Dari konfirmasi yang kami lakukan, dinyatakan bahwa memang korban pernah bekerja di media tersebut sebagai wartawan. Tapi surat tugasnya berakhir Pebruari 2019. Artinya, korban bukan lagi wartawan,” ujarnya. (Ari)

Wali Kota Risma Terus Sisir Anggota Keluarga KPPS yang Meninggal

SURAVAYA  (Swaranews) – Janji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengunjungi semua keluarga anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, terus dipenuhi. Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu terus menyisir keluarga-keluarga KPPS yang sedang berduka.

 

Di akhir pekan ini, Minggu (13/05/2019), Wali Kota Risma masih menyempatkan waktu untuk takziah ke keluarga Almarhum Suhardiman, 48 tahun, di Jalan Simokerto no gang 4 No 44 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Almarhum Suhardiman merupakan anggota KPPS 17 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto.

 

Pekerjaan sehari-harinya adalah pengemudi ojek online di Surabaya. Suhardiman hidup dengan seorang istri bernama Santi (43) dan dua anaknya Hardi Wijaya (22), Neza Aulia (12). Ia menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (27/04/2019).

 

Dengan mengenakan batik dan balutan hijab berwarna biru, Wali Kota Risma terlihat sedih saat mengunjungi keluarga almarhum. Saat itu, ia ditemui istri almarhum di teras rumahnya. Pada pertemuan itu, Wali Kota Risma langsung menanyakan keadaan keluarga dan apa yang dikeluhkan suaminya sebelum meninggal. “Bagaimana bu… kronologinya?,” tutur Wali Kota Risma kepada istri almarhum.

 

Setelah mendengarkan penjelasan Santi, Wali Kota Risma langsung memutuskan untuk membantu biaya sekolah anak kedua almarhum yang saat ini masih duduk di bangku SMP.  “Ini putrinya bu? kelas berapa? Sekolah yang pinter ya. Biar jadi orang sukses. Nanti soal biaya tidak perlu khawatir. Pokoknya tugasmu sekolah yang rajin,” kata Wali Kota Risma kepada Neza yang saat itu bersalaman dan mencium tangan Wali Kota Risma.

 

Selain membiayai sekolah hingga lulus SMP, Wali Kota Risma juga memberikan bantuan kepada anak pertama almarhum yang bernama Hardi (22). Saat ini, Hardi bekerja sebagai karyawan restoran dan Wali Kota Risma berencana akan memindahkan Hardi untuk bekerja di kantor Pemkot Surabaya.

 

“Nanti yang pertama pindah pemkot saja, nanti ada staff saya yang akan datang untuk membantu dan menyiapkan semuanya, ibu tidak usah khawatir. Allah punya rencana yang indah untuk kita semua,” imbuhnya.

 

Selain santunan dana dan bantuan untuk anak-anak almarhum, ternyata masih belum cukup membuat Wali Kota Risma lega. Sehingga, ia pun berencana ingin membantu istri almarhum untuk berjualan di depan rumahnya yaknimeracang (kebutuhan bumbu dapur). Bagi Wali Kota Risma, hal itu sangat penting supaya Santi masih bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

 

“Panjenengan (anda) saya buatkan toko untuk jual meracang di sini. Sambil kerja masih bisa mengurus rumah dan memantau anak-anak, pokoknya berdoa tidak lupa berdoa Allah sayang sama hamba-hambanya yang terus memohon, asal kita mau berusaha segala kesulitan selalu ada jalan,” ujarnya.

 

Santi menjelaskan bahwa suami mengeluh sakit di bagian dada pada Rabu (17/4/2019) setelah bertugas di TPS 17. “Sejak hari itu, dadanya sering terasa sakit, tapi tidak begitu dirasakan. Terus pada Jumat (26/4/2019), suami saya cerita kalau kambuh lagi. Saya kerokin, Tiba-tiba saat saya masak didapur Sabtu pagi (27/4/19) pukul 08.30 sudah tidak ada. Saya bawa ke RS Soewandhi sudah tidak tertolong,” ujar Santi

 

Oleh karena itu, Santi sangat berterima kasih kepada Wali Kota Risma yang bersedia menyekolahkan anak keduanya dan memberikan pekerjaan yang sangat layak untuk anak pertamanya. Bahkan, ia sangat bersyukur apabila Wali Kota Risma membangunkan toko untuk jualan meracang.

 

“Saya matur  nuwun (terima kasih) sudah dibantu menyekolahkan anak, dan dibantu mencarikan jalan keluar yang saya hadapi, bapaknya di sana pasti akan tenang, terimakasih Bu Risma,” pungkas Santi sambil matanya berkaca-kaca. (mar)

 

Meraih Mimpi di Kampung Anak Negeri

Banyak pihak memandang sinis anak jalanan atau anak dengan problem kenakalan remaja. Namun tidak demikian dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Di mata pemkot, setiap anak punya potensi. Untuk itu, pemkot mendirikan Kampung Anak Negeri, dimana setiap anak berhak meraih mimpi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri berdiri di atas lahan seluas 50×40 meter di Jalan Wonorejo Timur No. 130. Sekilas, bangunan tersebut mirip sekolah pada umumnya. Namun, yang membedakan, ternyata di dalamnya ada 6 kamar. Masing-masing kamar berisi 6 hingga 7 tempat tidur yang tertata rapi. Di tempat itulah, Pemkot Surabaya membina, serta merawat anak-anak jalanan, anak putus sekolah, hingga anak dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar memperoleh kehidupan dan masa depan yang lebih baik.

Saat ini, Kampung Anak Negeri dihuni oleh 35 anak yang semuanya laki-laki. Rentang usia mereka 8 hingga 18 tahun. Anak-anak itu datang dari latar belakang yang beragam. Ada yang datang dari keluarga yang bermasalah, hingga anak-anak yang terpengaruh pergaulan yang salah sehingga terlibat kasus kenakalan remaja.

Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya Naniek Winarsih menjelaskan alur masuknya penghuni. Umumnya, penghuni berawal dari razia Satpol PP. Mereka lantas disurvei lebih dalam oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk diketahui lebih dalam kondisi ekonomi dan problem keluarganya. Namun, ada pula yang merupakan hasil dari penjangkauan aparat kelurahan dan kecamatan yang melakukan outreach anak-anak terlantar di wilayahnya.

Setelah ‘resmi’ menjadi penghuni Kampung Anak Negeri, anak-anak tersebut didampingi oleh 3 orang pembina. Mereka dididik menjadi disiplin serta diberikan pelatihan-pelatihan sesuai minat dan bakatnya, misalnya pelatihan kesenian, olahraga dan wirausaha.

Naniek berharap, pihaknya bisa membangun kemandirian anak-anak jalanan. Selain pendidikan dan pelatihan, anak-anak juga dibuat nyaman dengan fasilitas yang memadai. Mulai dari kamar yang nyaman, studio musik, sarana olahraga, ruang serba guna hingga pemenuhan kebutuhan nutrisi anak. “Kalau makan semua tercukupi. Mereka makan tiga kali sehari. Juga dapat snack, susu dan kacang hijau,” terang Naniek.

Tak hanya itu, setiap hari anak-anak juga diberikan fasilitas antar jemput ke sekolah. Namun, ada juga yang naik sepeda sendiri. Untuk yang masih menempuh pendidikan SD dan SMP sekitar 25 anak. Sisanya menempuh pendidikan melalui kejar paket.

Pola atau metode yang diterapkan Pemkot Surabaya melalui Kampung Anak Negeri terhadap anak-anak jalanan mulai menunjukan hasil. Kini, banyak dari mereka yang telah lulus sekolah dan mendapat kerja. Bahkan, tidak sedikit yang berhasil menorehkan berbagai prestasi di bidang olahraga, baik tingkat regional maupun nasional. Seperti Ari Mukti (14), yang pernah meraih juara satu pertandingan tinju kelas 38 kilogram, Kejurda Tinju Amatir Yunior Youth se-Jawa Timur tahun 2017, serta juara 1 lomba Balap Sepeda KONI Surabaya tahun 2017. Sementara dari cabang silat, Muhammad Hasyim (14), juga pernah meraih juara 1 tapak suci usia dini, se-Kota Surabaya. Marfel Maulana (7), pernah meraih juara tiga Kejuaraan Balap Sepeda MTB Piala KONI Kota Surabaya. Prestasi serupa juga pernah diraih Luhur Aditya Prasoja (16). Dia pernah meraih juara 2 Kejuaraan Balap Sepeda Usia Dini Seri ke-3 Trophy Ketua ISSI Jawa Tengah.

  1. Tiwik Koesdiningsih, Sp.KJ (K) Psikiater Anak dan Remaja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Menurut dia, anak-anak dalam masa tumbuh-kembang memang perlu mendapatkan bimbingan dan naungan agar mempunyai kedewasaan mental dan sosial.

“Saya apresiasi upaya-upaya Pemkot Surabaya dalam mengupayakan mendidik anak-anak jalanan. Pola yang diterapkan tentunya mendidik disiplin tetapi tetap fun, sehingga membuat anak-anak kerasan dan patuh,” kata Tiwik.

Pada kesempatan berbeda, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meyakini bahwa tidak ada istilah anak nakal. Menurut Risma -sapaan Tri Rismaharini-, yang ada hanyalah anak yang salah pergaulan atau anak yang punya masalah. Oleh karenanya, untuk mengurai problem tersebut, maka diperlukan upaya mencari akar masalah yang dialami oleh anak tersebut. Untuk itu, negara, dalam hal ini Pemkot Surabaya, melalui Kampung Anak Negeri, hadir guna memecahkan masalah yang dialami oleh anak-anak di Surabaya.

“Setiap anak berhak untuk berhasil. Mereka berhak untuk menggapai mimpinya. Mari kita semua mendukung anak-anak Surabaya untuk berhasil dan berprestasi,” kata Risma.

Dari Pengamen Menjadi Juara Balap Sepeda

Salah satu penghuni Kampung Anak Negeri adalah Ari Mukti. Remaja berusia 14 tahun ini, telah tinggal dan dirawat di Kampung Anak Negeri sejak 2016. Ari awalnya merupakan seorang pengamen yang ditertibkan oleh Satpol PP Surabaya. Setelah dilakukan outrech oleh dinas sosial, hasil di lapangan menunjukkan kondisi ekonomi keluarga Ari kurang mampu. Hal itu menyebabkan dia mengalami putus sekolah dan memilih mencari uang dengan menjadi pengamen.

Sejak tinggal di Kampung Anak Negeri, Ari mulai menjalani aktivitas seperti anak-anak normal pada umumnya. Pergi ke sekolah, bermain, dan menempuh pendidikan agama seperti mengaji. Tak hanya itu, di Kampung Anak Negeri, Ari juga diarahkan untuk menekuni bakat dan minatnya. Tak pelak, di tahun 2017 remaja 4 bersaudara ini pernah meraih prestasi juara 1 Balap Sepeda KONI Surabaya. “Kalau sekarang sedang persiapan untuk lomba Porprov Balap Sepeda Velodrome di Bandung tanggal 27 April 2019. Kalau tahun 2017 kemarin, dapat juara satu lomba balap sepeda KONI Surabaya,” kata Ari.

Walaupun berasal dari keluarga kurang mampu, namun Ari juga punya cita-cita yang tinggi. Ia ingin menjadi seorang TNI AL, supaya bisa mengubah kehidupan dan masa depannya lebih baik. Sejak tinggal di Kampung Anak Negeri, Ari mengaku senang bisa belajar cara hidup disiplin. “Kalau di sini, senangnya masa depan terjamin. Hidup ndak umbar-umbaran lagi dan lebih teratur. Setiap hari bisa sekolah, sholat lima waktu dan juga diajari ngaji,” pungkasnya.(mar/adv)

PKS Melejit, PAN Stagnan

Oleh: Arijawan
PAN Kota Surabaya

TAK dapat dipungkiri yang paling diuntungkan pada pemilu 2019 adalah PKS. Betapa tidak dari 6 % suara pada Pemilu 2014 diprediksi pada Pemilu 2019, PKS bisa mencapai 8 sd 9 persen. Ini luar biasa di banding PAN, yang diprediksi suaranya melorot menjadi 6 % atau stagnan di angka 7 %.

Pertanyaannya ada apa dengan kedua parpol yg bernafaskan Islam ini ?
Padahal secara umum, masyarakat tahu bahwasanya dibelakang PAN berdiri ormas Islam kedua terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah. Seperti PKB yg di backup Nadhatul Ulama. Dibanding PKS yang tidak ada membackup.
Nampaknya suara PBB dan PPP yang melorot pada pemilu 2019 beralih ke PKS.
Apa yang membuat pemilih PBB dan PPP lebih tertarik ke PKS daripada ke PAN.

Para pengamat politik berpendapat bahwasanya PKS lebih kuat nafas keagamaan Islamnya daripada PAN.
Ada juga yang berpendapat PKS lebih konsisten dalam berpolitik serta memperjuangkan tujuan politik mereka yang memperjuangkan syariat Islam. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kader PKS lebih militan daripada Kader PAN. Tidak sedikit yang berpendapat banyak warga Muhammadiyah yang lebih sreg kepada PKS daripada PAN.

Yang paling menyesakkan adalah pengaruh Amien Rais sebagai tokoh sentral PAN yang terlalu tajam berseberangan dengan rezim yang berkuasa saat ini.
Memang suara prosentase PAN tidak menurun dan tetap bertengger di Senayan. Namun secara prestasi, jelas PKS lebih mengungguli PAN dari sejak reformasi bergulir hingga sekarang.
Nampaknya PAN ke depan perlu berbenah diri secara besar besaran tidak terlena berbangga diri dengan julukan parpol 7 persenan atau 6 persenan.
PAN harus menampilkan tokoh tokoh muda mulai dari level pusat sampai ranting. Tokoh tokoh muda yang dinamis dan energik yang tidak sekedar mengekor dari tokoh tokoh senior PAN yg sering melahirkan friksi friksi yang melemahkan militansi kader PAN.
Sebagai parpol yang bernafaskan agamais nasionalis, PAN harus bisa memainkan peran dua golongan besar di negeri ini, yakni golongan nasionalis dan agama.
PAN masih patut bersyukur bisa bertahan di senayan, meski awalnya diprediksi oleh berbagai lembaga survey pada Pemilu 2019 PAN bakal terlempar dari gedung DPR/ MPR di Senayan.

PAN harus lebih mengintensifkan komunikasi dengan ormas yang mendirikan PAN yakni Muhammadiyah. Tapi PAN yang sejak dilahirkan telah memproklamirkan sebagai Parpol berbasis muslim modern juga harus menunjukkan jati diri sebagai parpol muslim moderat yang rasional. Karena pada pemilu 2019 ini membuktikan kemenangan suara muslim moderat dibanding muslim puritan. Meski ini juga bukan hal yang mudah tapi jalan inilah yang barangkali yang bisa menciptakan peluang bagi PAN untuk menjadi parpol berbasis muslim yang terbesar di pemilu mendatang. (*)

Armed 12/Kostrad Bentuk karakter Anak melalui Bela Diri Karate

NGAWI (Swaranews) – Yonarmed 12/Kostrad berupaya untuk terus membangun jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui berbagai cara, salah satunya dengan memberikan pelatihan bela diri karate kepada anak-anak usia dini.

Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy mengatakan jika upaya itu merupakan salah satu komunikasi sosial (komsos) yang dinilai efektif dalam menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme anak-anak di wilayah teritorialnya.

“Latihan ini juga sebagai wahana untuk mencetak bibit-bibit atlet karate muda,” jelas Danyonarmed. Sabtu, 11 Mei 2019.

Pembangunan karakter anak, kata almamater Akademi militer tahun 2002 itu, harus dilakukan ketika anak masih berusia dini.

“Bagi sebagian orang, bela diri kadang dihubungkan dengan hal-hal negatif. Namun, tidaklah demikian kalau kita bisa mengarahkan anak-anak ke arah yang lebih baik,” tuturnya. “Bela Diri, dalam hal ini Karate merupakan salah satu cara menstabilkan emosi dan mendulang prestasi anak,” imbuhnya.

Untuk diketahui, selain mendapatkan pelatihan fisik, anak-anak usia dini yang mengikuti pelatihan karate tersebut, sekaligus juga mendapatkan pelatihan mental dan kepribadian.

“Pelatihan mental dan kepribadian adalah kunci dalam pembangunan karakter anak yang kuat, tangguh yang dilandasi budi pekerti yang luhur. Anak Indonesia adalah masa depan bangsa ini, oleh sebab itu mereka layak mendapat perhatian khusus,” jelasnya. (sub)

Panen Melon, Gubernur Khofifah Harap Warga Pedesaan Makin Sejahtera

TUBAN (Swaranews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Festival Melon 2019 di Desa Klotok, Plumpang, Kabupaten Tuban, Sabtu (11/5/2019) pagi. Dalam kegiatan tersebut Khofifah berkesempatan memanen buah melon bersama para petani.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Tuban Fathul Huda, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Hadi Sulistyo serta perwakilan Asosiasi Petani Melon di Kab. Tuban.

Gubernur Khofifah berharap, kegiatan bercocok tanam atau bertani hortikultura, salah satunya melon bisa membantu menurunkan kemiskinan di pedesaan. Dengan menanam melon, petani bisa mendapatkan keuntungan 6-7 kali lipat dari modalnya.

“Petani berkesempatan menanam melon, dengan gambaran profit yang akan diperoleh maka tentu akan memberikan signifikansi percepatan penyejahteraan para petani,” ujarnya.

Orang nomor satu di Jatim itu menjelaskan, dalam proses bercocok tanam hortikultura akan melibatkan banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu, diperlukan pendampingan, permodalan serta akses pasar. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hasil panen yang baik.

“Dengan segala upaya tersebut maka kualitas hasil panennya akan meningkat. Dan ini bisa menjadi pintu masuk bagi percepatan penyejahteraan,” ungkapnya.

Mantan Menteri Sosial ini juga menambahkan utamanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan di Jatim yang saat ini masih 15,2 %.

Sementara itu, terkait peningkatkan kualitas melon, Gubernur Khofifah akan mengajak perwakilan Asosiasi Petani Melon Tuban untuk mengikuti kegiatan panen melon prima pada pekan depan. Melon prima yang pengelolannya di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim tersebut  memiliki kualitas ekspor.

“Melon prima ini berbentuk kotak, dan sangat mulus serta rasanya manis kriuk-kriuk. Petani melon di Tuban harus ikut melihat dan mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian terkait ini,” kata Khofifah.

Khofifah juga berharap, kedepan Tuban bisa menjadi center of excelence  untuk budidaya melon. Oleh sebab itu, pihaknya terjun secara langsung untuk mendapatkan masukan dari Bupati Tuban dan berdialog dengan asosiasi petani melon.

“Saya ingin mendapatkan referensi bagaimana petani bisa mendapat akselerasi akan profit yang diperoleh dari bertani melon,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tuban Fathul Huda menyampaikan, pihaknya akan serius memberikan pendampingan kepada para petani hortikultura termasuk di dalamnya melon. Bahkan, dirinya pernah memberikan motivasi agar petani tertarik menanam melon dengan mengganti kerugian saat bertani melon.

“Kalau butuh pendampingan saya sangat senang, karena ini adalah kegemaran saya. Dan memang jika petani ingin meningkat penghasilnnya harus mau menanam hortikultura,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi Sulistyo mengatakan, para petani melon diharapkan tidak cukup puas dengan hasil yang mereka peroleh. Petani harus mulai memikirkan adanya nilai tambah pasca panen, sehingga hasil yang tidak terjual tidak banyak terbuang.

Dalam bertani melon, lanjutnya terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sehingga tidak hanya ala kadarnya. Misalnya dengan penerapan manajemen tanaman sehat, penerapan good agricultute, serta good handling practices.

“Untuk alat bantu pengolahan pasca panen, asosiasi kelompok petani atau gapoktan bisa membuat pengajuan proposal ke provinsi,” pungkasnya. (Msa)

Aris Munandar, Sekjen Kurma: Akui dirinya lahir dari rahim NU dan Muhammadiyah

JAKARTA (Swaranews) – Muhammadiyah berdiri dan menjadi satu satunya ormas Islam berkemajuan lebih awal berdirinya daripada republik ini, yaitu pada  tahun 1912. Dengan kata lain Muhammadiyah menjadi rujukan atas keberlangsungan bangsa ini, di samping ormas lain seperti NU maupun Persis. Dan Ormas ormas Islam itu ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan republik ini, kata Prof. Muhajir Effendi, Mendikbud dalam sambutan penutupnya di acara Buka Puasa, Kamis, 9-4/2019 bersama Relawan Muhammadiyah untuk Jokowi-Makruf dari unsur mana pun.
Hadir dalam acara itu, cak Nanto, Ketua Pemuda Muhammadiyah, dan  banyak unsur relawan lainnya seperti: dari Samawi, Kamu, Jaringan Matahari, termasuk Kurma (Koordinator Untuk Relawan Makruf Amin) yang diwakili langsung Sekjen Kurma Aris Munandar dan Ketua Kurma KH Ahmad Rosikh.

“Muhammadiyah jangan sampai menjadi subordinasi dari partai apa pun,” tegas Muhajir dalam kata pembukanya.
“Dan Muhammadiyah juga sebenarnya ormas Islam yang kooperatif dengan pihak mana pun termasuk dengan pemerintah. Jadi watak oposisi itu sebenarnya warisan dari trauma sejarah pada masa Masyumi dulu,” lanjut Mendikbud Muhadjir.
“Karena itu saya mengharapkan kepada generasi muda Muhammadiyah yang hadir pada acara ini, berharap mampu dan bisa mengembalikan trauma politik masa lalu Muhammadiyah,” katanya.

Sekjen Kurma, Aris Munandar dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa dirinya meskipun sekarang posisinya menjadi relawan KH. Makruf Amin, tetap mengakui bahwa dirinya lahir dari rahim NU dan Muhammadiyah, sehingga dalam pola berpikirnya, Aris Munandar demi kooperatif dalam menyikapi dinamika keberagamaan di Nusantara ini. Dan Aris sendiri mengakui butuh energi tersendiri untuk menyatukan visi dan misi kebangsaan dalam wadah NKRI ini, agar jurang pemisah perbedaan bukan halangan demi demi bangsa negara.

“Pak prof Muhajir ini ketika perjalanan dinas dengan pak Jokowi ke keluarga NU, selalu yang ditunjuk untuk memimpin tahlilan maupun imam sholat,” kata Aris Munandar.
Jadi perbedaan itu hanya dalam soal keyakinan masing masing individu. Sementara keutuhan berbangsa dan membangun NKRI menjadi tujuan bersama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, tegas Aris.
“Jangan sampai umat Islam khususnya di Indonesia selalu dirugikan dan dijadikan kambing hitam atas kekuatan full powernya yang kini cap atau label radikal menggelantung dalam pundak Islam. Dan ini terjadi tidak saja di Indonesia, di Timur Tengah umat Islam juga selalu menjadi yang dirugikan oleh kekuasaan,” katanya. (wwn)

Pemegang Surat Tugas Media Tewas Dibacok, Polisi Sedang Menyelidiki

SURABAYA (Swaranews) – Soeprayitno (53) ber-KTP Sidotopo Wetan 198-B Surabaya, yang tinggal di kawasan Tanah Merah Surabaya tewas dibacok orang tidak dikenal hingga tewas, Jumat (10/5/19) malam.

Kapolres Tanjung Perak Surabaya AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan, bahwa anggotanya saat ini masih melakukan penyelidikan. “Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bergabung dengan Polsek Kenjeran, sekitar pukul 21.00 WIB mendatangi TKP. Kita belum tahu pasti dan belum berani menyimpulkan, kita masih dalami lagi,” katanya, Sabtu (11/5/19) dini hari.

Menurut Kapolres, sebelum korban tewas dibunuh, disebut saksi ada beberapa orang datang dan kemudian terlihat ada cekcok dengan korban, karena emosi pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dan diarahkan ke korban sehingga korban terluka dan terjatuh. Pelaku melarikan diri ketika ada saksi berteriak meminta tolong.

“Kita belum tahu pasti dan belum berani menyimpulkan, saat ini anggota kita sedang lembur di sini dan sedang menuangkan informasi dari saksi-saksi,” ujar Kapolres di Mapolsek Kenjeran Surabaya.

Saat olah TKP, petugas menemukan surat tugas dari media cetak Surat Kabar Umum (SKU), dengan masa berlaku 28 Febuari 2019. “Kita menemukan kartu memang ada tulisan Suara Gegana Indonesia, tapi tentunya kita dalami lagi,” pungkas Kapolres, korban tewas kemudian dilarikan ke RSUD Dr Soetomo.

Perlu diketahui dalam jejak digital, dengan membawa surat tugas dari koran mingguan Metro Pos, Soeprayitno pada tahun 2014 lalu pernah ditangkap anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya, karena menggondol motor Honda Revo L-5143-DL milik Muji Suwarsono, di Keputih Tegal Timur Surabaya.

Akibat perbuatannya, Soeprayitno dijerat Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Oleh Hakim Ketua Titik Tejaningsih, pria kelahiran 1966 ini divonis 8 bulan penjara.

Alasan senang membawa kartu pers, Soeprayitno mengaku kartu pers hanya digunakan untuk mempermudah mengurus surat-surat penting di Kecamatan, Samsat ataupun Pengadilan. (Ari)

Wali Kota Risma Support Penuh Keluarga Anggota KPPS yang Meninggal, Melalui Pendidikan, Pekerjaan, dan Tempat Tinggal

SURABAYA (Swaranews) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak hentinya terus menyisir melanjutkan kunjungan ke rumah duka keluarga anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal usai tugas saat pemilu. Kunjungan ketujuh ini, berada di rumah duka almarhum Suroso (52), yang berlokasi di Tambak Sari 2 No 15 RT 04, RW 01, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Sabtu (11/5/2019).

 

Almarhum Suroso adalah petugas Linmas yang menjaga TPS 02 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari. Ia menutup usia pada Sabtu (4/5/2019), setelah melakukan perawatan medis di RS Soewandhi selama 8 hari, lalu dipindahkan ke RS Dr Soetomo selama 2 hari. Pekerjaan sehari-hari Suroso sebagai tenaga serabutan.

 

Sekitar pukul 11.00 WIB, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya tiba di rumah duka. Pada kesempatan ini, ia berbincang langsung dengan istri almarhum Suroso, Kasianti (35) bersama dua anaknya, Fandi Bondan (12) serta Bella Putri (5), dan didampingi pengurus RT/RW setempat.

 

Setelah melihat dan mendengar langsung kondisi keluarga almarhum Suroso, Wali Kota Risma menawarkan bantuan berupa fasilitas tempat tinggal yang berada di Rusun Keputih atau Tambak Wedi. “Monggo, ayo tak pindahkan ke Rusun Keputih, atau Tambak Wedi. Di sana enak, sudah ada perabotan juga. Kalau mau, hari ini saya pindahkan, saya bantu juga untuk pindahan. Biar tenang, tidak nyewa Rp 350 ribu per bulan,” kata Wali Kota Risma kepada istri almarhum.

 

Tak hanya itu, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga memastikan pendidikan anak-anak Kasianti terjamin. Ia ingin supaya anak-anak Kasianti jangan sampai putus sekolah. Karena itu, jika keluarga bersedia pindah ke rusun, pihaknya akan membantu mencarikan sekolah minimal sampai lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Terlebih untuk anak Kasianti nomor dua, Fandi Bondan (12), berkebutuhan khusus.

 

“Tidak perlu bingung, untuk biaya sekolah nanti saya bantu. Nanti sekolahnya dipindahkan yang paling dekat dengan pilihan rusun. yang nomer dua, saya sekolahkan inklusi. Yang paling kecil bisa sekolah paud di sana, harus lanjut sekolah. Apapun yang terjadi, apalagi yang anak pertama sudah kelas satu SMA, kurang 2 tahun lagi lulus, jangan putus sekolah, saya bantu,” tuturnya.

 

Wali kota yang sangatconcern terhadap dunia pendidikan ini juga berpesan kepada anak pertama almarhum Suroso, Lucky Perdana (16), yang saat ini sudah menginjak kelas satu SMA agar tidak berhenti sekolah. Pasalnya, Lucky enggan melanjutkan sekolah dan ingin membantu ibunya. “Saya pesan, tolong jangan sampai putus sekolah, saya bantu segala keperluan,” katanya.

 

Selain bantuan berupa santunan, pendidikan dan tempat tinggal, Wali Kota Risma juga menyediakan lahan pekerjaan bagi Kasianti, agar tetap bisa bekerja dan menjaga anak-anaknya saat tinggal di rusun nanti. Ia juga memastikan kehidupan mereka akan lebih baik. “Nanti sampean (anda), saya carikan pekerjaan di taman yang tidak jauh dari tempat tinggal di depan rusun, sambil bisa nunggu anak yang paling kecil. Biar ibunya saja yang kerja, anaknya jangan dulu, belum waktunya. Eman, anak panjenengan (anda) jangan dibolehin putus sekolah lho ya,” pesannya.

 

Sementara itu, Kasianti menceritakan bagaimana kondisi suaminya saat jelang meninggal yang mengeluhkan sakit di bagian kepala. “Saya bawa ke RS Soewandhi kemudian ke RS Dr Soetomo dokter bilang sakit liver. Lalu tidak ada (meninggal) pukul 07.00 WIB, Sabtu (4/11) dan dimakamkan di pemakaman Karanggayam,” kata Kasianti.

 

Kasianti juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Wali Kota Surabaya atas kepedulian membantu kesulitan-kesulitan keluarganya. “Terima kasih Bu Risma sudah disambangi, dan diberi bantuan. Saya bersedia pindah, tapi mungkin nunggu suami saya 40 harinya dulu, saya juga mau pamitan sama tetangga-tetangga,” pungkasnya. (mar)

Gubernur Khofifah Harap PP Nomor 12 Tahun 2019 Beri Preferensi Bantuan Keuangan Antar Daerah

SURABAYA (Swaranews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bisa memberikan preferensi bantuan keuangan antar daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Asistensi dan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (10/5/2019).

Gubernur pertama di Jatim itu menilai, bahwa regulasi tersebut cukup penting. Sebab, banyak kabupaten/kota yang memiliki kemampuan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

“Pelaksanaan bantuan keuangan antar daerah sangat dimungkinkan dengan adanya PP No. 12 Tahun 2019. Tapi kami tidak boleh menafsirkan sendiri, karenanya referensi dari Kemendagri kami perlukan,” kata Khofifah.

Mantan Menteri Sosial itu juga menjelaskan, salah satu yang membutuhkan kejelasan regulasi yaitu tentang bantuan keuangan daerah untuk SMA/SMK. Harapannya, setelah kewenangannya berada di provinsi, jangan sampai kualitas ataupun kuantitasnya turun.

“Banyak kabupaten/kota di Jatim yang sudah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penguatan kualitas dan kuantitas SMA/SMK,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga menilai terkait sedimentasi sungai. Ia menganggap bahwa pemerintah daerah juga mempunyai kemampuan. Namun, secara regulasi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Sungai makin dangkal karena sedimentasinya makin tinggi sehingga sering terjadi banjir, oleh sebab itu regulasi terkait hal ini harus jelas,” katanya.

Sementara itu, terkait banyaknya keluhan masyarakat atas jalan yang berlubang juga perlu regulasi yang jelas. Karena sekitar 70% jalan di Jatim merupakan jalan nasional dan pemda setempat tidak boleh melakukan penambalan.

“Indonesia ini luas, Jatim juga luas sementara penanganan dan pelayanan kepada masyarakat butuh cepat,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan PP No. 12 Tahun 2019 merupakan ruang untuk mendapatkan kejelasan soal bantuan keuangan, apakah bisa dilakukan secara langsung atau sebaliknya. Dengan demikian, setiap kepala daerah bersama DPRD memiliki kesamaan pemahaman, sehingga tidak terjadi beda penafsiran dengan BPK maupun KPK.

“Kami harap ada referensi tertulis yang secara administratif bisa menjadi acuan bersama. Dan jika memungkinkan dalam waktu dekat perlu kita lakukan koordinasi ulang bersama kabupaten/kota di Jatim,” pungkasnya. (Msa)

Ads