Beranda blog Halaman 2

Pertemuan Wali Kota Risma Bersama Lenis Kogoya Berlangsung Hangat dan Penuh Canda

SURABAYA (Swaranews) –   Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya. Pertemuan itu berlangsung di rumah dinas wali kota, Jalan Sedap Malam Surabaya sekitar pukul 19.45 WIB, Selasa (20/08/2019). Pertemuan berlangsung sekitar dua jam itu, juga dihadiri perwakilan mahasiswa Papua serta Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS).

 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh canda itu, Wali Kota Risma banyak bercerita tentang adik-adik mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Surabaya. Selama ini, mereka di Surabaya sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan event besar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Seperti acara Surabaya Cross Culture hingga perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS).

 

“Adik-adik ini (mahasiswa Papua) sering mereka ikut kegiatan tari-tarian di Balai Kota, sering datang juga kalau kita ada acara. Kalau kita ada kunjungan tamu dari Papua, mereka (adik-adik) juga ikut datang,” katanya.

 

Menurutnya, selama ini hubungan masyarakat Surabaya dengan warga asli Papua berjalan baik, bahkan seperti saudara. Terlebih, Wali Kota Risma sudah menganggap adik-adik dari Papua yang tinggal di Surabaya seperti anaknya sendiri. Selama menempuh pendidikan di Surabaya, mereka juga diberikan fasilitas dalam upaya mengembangkan bakat dan minat. Seperti pelatihan komputer dan bahasa Inggris.

 

“Mereka kan jauh dari orang tua, karena itu saya selalu sampaikan ke anak-anak itu agar menjadi orang yang sukses. Orang tuamu di sana pingin anaknya jadi. Mesti kalau ketemu anak-anak saya selalu sampaikan itu,” tuturnya.

 

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga sering menerima kunjungan mama-mama Papua. Mereka berkunjung ke Surabaya untuk belajar seputar pemberdayaan ekonomi dan program-program wirausaha. “Mereka mama-mama Papua itu datang dari berbagai wilayah untuk belajar di Surabaya, mulai dari tanam sayur, bikin baju, sampai bikin bakso ikan,” kata dia.

 

Tidak hanya itu, Wali Kota Risma mengaku, warga Papua yang tinggal dan menetap di Surabaya juga biasa berbaur dengan masyarakat sekitar dan juga terlibat dalam kegiatan di kampung. Selain itu, banyak juga warga asli Papua yang sukses di Surabaya dan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.

 

“Ada Kabag Humas itu asli dari Papua, dua Camat di Surabaya juga asli Papua, terus ada Kepala Bidang Satpol PP juga dari Papua. Masyarakat di Surabaya ini multi etnis, ada dari Ambon, Aceh, Pontianak, Padang, NTB, kita tidak pernah membeda-bedakan semua ada di Surabaya,” jelasnya.

 

Sementara itu, Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya menilai, bahwa selama ini Wali Kota Risma banyak membantu warga asli Papua yang tinggal di Surabaya. Khususnya adik-adik Papua yang menempuh pendidikan di Kota Pahlawan.

 

“Kita di Istana (Presiden) ini kan sudah ada orang Papua, di sini Surabaya sudah dilakukan juga ternyata. Kepala Dinas, Kepala Distrik, Camat juga ada orang Papua juga dipasang. Ini kan terobosan baru mungkin semua provinsi bisa belajar ke Surabaya,” kata Lenis.

 

Apalagi, seringkali mama-mama Papua datang ke Surabaya untuk belajar terkait wirausaha. Karena itu, ia sebagai asli warga Papua merasa bangga dengan sosok kepemimpinan Wali Kota Risma. “Berarti ini level (wali kota) sudah atas, saya bangga itu mama (Wali Kota Risma),” katanya.

 

Maka dari itu, Lenis berharap, adanya miss komunikasi yang terjadi beberapa waktu lalu, tidak perlu dipersoalkan dan diungkit-ungkit lagi. Namun, bagaimana berpikir untuk masa depan Indonesia, khususnya membangun Papua. (mar)

 

 

 

 

 

Pemprov Jatim Renovasi 867 RTLH

LAMONGAN (Swaranews) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menekan angka stunting sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah di Jawa Timur.

Hal itu dibuktikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono saat mengunjungi rumah Amawati dan Yusuf, warga Sukomulyo, Lamongan, Rabu (21/8/2019) pagi.

Pada kesempatan itu, tampak wajah Asmawati dan Yusuf, berseri saat rumahnya disambangi Khofifah dan Tedjo Sukmono. Pasalnya, rumah mereka yang doyong lantaran hanya ditumpu dari anyaman bambu kini mulai direnovasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan TNI AL khususnya Lantamal V.

Dinding rumah keluarga kecil ini mulai dipasang batu bata, lantainya pun akan segera dibangun tidak beralaskan tanah seperti saat ini. Rumah keluarga Asmawati ini masuk dalam kriteria diantara 84 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lamongan yang bakal direnovasi oleh Pemprov bersama Lantamal V.

Dalam kesempatan sama, Khofifah dan Dantamal V menyempatkan diri secara simbolis meletakkan batu bata pembangunan rumah tidak layak huni di tempat Asmawati.

“Alhamdulillah, ini adalah bantuan pemerintah yang kami sangat syukuri. Sebelumnya rumah kami ini sudah doyong atapnya,” kata Asmawati.

Lebih lanjut, selain rumah Asmawati dan Yusuf, total ada sebanyak 867 rumah tak layak huni di Jawa Timur yang direnovasi dalam program kerjasama Pemprov Jatim dengan Lantamal V.

Khofifah menguraikan, untuk saat ini rumah yang direnovasi tersebar di pesisir Kabupaten Probolinggo 60 unit, Pasuruan 100 unit, Lamongan 84 unit, Tuban 26 unit, Bangkalan 31 unit, Sampang 10 unit, Pamekasan 159 unit Banyuwangi 115 unit, Situbondo 65 unit, Jember 30 unit, Malang 25 unit, Trenggalek 50 unit, Tulungagung 32 unit, Blitar 30 unit dan Pacitan 50 unit.

“Harapan kami program ini akan berseiring dengan upaya mewujudkan Jatim Sejahtera. Karena mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu pintunya banyak sekali. Ada yang lewat renovasi rumah supaya layak huni dan sehat, lewat pendidikan, lewat pengembangan UKM dan lain-lain,” kata Khofifah.

Untuk itu, dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Lantamal V terutama Dantamal yang bersinegi  dalam Karya Bakti TNI AL tahun 2019 di Jatim dengan melaksanakan program renovasi rumah tidak layak huni.

Merenovasi rumah menjadi layak huni menurut khofifah, banyak multiplier effect-nya. Sebab, dengan direnovasi menjadi layak huni, maka MCK rumah tersebut menjadi lebih baik karena tidak lagi menggunakan MCK komunal. Hal ini menjadi salah satu upaya memerangi stunting.

“Hari ini kita masih punya problem stunting. Satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi stunting bukan hanya memperbaiki asupan gizinya, tapi juga menjadikan rumah tinggalnya sehat. Termasuk rumah sehat adalah rumah yang MCK-nya berbasis rumah tangga bukan komunal,” tegasnya.

Khofifah menegaskan, renovasi 867 rumah tak layak huni di Jatim dengan hibah anggaran Rp 10 miliar ini adalah kesatuan upaya peningkatan IPM Jawa Timur.

“Banyak yang bisa terupgrade dari program renovasi rumah ini. Warga bisa beribadah lebih khusyuk, anak belajar bisa lebih tenang,” ucap Khofifah.

Sementara itu, Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono mengatakan ada kriteria rumah yang mendapatkan bantuan renovasi ini. Rumah harus yang masih berlantai tanah, dinding dari bilik bambu dengan atap rumbia atau daun kelapa dan, tidak memiliki pekerjaan tetap, serta janda atau jompo.

“Dengan adanya program ini, diharapkan tidak hanya akan menunjang masyarakat  dalam pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Timur ini. Tapi juga warga bisa memiliki hunian yang lebih layak dan bersih guna mendukung kesehatan masyarakat,” tandasnya. (Msa) 

Ditolak Mahasiswa Papua, Fadli Zon Langsung Temui Khofifah

SURABAYA (Swaranews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon beserta anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (21/8/2019) siang.

Khofifah menjelaskan, kedatangan Fadli Zon di Surabaya dalam rangka ingin mendapatkan konfirmasi secara langsung terkait insiden Mahasiswa Papua beberapa waktu lalu.

“Beliau dari tim pemantau Otsus DPR RI, beliau ingin mendapatkan konfirmasi dari apa yang beliau saksikan di berbagai televisi, beliau baca, dan seterusnya apakah yang terjadi di malang ataukah di surabaya,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (21/8/2019).

Sebelum bertemu Khofifah, Fadli Zon beserta rombongan telah mengunjungi Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Kendati demikian, kehadiran mereka tidak mendapat respon dari penghuni asrama. Sehingga, memutuskan untuk kembali dan bertemu Khofifah.

Sebagaimana disampaikan Khofifah, Fadli menjelaskan bahwa dirinya ingin mengetahui secara langsung sejauh mana keterlibatan aparat keamanan dalam menangani mahasiswa, termasuk munculnya dugaan ujaran bernada rasial kepada mereka.

“Saya kira ini perlu ada investigasi. Karena ini masalah sensitif dan di seluruh dunia memerangi itu. Tentu ucapan itu menyakitkan hati,” tandas Fadli. (Msa)

Lenis Kogoya Sampaikan Pesan Presiden Pada Khofifah

SURABAYA (Swaranews) – Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dijumpai usai acara, Lenis menjelaskan kedatangannya ke Jawa Timur untuk menyampaikan beberapa pesan dari Presiden Jokowi, termasuk catatan terkait mahasiswa Papua.

“Masalah untuk kasus ini khususnya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Untuk masalah khusus untuk kelanjutan mahasiswa Papua kita akan bikin asrama nusantara. Daerah-daerah yang kekhususan yang dianggap daerah tertinggal. Di Aceh, di Papua itu khusus Asrama Nusantara,” Kata Lenis Kogoya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/8/2019) malam.

Penghuni asrama nusantara, lanjut Lenis, nantinya akan diberikan beasiswa serta pelatihan untuk praktik kerja langsung (PKL) selama menempuh pendidikan di Surabaya dan sekitarnya.

“Kalau bisa nanti kami kasih kartu non tunai, kartu non tunai itu nanti berarti mereka juga bisa ambil barang, juga memberikan kartu khusus, supaya anak-anak itu bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi anak bisa ambil beras di mana, gula di mana, nah itu yang nanti akan diatur,” jelas Lenis.

Sedangkan, dalam pertemuanya bersama perwakilan mahasiswa Papua di Surabaya. Lenis juga menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi, hendaknya masalah ini jangan dibesar-besarkan.

“Ini jangan dibesar-besarkan. Tapi mari kita menjadi saling memaafkan. Ada kesalahan di mana harus memaafkan. Itu yang harus saling dibangun. Karena kita anak bangsa yang sama. Jangan ada yang sakit hati, maksudnya ketersinggungan bagaimanapun sekarang kita saling memaafkan,” tandasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Kapolrestabes Surabaya Kombes Sandi Nugroho, perwakilan mahasiswa Papua, dan Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS). (Msa)

Staf Khusus Presiden Untuk Papua Temui Gubernur Khofifah

SURABAYA (Swaranews) – Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dijumpai usai acara, Lenis menjelaskan kedatangannya ke Jawa Timur untuk menyampaikan beberapa pesan dari Presiden Jokowi, termasuk catatan terkait mahasiswa Papua.

“Masalah untuk kasus ini khususnya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Untuk masalah khusus untuk kelanjutan mahasiswa Papua kita akan bikin asrama nusantara. Daerah-daerah yang kekhususan yang dianggap daerah tertinggal. Di Aceh, di Papua itu khusus Asrama Nusantara,” Kata Lenis Kogoya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/8/2019) malam.

Penghuni asrama nusantara, lanjut Lenis, nantinya akan diberikan beasiswa serta pelatihan untuk praktik kerja langsung (PKL) selama menempuh pendidikan di Surabaya dan sekitarnya.

“Kalau bisa nanti kami kasih kartu non tunai, kartu non tunai itu nanti berarti mereka juga bisa ambil barang, juga memberikan kartu khusus, supaya anak-anak itu bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi anak bisa ambil beras di mana, gula di mana, nah itu yang nanti akan diatur,” jelas Lenis.

Sedangkan, dalam pertemuanya bersama perwakilan mahasiswa Papua di Surabaya. Lenis juga menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi, hendaknya masalah ini jangan dibesar-besarkan.

“Ini jangan dibesar-besarkan. Tapi mari kita menjadi saling memaafkan. Ada kesalahan di mana harus memaafkan. Itu yang harus saling dibangun. Karena kita anak bangsa yang sama. Jangan ada yang sakit hati, maksudnya ketersinggungan bagaimanapun sekarang kita saling memaafkan,” tandasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Kapolrestabes Surabaya Kombes Sandi Nugroho, perwakilan mahasiswa Papua, dan Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS). (Msa)

Sekdaprov Heru : Pemerintah Harus Bisa Proteksi Pelaku Ekraf

SURABAYA (Swaranews) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono menegaskan, pemerintah harus bisa memberikan proteksi terhadap pelaku ekonomi kreatif yang telah berkarya dalam berbagai industri. Karena, kreativitas mereka merupakan sebuah kekayaan bangsa yang harus diproteksi dari hulu hingga hilir.

“Mereka mempunyai keterbatasan pendanaan, keterbatasan hubungan, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam rangka memberikan proteksi atau perlindungan dalam hasil kreativitas mereka,” kata Heru.

Ekonomi kreatif merupakan sesuatu yang besar dan luas untuk dibahas. Karena persoalan tersebut mencakup kreativitas, inovasi, hasil karya, hak cipta, komersialisasi, serta soal ekonomi. Untuk itu, persoalan tersebut diperlukan proteksi dari pemerintah untuk keberlangsungan ekonomi kreatif itu sendiri.

Lebih lanjut Sekdaprov Heru menyampaikan bahwa hak paten menjadi hal penting dalam ekonomi kreatif. Karena, persoalan itu menjadi bagian penting dari kekayaan bangsa, jika pemerintah tidak hadir maka akan terus mengalami kecolongan seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya.

“Yang viral di media sosial, obat kanker yang dari Kalimantan, itu kalau kita pemerintah tidak cepat-cepat datang dan memberikan pelayanan, sudah itu akan hilang seperti sebelumnya yang di Malaysia yang tari reog, batik, dan Tari Gambyong,” Jelas mantan Bupati Tulungagung ini.

Proteksi terhadap hasil kreativitas anak bangsa juga merupakan bentuk kepedulian terhadap generasi penerus bangsa.

“Kalau kita tidak proteksi, anak cucu kita akan dapat apa ? Mereka tidak akan dapat apa-apa hilang semua,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, selaku Ketua Rombongan Komisi X DPR RI menyampaikan, kunjungannya ke Jawa Timur untuk melakukan uji publik draf RUU Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang tengah dibahasnya.

Pihaknya banyak mendapat masukan dari berbagai daerah tentang pelaku ekonomi kreatif yang perlu diperjelas. Selain itu, soal kelembagaan, keberpihakan pemerintah dalam upaya proteksi melalui pendaftaran hak paten atau HKI, keberlanjutan, koordinasi lintas kementerian, serta soal rencana induk.

Atas kesempatan itu, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim, karena telah memberikan banyak masukan terhadap draf RUU Ekraf yang sedang dibahas.

“Kami terima kasih sekali, banyak sekali ini catatan-catatan yang tidak ternilai dan saya yakin ini akan menjadi masukan yang bisa menambah kesempurnaan dari undang-undang ini,” pungkasnya. (Msa)

Jatim, Papua dan Papua Barat Bakal Jadi Province City

SURABAYA (Swaranews) – Provinsi Papua dan Papua Barat akan menjadi Province City bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menerima Plt. Dirjen Otda di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Orang nomor satu di Jatim itu menjelaskan, untuk saat ini pihaknya bersama Dirjen Otda tengah melakukan telaah terkait format yang akan digunakan dalam program tersebut.

“Yang kami lakukan pada pembicaraan tadi antara lain mungkin untuk peningkatan kualitas SDM, sama-sama kita berikhtiar meningkatkan kualitas SDM kita,” kata Khofifah.

Selain itu, Khofifah juga menyampaikan salah satu usulan dari staff khusus untuk Papua, Lenis Kogoya yaitu terkait lama magang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jadi PNS yang baru, 80 persen itu CPNS. Mereka bisa magang disini sampai dua, tiga tahun. Itu yang beliau sampaikan,” tuturnya.

Mantan Menteri Sosial itu lantas menyampaikan, bahwa program tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada tingkat Provinsi saja. Namun, juga dapat dilakukan pada tingkat kota.

“Saya bilang, kalau gitu bisa dilakukan tidak hanya di provinsi. Jadi bisa nanti misalnya Sister City Kabupaten mana dengan Jayapura, Kabupaten mana dengan Manokwari dan seterusnya,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Khofifah, jika terdapat PNS maupun CPNS yang akan magang, pihaknya dapat berbagi di sejumlah kabupaten/kota termasuk provinsi serta dinas sesuai dengan SK CPNS masing-masing.

“Kira-kira begitu, termasuk vocational training yang beliau sampaikan,” paparnya.

Tidak hanya itu, terkait peningkatan kualitas SDM, Pemprov juga mendapat penugasan menjadi mentor bagi rumah sakit di Bali.

“Ini mungkin bisa menjadi mentor untuk pelayanan kesehatan di Papua dan Papua Barat,” tuturnya.

Rencananya, Mendagri bersama tiga provinsi tersebut akan melakukan pertemuan di Jatim. Terkait waktu pelaksanaan, Khofifah mengatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut.

“Jadi ini baru pada tahap pembahasan awal tadi bersama lak Plt. Dirjen otda. Kami akan melakukan koordinasi kembali dengan Pak Mendagri kapan waktunya,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Plt. Dirjen Otda hanya menyampaikan arahan dari Mendagri bahwa pertemuan akan dilaksanakan di Jawa Timur.

“Lalu saya teleponan dengan pak Setiaji Walikota Malang. Bu, mbok di Malang saja. Jadi, saya rasa dimana saja suasana yang memungkinkan kita bisa membahas seluruh pokok-pokok bahasan di dalam pertemuan itu, saya rasa kita akan lakukan,” tandasnya.

Rencananya, pertemuan itu juga akan mengundang Menkopolhukam, Kapolri dan Mendagri. (Msa)

Sekdaprov Heru : Pemerintah Harus Bisa Proteksi Pelaku Ekraf

SURABAYA (Swaranews) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono menegaskan, pemerintah harus bisa memberikan proteksi terhadap pelaku ekonomi kreatif yang telah berkarya dalam berbagai industri. Karena, kreativitas mereka merupakan sebuah kekayaan bangsa yang harus diproteksi dari hulu hingga hilir.

“Mereka mempunyai keterbatasan pendanaan, keterbatasan hubungan, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam rangka memberikan proteksi atau perlindungan dalam hasil kreativitas mereka,” kata Heru.

Ekonomi kreatif merupakan sesuatu yang besar dan luas untuk dibahas. Karena persoalan tersebut mencakup kreativitas, inovasi, hasil karya, hak cipta, komersialisasi, serta soal ekonomi. Untuk itu, persoalan tersebut diperlukan proteksi dari pemerintah untuk keberlangsungan ekonomi kreatif itu sendiri.

Lebih lanjut Sekdaprov Heru menyampaikan bahwa hak paten menjadi hal penting dalam ekonomi kreatif. Karena, persoalan itu menjadi bagian penting dari kekayaan bangsa, jika pemerintah tidak hadir maka akan terus mengalami kecolongan seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya.

“Yang viral di media sosial, obat kanker yang dari Kalimantan, itu kalau kita pemerintah tidak cepat-cepat datang dan memberikan pelayanan, sudah itu akan hilang seperti sebelumnya yang di Malaysia yang tari reog, batik, dan Tari Gambyong,” Jelas mantan Bupati Tulungagung ini.

Proteksi terhadap hasil kreativitas anak bangsa juga merupakan bentuk kepedulian terhadap generasi penerus bangsa.

“Kalau kita tidak proteksi, anak cucu kita akan dapat apa ? Mereka tidak akan dapat apa-apa hilang semua,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, selaku Ketua Rombongan Komisi X DPR RI menyampaikan, kunjungannya ke Jawa Timur untuk melakukan uji publik draf RUU Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang tengah dibahasnya.

Pihaknya banyak mendapat masukan dari berbagai daerah tentang pelaku ekonomi kreatif yang perlu diperjelas. Selain itu, soal kelembagaan, keberpihakan pemerintah dalam upaya proteksi melalui pendaftaran hak paten atau HKI, keberlanjutan, koordinasi lintas kementerian, serta soal rencana induk.

Atas kesempatan itu, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim, karena telah memberikan banyak masukan terhadap draf RUU Ekraf yang sedang dibahas.

“Kami terima kasih sekali, banyak sekali ini catatan-catatan yang tidak ternilai dan saya yakin ini akan menjadi masukan yang bisa menambah kesempurnaan dari undang-undang ini,” pungkasnya. (Msa)

Korem 084/Bhaskara jaya Bahas Pembentukan dan Pengembangan Satuan Baru

SURABAYA (Swaranews)  –  Koramil di wilayah Korem 084/Bhaskara Jaya, khususnya di wilayah Kota Surabaya bakal ditempatkan di setiap Kecamatan.
Upaya itu, merupakan suatu tindak lanjut dari penaikan type Korem yang sebelumnya berstatus tipe B, menjadi ke tipe A.

“Itu merupakan tindak lanjut dari Komando Atas terkait pembuatan pos Koramil atau peningkatan Pos Koramil menjadi Koramil di setiap Kecamatan,” ujar Kepala Seksi Perencanaan Korem, Letkol Arh Drs. Adnan yang hadir mewakil Danrem 084/Bhaskara Jaya. Rabu, 21 Agustus 2019 di ruang Data Makorem.

Adnan menambahkan, peningkatan itupun nantinya bakal melalu beberapa proses, termasuk diantaranya keberadaan Geodemoknso, pangkalan, personel hingga peningkatan personel.

“Untuk itu, kita undang semua para Danramil dan Perwira Seksi Teritorial dan kita mintai saran,” bebernya.

Saran dari para Danramil dan Pasi Ter, kata Adnan, nantinya akan dijadikan suatu pedoman terkait pembentukan Satuan baru di wilayah Korem 084/Bhaskara Jaya.

“Sebenarnya, ini sudah menjadi program penyusunan dari Kodam tahun 2020,” jelas Letkol Arh Adnan. (mar)

Perumusan Kurikulum Anti Korupsi Untuk SD Dan SMP Mulai Dilakukan Risma

SURABAYA (Swaranews) –  Melanjutkan program pendidikan anti korupsi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Direktur Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia menggelar audiensi di ruang kerja wali kota, Kantor Balai Kota Surabaya, Selasa, (20/8/2019).

 

Pada pertemuan tersebut, Wali Kota Risma bersama SPAK Indonesia membahas terkait rumusan kerangka kurikulum pendidikan anti korupsi. Nantinya kurikulum ini akan dikemas menjadi mata pelajaran dan diterapkan kepada siswa-siswi tingkat SD/MI sampai SMP/MTs se-Surabaya.

 

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Risma mengungkapkan, bahwa metode ini adalah pencegahan korupsi. Melalui metode itu, anak-anak akan dikenalkan apa itu pendidikan anti korupsi melalui mata pelajaran yang akan disampaikan. Sehingga dengan cara ini, menjadi metode pendidikan karakter bagi pelajar sedini mungkin.

 

“Kalau pembuatan kurikulum ini tidak menggunakan Peraturan Wali Kota (Perwali), bisa langsung dijalankan dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya,” kata Wali Kota Risma.

 

Ia menjelaskan, kurikulum anti korupsi nantinya akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah. Pelajaran itu akan dikemas semenarik mungkin agar siswa-siswi tidak bosan dan tetap tertarik mengikuti pelajaran tersebut. Menurutnya, yang paling penting dari kurikulum ini adalah penerapannya secara terus menerus dimulai dari hal-hal sederhana.

 

“Mulai kecil kita tanamkan, maka besarnya akan sulit berubah. Saya yakin kalau ini kita lakukan akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” kata wali kota perempuan pertama di Surabaya.

 

Sementara itu, Direktur Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia, Maria Kresentia menjelaskan, pertemuan ini adalah kerjasama lanjutan setelah tahun 2016 lalu. Sebelumnya, di tahun itu, Wali Kota Risma bersama SPAK pernah membagikan 1.000 modul anti korupsi berupa alat permainan kepada 1.000 guru PAUD se-Surabaya.

“Mengembangkan dari tahun 2016 itu, kali ini kerjasama kami ikut membantu mewujudkan rencana ibu wali membuat kurikulum anti korupsi. Kami merasa sangat cocok dengan visi Ibu Risma membangun anti korupsi sebagai pendidikan karakter anak-anak,” kata Maria seusai audiensi.

Untuk menciptakan kematangan kurikulum ini, Maria memastikan, bahwa SPAK nantinya akan menggelar diskusi dalam sebuah forum yang melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), serta Dispendik Kota Surabaya. “Jadi bentuknya adalah berupa mata pelajaran PPKN,” jelasnya.

Selain pembuatan kurikulum anti korupsi, Maria menyebut, hasil dari audiensi dengan Wali Kota Risma yakni memberikan modul anti korupsi di seluruh perpustakaan-perpsutakaan Surabaya. Hal tersebut untuk memaksimalkan pendidikan karakter tidak hanya di dalam  ruang kelas saja, namun di perpustakaan umum juga disediakan. “Modulnya nanti kami siapkan berupa permainan,” ungkapnya.

Namun, kata Maria, melihat jumlah perpustakaan di Surabaya yang mencapai 1.000 lebih, maka dari itu pihaknya memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Surabaya. “Ini akan segera kami realisasikan,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) merupakan program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerakan ini diisi dan diberdayakan oleh perempuan seluruh Indonesia. Agen-agen SPAK terdiri dari berbagai latar belakang perempuan. Mulai dari ibu rumah tangga, aktivis, guru, hingga perempuan yang berkarir di pemerintahan dan swasta. (mar)

 

Ads