Beranda blog Halaman 23

Di Benci Tapi Di Butuhkan “Ya Pajak”

Oleh: Muhammad Rudi Purwoko

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

 

Sebagian besar masyarakat umum yang masih awam berpendapat bahwa pajak adalah sesuatu yang negatif yang hanya akan menambah beban hidup mereka. Karena mereka masih belum paham akan pajak itu sendiri, pengenaan pajak, pihak – pihak penanggung pajak, dan manfaat pajak bagi Negara Republik Indonesia.Akibatnya dari sempitnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yakni masyarakat akan enggan untuk membayar pajak.

. Namun karena sifatnya yang dapat memaksa dan merupakan kontribusi wajib setiap warga negaranya, pajak menjadi salah satu kebijakan yang tidak disukai masyarakat luas. Terlebih banyak aparat perpajakan yang sering menyalahgunakan wewenangnya dalam pengolahan hasil pajak. Hal tersebut kemudian menimbulkan persepsi negative dimasyarakat.

Dengan adanya pajak dapat menyebabkan dua situasi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.tidak dapat dipungkiri bahwa pajak adalah sumber penghasilan terbesar bagi Negara. Tanpanya, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena penerimaan dari sektor pajak lebih dari 80% penghasilan Negara baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah. Oleh karena itu Pemerintah terus berusaha menggenjot dan menaikkan target penerimaan Pajak dari tahun ke tahun,

hal ini dimaksudkan agar program-program Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan juga. Sebagaimana kita ketahui bersama kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Pajak masih sangat kurang meskipun tahun-tahun terakhir ini terdapat peningkatan yang sangat baik, tetapi tetap saja sebagian besar masyarakat masih awam tentang pajak, baik cara melaksanakan kewajiban perpajakan dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

BEBERAPA waktu lalu Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak kita hingga 23 April mencapai Rp215,77 triliun. Tahun 2012 pemerintah menargetkan penerimaan pajak ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp885,026 triliun rupiah. Penerimaan itu terdiri atas Rp201,39 triliun dari pajak tanpa PPh migas, dan Rp14,38 triliun  dari PPh Migas. Migas memang masih menjadi primadona dalam penerimaan ke kas negara. Artinya, pencapaian di empat bulan pertama tahun ini telah mencapai 24,38 persen,

Dengan berbagai inovasi dan kebijakan serta peraturannya, Penerimaan pajak pada 2013 dari 1.077 triliun menjadi 1.143 triliun di tahun 2014. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun atau hampir 80 persen dari total penerimaan negara. Pesatnya kenaikan penerimaan tersebut menunjukkan makin strategisnya pajak sebagai sumber dana negara. Prestasi penerimaan ini juga berkontribusi besar pada turunnya tingkat utang negara.

Pendapatan Keuangan negara salah satunya adalah melalui pajak, pajak dikelolah oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). DJP sebagai otoritas pajak hanya mengelolah sistem perpajakan, tidak menerima uang pajaknya, karena uang pajak langsung disetor lewat Bank sesuai dengan nilai SPT wajib pajak, jadi dari mekanisme ini tidak ada celah adanya pengkorupsian uang pajak oleh pegawai pajak.

Tentang adanya gembar-gembor berita mengenai rekening oknum pegawai pajak, seperti Gayus, Dana, dan Ajib, mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam menghitung nilai pajak, ini yang dirugikan adalah pemerintah, karena nilai pajak yang diterima berkurang. Cara mendapatkan uang dari oknum pegawai pajak itu bukan dari uang pajak yang disetorkan wajib pajak, tapi disinyalir merupakan uang fee dari wajib pajak yang mendapatkan jasa dari mereka dengan mengecilkan nilai pajaknya.

Selanjutnya, uang pajak yang masuk merupakan uang kas negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum, pembangunan, dan juga dana pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan, yang tentu saja alokasinya harus melalui mekanisme RAPBN, dan akan berubah menjadi APBN jika usulan pemerintah ini disetujui oleh DPR. Di titik inilah yang dianggap masyarakat sebagai celah korupsi uang negara yang notabene sebagiannya adalah dari uang pajak. Banyak sektor yang berpotensi besar memberi kontribusi dalam penerimaan pajak, masih belum bisa digarap dengan maksimal karena pemerintah belum memiliki basis data yang kuat dan akurat sebagai patokan. Sektor-sektor itu antara lain bidang pertambangan, perkebunan, minyak dan gas, dan sektor lainnya.

Usung Machfud Arifin, PKB Tunggu Koalisi Terbentuk

SURABAYA (Swaranews) – Mantan Kapolda Jawa Timur bakal diusung sebagai Bakal Calon Walikota Surabaya 2020. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf sesaat setelah memimpin rapat internal Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya.

“DPC PKB Surabaya mengusulkan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Purnawirawan Machfud Arifin menjadi bakal calon walikota Surabaya,” ujarnya, Jum’at (3/1/2020).

Pria yang akrab disapa Cak Syafak ini menerangkan bahwa usulan itu dituangkan dalam berita acara rapat pleno DPC PKB Surabaya tertanggal 27 Desember 2019. Yang ditanda tangani Ketua Dewan Syuro DPC PKB Surabaya KH Mas Yusuf Muhajir dan Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Surabaya Masduki Toha. Ditambah pula tanda tangan Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf dan Sekretaris DPC PKB Surabaya Mazlan Mansyur.

“Usulan itu atas ajakan Pak Machfud Arifin. Tapi saya jelaskan ke Pak Machfud kalau suara PKB tidak cukup mengusung sendirian jadi perlu koalisi partai. Nanti kalau sudah terbentuk saya berani melangkah lebih lanjut” urai Musyafak Rouf.
Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menyatakan kalau sudah mendengar kabar keinginan sejumlah partai untuk berkoalisi dengan PKB. Mereka itu antara lain Gerindra, PAN, Nasdem dan PKS.
“Tapi ini belum pasti lho ya” imbuhnya.

Jika koalisi partai terbentuk maka setiap partai nantinya akan menyodorkan nama bakal calon wakil walikota. Salah satu diantaranya akan dipilih oleh Machfud Arifin.
“Ya kayak model Jokowi gitulah,” tegas Musyafak.

Dia menambahkan, alasan mengusulkan Machfud Arifin yang juga mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’aruf Amin di Jatim itu atas saran dari Kyai di Dewan Syuro PB NU.
“PKB ini dilahirkan oleh NU, jadi harus mengikuti apa kata Kyai, tapi harus tetap pada aturan. Masa kalau suara ga cukup tetap memaksa, gak lah” akunya.

Ketua DPC PKB Kota Surabaya ini menyebutkan bahwa usulan itu masih dimatangkan lagi melalui rangkain rapat internal dan sosialisasi.
“Seperti ini tadi, kita menggelar rapat dengan kalangan Fraksi PKB, karena DPRD juga penting” pungkas Musyafak. (mar)

Bersama Membangun Surabaya

Underpass Mayjend Sungkono merupakan salah satu CSR dari pihak swasta yang kini dapat dinikmati oleh warga Surabaya

“Surabaya adalah kota yang dibangun di atas dasar kebersamaan”. Kalimat tersebut kerap diucapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam berbagai kesempatan ketika menyampaikan sambutan.

 

Apa yang disampaikan Risma -sapaan Tri Rismaharini- itu merujuk pada peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan Surabaya. Contoh paling sederhana adalah dukungan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang datang dari berbagai perusahaan. Hal ini mempertegas bahwa membangun dan mengembangkan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan unsur perusahaan dan masyarakat juga dapat berpartisipasi di dalamnya.

 

Kepala Bagian Humas Kota Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, jumlah CSR untuk Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017 sebanyak 9 CSR, tahun 2018 sebanyak 12 CSR dan tahun 2019 sebanyak 20 CSR.

 

Adapun bentuk CSR sangat beragam, mulai dari mobil ambulance, mobil skywalker, mobil operasional perpustakaan, dump truck, excavator dan bus tingkat. Tidak hanya berupa mobil operasional, CSR juga dalam bentuk pembangunan infrastruktur, misalnya broadband learning center (BLC), pembangunan pos pemadam kebakaran, pembangunan underpass, gazebo wisata mangrove, hingga pembangunan patung Suro dan Boyo. Ada pula hibah dalam bentuk benda-benda bersejarah untuk menambah koleksi museum, mesin pencacah plastik, dan lain sebagainya.

Infografis CSR untuk Kota Surabaya

Mantan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Satpol PP Surabaya ini menyatakan, tingginya tingkat partisipasi pihak swasta dalam mendukung pembangunan Surabaya merupakan wujud kepercayaan terhadap pengelolaan kota yang selama ini berjalan.

 

Febri menjelaskan alur pelaksanaan CSR untuk Kota Surabaya. Pihak yang ingin memberikan CSR dapat berkirim surat ditujukan kepada Wali Kota Surabaya disertai detail usulan CSR. Berdasarkan disposisi dari wali kota, selanjutnya akan dilakukan pengkajian terhadap usulan CSR oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal itu bertujuan untuk memastikan CSR yang ditawarkan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.Kemudian, dibuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai dasar pelaksanaan program CSR.

 

“Kami sangat mengapresiasi pihak-pihak yang selama ini telah membantu berkontribusi dalam pembangunan kota,” kata Febri.(adv)

Pemprov Jatim Siapkan Help Desk Call Center Tanggap Bencana

SURABAYA (Swaranews) – Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Jatim untuk mengantisipasi bencana. Salah satunya, dengan menyiapkan help desk call center untuk tanggap terhadap bencana dan perkembangan cuaca.

“Help desk call center ini merupakan layanan informasi atau pengaduan yang berkaitan dengan bencana alam, dapat menghubungi call center dan medsos Pemprov Jatim,” kata Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Aries Agung Paewai di Surabaya, Kamis (2/1/2020).

Dijelaskan, nomor call center Pemprov. Jatim terkait bencana berbasis telepon adalah nomor 0812-3178-0000 dan 0813-3200-9050. Selain itu juga ada yang berbasis online di twitter: @JatimPemprov dan facebook: Pemprov Jawa Timur.

Aries menjelaskan, setelah call center memperoleh informasi, masukan, harapan dari masyarakat, maka petugas call center yang bekerja 24 jam akan mendeliver hal tersebut kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Diantaranya BPBD, Dinkes, Dinsos, Dinas PUSDA, Dinas PU Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Bakorwil untuk penanganan lebih lanjut.

“Koordinasi dan sinergi antar OPD terkait sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana di Jatim. Harapannya dengan adanya help desk call center ini bisa menjadi langkah untuk mengatisipasi ataupun menangani bencana,” pungkasnya. (Msa)

Sering di Lalaikan Tapi Bermanfaat Bagi Kesejahteraan Negara

Oleh: Muchammad zakariyah

Universitas muhammadiyah Sidoarjo

 

Sektor pajak merupakan primadona dalam membangun negara kita untuk mencapai sebuah tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat dan perkembangan negara kita. karena apa!, karena pajak merupakan penopang untuk menjalankan pembangunan di sebuah negara khususnya di negara tercinta kita Republik Indonesia ini.

Namun karena sifatnya yang dapat memaksa dan merupakan kontribusi wajib setiap warga negaranya, pajak menjadi salah satu kebijakan yang tidak disukai masyarakat luas. Terlebih banyak aparat perpajakan yang sering menyalahgunakan wewenangnya dalam pengolahan hasil pajak. Hal tersebut kemudian menimbulkan persepsi negative dimasyarakat.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa pajak adalah sumber penghasilan terbesar bagi Negara. Tanpanya, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik dan . Karena penerimaan dari sektor pajak lebih dari 80% penghasilan Negara baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah. Oleh karena itu Pemerintah terus berusaha menggenjot/mendesak dan menaikkan target penerimaan Pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan juga. Sebagaimana kita ketahui bersama kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Pajak masih sangat kurang meskipun tahun-tahun terakhir ini terdapat peningkatan yang sangat baik, tetapi tetap saja sebagian besar masyarakat masih awam tentang pajak, baik cara melaksanakan kewajiban perpajakan dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tapi tidak hanya dampak positif yang saya ketahui mengenai pajak adapun dampak negatif dari pengolahan yang telah di kasih kewenangan atau ketentuan yang di amanatkan dalam  Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang nomer 6 Tahun 1983.Kasus dilakukan oleh FATMA BAFADHAL, seorang Bendahara Pemerintah pada Kabupaten Pohuwato di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, yang dengan sengaja tidak menyetorkan ke Kas Negara atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong atas pembayaran Uang Representasi Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi dan Uang Jasa Pengabdian Anggota DPRD yang dilakukan dalam kurun waktu Januari s.d. Desember 2009 pada sidang putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato hari Kamis, 20 November 2014 lalu divonis oleh Hakim dengan Pidana selama 1 (satu) tahun penjara dengan denda sebesar Rp 273 juta, subsider 1 bulan.

Terpidana terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i jo. Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari Rp 331 juta. Meskipun dengan pertimbangan bahwa terpidana selama menjalani masa pemeriksaan dan sidang selalu kooperatif, telah mengembalikan pokok pajak yang tidak disetor, serta masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil, Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman yang berat untuk kasus tersebut.

Seolah hal ini menjadi peringatan bagi Bendahara Pemerintah, khususnya yang ada di wilayah Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara agar tidak “bermain api” dalam mengemban amanah rakyat untuk memotong, memungut dan menyetor pajak sesuai amanah Undang-Undang Perpajakan. Dengan kasus ini diharapkan agar para Bendaharawan Pemerintah yang selama ini dipercaya untuk mengelola keuangan Negara/Daerah diharapkan untuk berhati-hati dan tidak mencoba untuk bermain-main dengan menyelewengkan uang pajak yang seharusnya disetor ke Kas Negara guna kepentingan pembangunan, namun digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi.

Di tahun 2013 penerimaan pajak di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara sekitar 55% berasal dari Sektor Bendahawan (APBN dan APBD), maka Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara akan selalu mengawal dan mengawasi penerimaan pajak dari sektor Bendaharawan, di antaranya dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah, maupun Kepolisian dan Kejaksaan.

Juga yang tak kalah pentingnya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terus berupaya melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bagi Bendahara Pemerintah secara terus-menerus guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pemahaman dan penerapan Undang-Undang Perpajakan. Peran serta masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga diperlukan sebagai alat kontrol pelaksanaan pembelanjaan keuangan Negara dan Daerah, sehingga Bendaharawan dapat memotong, memungut, menyetor dan melaporkan pajak dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Apabila ada Wajib Pajak yang kurang mengerti tentang tata cara dan aturan perpajakan, agar datang ke KPP Pratama atau KP2KP terdekat. Pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan ke kantor pajak terdekat apabila menemukan adanya praktik korupsi, gratifikasi, atau tindakan yang diduga dapat menyebabkan kerugian pada negara khususnya di bidang perpajakan.

Gedung Baru Wakil Rakyat Siap Ditempati

SURABAYA (Swaranews) – Rencananya gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya akan ditempati mulai pertengahan Januari 2020. Kabar itu muncul setelah pihak dewan bersama pejabat terkait meninjau gedung baru tersebut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reny Astuti di Jalan Yos Sudarso Surabaya. Dia mengatakan bahwa pihaknya telah meninjau kondisi gedung baru DPRD Surabaya bersama 4 unsur pimpinan dewan, Sekertaris Dewan (Sekwan), Cipta Karya dan pelaksana pekerjaan. Kamis (2/1/2020).

“Tadi kami berempat sudah mengecek bersama dengan sekwan, cipta karya dan pelaksana pekerjaan, dalam hal ini dinas terkait. Kita sudah melihat kesana. Kondisi kesiapan salah satunya, dan sudah kita cek dari lantai 1, beberapa ruang fraksi dan banmus serta beberapa ruangan yang nanti akan dipakai,” ujar Reni.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menanyakan kepada cipta karya, sebenarnya gedung ini secara keseluruhan bisa digunakan kapan. Dari situ, lanjut Reni, pihaknya mendapat jawaban diperkirakan sudah bisa digunakan dipertengahan Januari ini.

“Kalau kita melihatnya, semooga dipertengahan sekitar 13 Januari ini, harapannya sudah bisa dipergunakan,” harap Reni Astuti.

Legislator perempuan dari fraksi PKS menegaskan bahwa nanti kalau setting tempatnya, pimpinan dewan tetap disini tempatnya (gedung lama, red). Ruang komisi tetap disini, ruang fraksi pindah di belakang, kemudian anggota dewan masing-masing punya ruang sendiri.

“Kemudian ruang Banmus, Banggar dan pembentukan perda juga ada di belakang. Pimpinan dewan tidak meninggalkan teman teman wartawan dan media masih tetap disini, tapi harapannya nanti dan sudah kita sampaikan ke sekwan ruang untuk wartawan nanti lebih luas. Jadi nanti ruang Fraksi Demokrat akan digunakan untuk teman teman media,” paparnya.

Reni nenambahkan, dibelakang nanti ada ruangan serbaguna, kalau nanti ada tamu yang banyak atau rapat, misalnya Komisi A atau Banggar mau rapat dengan seluruh lurah atau mengundang seluruh kepala puskesmas. Ada ruangan yang cukup untuk itu.

“Misalkan ada kondisi kondisi yang membutuhkan kita berkordinasi disitu,” pungkasnya.

Hal senada juga dijelaskan Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) saat dikonfirmasi menyampaikan, sudah siap ditempati, pihaknya juga sudah menjelaskan kalau serah terima kunci sudah kami serahkan minggu lalu, setelah pekerjaan itu selesai.

“Per tanggal 20 Desember 2019, sudah diterima oleh Sekwan bagian pengamanan. Karena pada saat itu teman teman Sekwan, tidak ada ditempat. Jadi serah terima kunci sudah diserahkan ke Pamdal Sekwan,” urainya.

Iman menuturkan, kalau serah terima gedung itu sudah tahun lalu, begitu gedung baru sudah selesai pihaknya sudah serah terimakan ke Sekwan. Terbaru dirinya menerangkan bahwa yang interior diserahkan lagi ke Sekwan.

“Hingga serah terima sudah selesai kalau urusan adminitrasi dan macam macamnya. Tinggal Sekwan yang manfaatkan, nah ini tadi Sekwan sudah ke lokasi dan menata ruangan. Kemungkinan minggu depan sudah ada konsolidasi dengan pimpinan pimpinan fraksi, untuk membagi ruangan-ruangan ini, untuk anggota siapa.” tutupnya. (mar)

Jelang Pergantian Tahun, Pemkot Surabaya Tak Gelar Car Free Night

SURABAYA (Swaranews) – Pemerintah Kota Surabaya tak menggelar kegiatan Car Free Night menjelang pergantian tahun 2019 ke 2020. Dengan, peniadaan Acara Car Free Night, masyarakat bisa merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing.

“Harapannya, masyarakat bisa merayakan dengan keluarga di rumah mereka, atau ke tempat ibadah, bisa juga dengan menggelar doa bersama,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eko Agus Supiadi, Senin, (30/12/2019).

Menjelang pergantian tahun, Eko Agus Supiadi mengajak warga kota untuk serta menjaga keamanan di sekitar tempat tinggal.

“Kita imbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya, khususnya dalam rangka menyambut tahun baru 2020,” terangnya.

Kegiatan Car Free Night di Kota Surabaya, pertama kali diselenggarakan pada tanggal 31 Desember tahun 2013. Di acara tersebut, masyarakat dihibur dengan beragam kegiatan mulai atraksi seni , musik patrol, Reog, Marching band, komunitas binatang. Car Free Night digelar oleh Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya di Jl. Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Jl. Panhglima Sudirman dan Jl. Gubernur Suryo. Kegiatan tersebut dilaksanakan terakhir tahun 2
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, memasuki libur Natal dan tahun baru, pihaknya sudah mengistruksikan semua jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar Kota Surabaya tetap aman, tertib serta kondusif saat perayaan malam tahun baru nanti.

“Jadi mereka jaga wilayahnya masing-masing, bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas. Sebetulnya tahun lalu juga begitu, tapi tahun ini juga kita tingkatkan. Jangan sampai kita kecolongan,” kata Wali Kota Risma.

Di samping itu, Wali Kota Risma juga mengimbau kepada seluruh warga Surabaya agar di malam perayaan tahun baru nanti, tidak ada konvoi-konvoi yang dapat merugikan masyarakat. Apalagi, hingga menyebabkan kecelakaan, sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga.

“Untuk seluruh warga Surabaya, saya berharap tidak ada konvoi, jangan sampai ada kecelakaan yang kemudian mengakibatkan penderitaan kita, penderitaan keluarga kita,” katanya.

Karena itu, pihaknya berpesan kepada seluruh warga Surabaya, agar di malam tahun baru nanti, lebih baik melakukan hal-hal yang lebih positif. Seperti, berkumpul bersama keluarga atau menggelar syukuran doa bersama. “Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita bisa berkumpul bersama keluarga,” ujarnya. (*) Pergantian Tahun, Pemkot Surabaya Tak
Jelang Pergantian Tahun, Pemkot Surabaya Tak Gelar Car Free Night
Jelang Pergantian Tahun, Pemkot Surabaya Tak Gelar Car Free Night

Pemerintah Kota Surabaya tak menggelar kegiatan Car Free Night menjelang pergantian tahun 2019 ke 2020. Dengan, peniadaan Acara Car Free Night, masyarakat bisa merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing.

“Harapannya, masyarakat bisa merayakan dengan keluarga di rumah mereka, atau ke tempat ibadah, bisa juga dengan menggelar doa bersama,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eko Agus Supiadi, Senin, (30/12/2019).

Menjelang pergantian tahun, Eko Agus Supiadi mengajak warga kota untuk tidak hura-hura dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum, serta menjaga keamanan di sekitar tempat tinggal.

“Kita imbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya, khususnya dalam rangka menyambut tahun baru 2020,” terangnya.

Kegiatan Car Free Night di Kota Surabaya, pertama kali diselenggarakan pada tanggal 31 Desember tahun 2013. Di acara tersebut, masyarakat dihibur dengan beragam kegiatan mulai atraksi seni , musik patrol, Reog, Marching band, komunitas binatang. Car Free Night digelar oleh Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya di Jl. Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Jl. Panhglima Sudirman dan Jl. Gubernur Suryo. Kegiatan tersebut dilaksanakan terakhir tahun 2014.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, memasuki libur Natal dan tahun baru, pihaknya sudah mengistruksikan semua jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar Kota Surabaya tetap aman, tertib serta kondusif saat perayaan malam tahun baru nanti.

“Jadi mereka jaga wilayahnya masing-masing, bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas. Sebetulnya tahun lalu juga begitu, tapi tahun ini juga kita tingkatkan. Jangan sampai kita kecolongan,” kata Wali Kota Risma.

Di samping itu, Wali Kota Risma juga mengimbau kepada seluruh warga Surabaya agar di malam perayaan tahun baru nanti, tidak ada konvoi-konvoi yang dapat merugikan masyarakat. Apalagi, hingga menyebabkan kecelakaan, sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga.

“Untuk seluruh warga Surabaya, saya berharap tidak ada konvoi, jangan sampai ada kecelakaan yang kemudian mengakibatkan penderitaan kita, penderitaan keluarga kita,” katanya.

Karena itu, pihaknya berpesan kepada seluruh warga Surabaya, agar di malam tahun baru nanti, lebih baik melakukan hal-hal yang lebih positif. Seperti, berkumpul bersama keluarga atau menggelar syukuran doa bersama. “Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita bisa berkumpul bersama keluarga,” ujarnya. (*)

Pemerintah Kota Surabaya tak menggelar kegiatan Car Free Night menjelang pergantian tahun 2019 ke 2020. Dengan, peniadaan Acara Car Free Night, masyarakat bisa merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing.

“Harapannya, masyarakat bisa merayakan dengan keluarga di rumah mereka, atau ke tempat ibadah, bisa juga dengan menggelar doa bersama,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eko Agus Supiadi, Senin, (30/12/2019).

Menjelang pergantian tahun, Eko Agus Supiadi mengajak warga kota untuk tidak hura-hura dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum, serta menjaga keamanan di sekitar tempat tinggal.

“Kita imbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya, khususnya dalam rangka menyambut tahun baru 2020,” terangnya.

Kegiatan Car Free Night di Kota Surabaya, pertama kali diselenggarakan pada tanggal 31 Desember tahun 2013. Di acara tersebut, masyarakat dihibur dengan beragam kegiatan mulai atraksi seni , musik patrol, Reog, Marching band, komunitas binatang. Car Free Night digelar oleh Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya di Jl. Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Jl. Panhglima Sudirman dan Jl. Gubernur Suryo. Kegiatan tersebut dilaksanakan terakhir tahun 2014.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, memasuki libur Natal dan tahun baru, pihaknya sudah mengistruksikan semua jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar Kota Surabaya tetap aman, tertib serta kondusif saat perayaan malam tahun baru nanti.

“Jadi mereka jaga wilayahnya masing-masing, bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas. Sebetulnya tahun lalu juga begitu, tapi tahun ini juga kita tingkatkan. Jangan sampai kita kecolongan,” kata Wali Kota Risma.

Di samping itu, Wali Kota Risma juga mengimbau kepada seluruh warga Surabaya agar di malam perayaan tahun baru nanti, tidak ada konvoi-konvoi yang dapat merugikan masyarakat. Apalagi, hingga menyebabkan kecelakaan, sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga.

“Untuk seluruh warga Surabaya, saya berharap tidak ada konvoi, jangan sampai ada kecelakaan yang kemudian mengakibatkan penderitaan kita, penderitaan keluarga kita,” katanya.

Karena itu, pihaknya berpesan kepada seluruh warga Surabaya, agar di malam tahun baru nanti, lebih baik melakukan hal-hal yang lebih positif. Seperti, berkumpul bersama keluarga atau menggelar syukuran doa bersama. “Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita bisa berkumpul bersama keluarga,” ujarnya. (*)

More Info:

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya

Febriadhitya Prajatara

0821-4002-5242

Website : www.humas.surabaya.go.id

Address : Jalan Jimerto No 6 – 8 Kota Surabaya

Email : humas.sby@gmail.com

Phone : 031-5475005

Free Night

Pemerintah Kota Surabaya tak menggelar kegiatan Car Free Night menjelang pergantian tahun 2019 ke 2020. Dengan, peniadaan Acara Car Free Night, masyarakat bisa merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing.

Jelang Pergantian Tahun, Pemkot Surabaya Tak Gelar Car Free Night

Pemerintah Kota Surabaya tak menggelar kegiatan
Jelang Pergantian Tahun, Pemkot Surabaya Tak Gelar Car Free Night

Pemerintah Kota Surabaya tak menggelar kegiatan Car Free Night menjelang pergantian tahun 2019 ke 2020. Dengan, peniadaan Acara Car Free Night, masyarakat bisa merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing.

“Harapannya, masyarakat bisa merayakan dengan keluarga di rumah mereka, atau ke tempat ibadah, bisa juga dengan menggelar doa bersama,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eko Agus Supiadi, Senin, (30/12/2019).

Menjelang pergantian tahun, Eko Agus Supiadi mengajak warga kota untuk tidak hura-hura dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum, serta menjaga keamanan di sekitar tempat tinggal.

“Kita imbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya, khususnya dalam rangka menyambut tahun baru 2020,” terangnya.

Kegiatan Car Free Night di Kota Surabaya, pertama kali diselenggarakan pada tanggal 31 Desember tahun 2013. Di acara tersebut, masyarakat dihibur dengan beragam kegiatan mulai atraksi seni , musik patrol, Reog, Marching band, komunitas binatang. Car Free Night digelar oleh Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya di Jl. Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Jl. Panhglima Sudirman dan Jl. Gubernur Suryo. Kegiatan tersebut dilaksanakan terakhir tahun 2014.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, memasuki libur Natal dan tahun baru, pihaknya sudah mengistruksikan semua jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar Kota Surabaya tetap aman, tertib serta kondusif saat perayaan malam tahun baru nanti.

“Jadi mereka jaga wilayahnya masing-masing, bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas. Sebetulnya tahun lalu juga begitu, tapi tahun ini juga kita tingkatkan. Jangan sampai kita kecolongan,” kata Wali Kota Risma.

Di samping itu, Wali Kota Risma juga mengimbau kepada seluruh warga Surabaya agar di malam perayaan tahun baru nanti, tidak ada konvoi-konvoi yang dapat merugikan masyarakat. Apalagi, hingga menyebabkan kecelakaan, sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga.

“Untuk seluruh warga Surabaya, saya berharap tidak ada konvoi, jangan sampai ada kecelakaan yang kemudian mengakibatkan penderitaan kita, penderitaan keluarga kita,” katanya.

Karena itu, pihaknya berpesan kepada seluruh warga Surabaya, agar di malam tahun baru nanti, lebih baik melakukan hal-hal yang lebih positif. Seperti, berkumpul bersama keluarga atau menggelar syukuran doa bersama. “Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita bisa berkumpul bersama keluarga,” ujarnya. (*)

More Info:

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya

Febriadhitya Prajatara

0821-4002-5242

Website : www.humas.surabaya.go.id

Address : Jalan Jimerto No 6 – 8 Kota Surabaya

Email : humas.sby@gmail.com

Phone : 031-5475005

Free Night menjelang pergantian tahun 2019 ke 2020. Dengan, peniadaan Acara Car Free Night, masyarakat bisa merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing.

“Harapannya, masyarakat bisa merayakan dengan keluarga di rumah mereka, atau ke tempat ibadah, bisa juga dengan menggelar doa bersama,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eko Agus Supiadi, Senin, (30/12/2019).

Menjelang pergantian tahun, Eko Agus Supiadi mengajak warga kota untuk tidak hura-hura dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum, serta menjaga keamanan di sekitar tempat tinggal.

“Kita imbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya, khususnya dalam rangka menyambut tahun baru 2020,” terangnya.

Kegiatan Car Free Night di Kota Surabaya, pertama kali diselenggarakan pada tanggal 31 Desember tahun 2013. Di acara tersebut, masyarakat dihibur dengan beragam kegiatan mulai atraksi seni , musik patrol, Reog, Marching band, komunitas binatang. Car Free Night digelar oleh Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya di Jl. Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Jl. Panhglima Sudirman dan Jl. Gubernur Suryo. Kegiatan tersebut dilaksanakan terakhir tahun 2014.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, memasuki libur Natal dan tahun baru, pihaknya sudah mengistruksikan semua jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar Kota Surabaya tetap aman, tertib serta kondusif saat perayaan malam tahun baru nanti.

“Jadi mereka jaga wilayahnya masing-masing, bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas. Sebetulnya tahun lalu juga begitu, tapi tahun ini juga kita tingkatkan. Jangan sampai kita kecolongan,” kata Wali Kota Risma.

Di samping itu, Wali Kota Risma juga mengimbau kepada seluruh warga Surabaya agar di malam perayaan tahun baru nanti, tidak ada konvoi-konvoi yang dapat merugikan masyarakat. Apalagi, hingga menyebabkan kecelakaan, sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga.

“Untuk seluruh warga Surabaya, saya berharap tidak ada konvoi, jangan sampai ada kecelakaan yang kemudian mengakibatkan penderitaan kita, penderitaan keluarga kita,” katanya.

Karena itu, pihaknya berpesan kepada seluruh warga Surabaya, agar di malam tahun baru nanti, lebih baik melakukan hal-hal yang lebih positif. Seperti, berkumpul bersama keluarga atau menggelar syukuran doa bersama. “Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita bisa berkumpul bersama keluarga,” ujarnya. (*)

More Info:

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya

Febriadhitya Prajatara

0821-4002-5242

Website : www.humas.surabaya.go.id

Address : Jalan Jimerto No 6 – 8 Kota Surabaya

Email : humas.sby@gmail.com

Phone : 031-5475005

“Harapannya, masyarakat bisa merayakan dengan keluarga di rumah mereka, atau ke tempat ibadah, bisa juga dengan menggelar doa bersama,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eko Agus Supiadi, Senin, (30/12/2019).

Menjelang pergantian tahun, Eko Agus Supiadi mengajak warga kota untuk tidak hura-hura dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum, serta menjaga keamanan di sekitar tempat tinggal.

“Kita imbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya, khususnya dalam rangka menyambut tahun baru 2020,” terangnya.

Kegiatan Car Free Night di Kota Surabaya, pertama kali diselenggarakan pada tanggal 31 Desember tahun 2013. Di acara tersebut, masyarakat dihibur dengan beragam kegiatan mulai atraksi seni , musik patrol, Reog, Marching band, komunitas binatang. Car Free Night digelar oleh Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya di Jl. Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Jl. Panhglima Sudirman dan Jl. Gubernur Suryo. Kegiatan tersebut dilaksanakan terakhir tahun 2014.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, memasuki libur Natal dan tahun baru, pihaknya sudah mengistruksikan semua jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar Kota Surabaya tetap aman, tertib serta kondusif saat perayaan malam tahun baru nanti.

“Jadi mereka jaga wilayahnya masing-masing, bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas. Sebetulnya tahun lalu juga begitu, tapi tahun ini juga kita tingkatkan. Jangan sampai kita kecolongan,” kata Wali Kota Risma.

Di samping itu, Wali Kota Risma juga mengimbau kepada seluruh warga Surabaya agar di malam perayaan tahun baru nanti, tidak ada konvoi-konvoi yang dapat merugikan masyarakat. Apalagi, hingga menyebabkan kecelakaan, sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga.

“Untuk seluruh warga Surabaya, saya berharap tidak ada konvoi, jangan sampai ada kecelakaan yang kemudian mengakibatkan penderitaan kita, penderitaan keluarga kita,” katanya.

Karena itu, pihaknya berpesan kepada seluruh warga Surabaya, agar di malam tahun baru nanti, lebih baik melakukan hal-hal yang lebih positif. Seperti, berkumpul bersama keluarga atau menggelar syukuran doa bersama. “Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita bisa berkumpul bersama keluarga,” ujarnya. (mar)

Gubernur Khofifah Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya Ketua PP Muhammadiyah

SURABAYA (Swaranews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. KH Yunahar Ilyas (64), pada Kamis (2/1) pukul 23.47 WIB, di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta.

“Innalillahi wainnailaihi rojiun, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Prof Dr. KH Yunahyar Ilyas. Semoga beliau dipanggil dalam keadaan Husnul Khotimah serta mendapat tempat yang paling baik di sisi Alloh SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, Amin ya robbalalamin,” ungkap Khofifah melalui pesan doanya di sela-sela melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Madinah, Jumat (3/1/2019).

Berdasarkan informasi yang ada, Prof. Dr. KH Yunahar Ilyas yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020 ini akan dilepas jenazahnya di Mesjid Gedhe Kauman Yogyakarta pukul 13.00 WIB. Kemudian jenazah akan dimakamkan di pemakaman Muslim Karangkajen, Yogyakarta.

Selain mendoakan, Khofifah juga menyebut bahwa Yunahar Ilyas adalah sosok ulama besar yang sangat tinggi dedikasinya terhadap dakwah Islam. Bahkan, meski dalam kondisi kurang sehat juga masih aktif berdakwah.

Untuk itu, ungkapan apresiasi dan terimakasih juga disampaikan Khofifah atas segala karya-karya dan kajian yang disampaikan beliau semasa hidupnya. Karenanya, kabar duka ini tentu saja merupakan duka seluruh bangsa Indonesia termasuk bagi masyarakat di Jatim.

“Kami juga mendoakan semoga segenap keluarga yang ditinggalkan bisa sabar, serta selalu diberi kekuatan oleh Alloh SWT untuk terus meneruskan cita-cita luhur almarhum. Tentunya kami juga berharap seluruh keluarga juga selalu dikaruniai kesehatan,” tutup Khofifah. (Msa) 

Tahun Baru dan Banjir

JAKARTA (Swaranews) – Hari pertama tahun 2020, informasi di lini massa diwarnai oleh banjir yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Banjir tak hanya melanda ibukota namun di beberapa wilayah di Sumatera seperti Bengkulu dan Labuhan Batu Sumatera Utara berdasarkan laporan media hingga saat ini.
Harapan akan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dibandingkan tahun 2019 seakan-akan sulit diwujudkan dengan realitas yang ada. Namun demikian, bukan berarti kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuatu yang mustahil diwujudkan.
Jurnalis dan media massa menjadi salah satu aktor yang bisa turut membantu mewujudkannya.
Banjir yang terjadi hari ini di beberapa wilayah, seperti Bogor, Bekasi, DKI Jakarta, hingga ke ruas tol Cikampek-Palimanan bahkan di sejumlah daerah, tidak bisa dipandang sebagai satu kejadian tunggal. Bencana alam adalah sebuah keniscayaan, manusia seharusnya bisa melakukan mitigasi dengan mengarusutamakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemberitaan dan laporan soal bencana seharusnya ditarik lebih dalam ke faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Mulai dari regulasi yang kurang mendorong kepedulian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hingga ideologi dan rongrongan oligarki yang seolah-olah mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia.
Masyarakat Jurnalis Lingkungan atau The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mengajak seluruh jurnalis dan media massa untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait peristiwa bencana.
Fakta-fakta terkait alih fungsi lahan, persyaratan pembangunan yang seharusnya mengedepankan izin lingkungan, penegakan hukum, serta perubahan iklim sebaiknya dikemukakan dengan lugas dan benar, alih-alih tak sekadar menyalahkan kepala daerah semata terkait kegagalan memitigasi bencana di wilayahnya.
Kami memandang fenomena perubahan iklim masih kurang mendapatkan porsi di media massa karena memang tidak mudah untuk membumikannya. Banjir, bisa jadi salah satu titik masuk bagi jurnalis atau media massa guna menjelaskan dampak dari perubahan iklim terhadap masyarakat perkotaan.
Curah hujan yang tinggi di sebuah wilayah tidak bisa dipandang sebagai sebuah fenomena alam semata. Perilaku setiap individu secara tidak langsung berdampak pada peningkatan suhu muka bumi yang memengaruhi pertumbuhan awan hingga hujan.
Perubahan tata guna lahan yang tidak terkontrol, bisa jadi faktor penyebab larinya air ke berbagai wilayah hingga membanjiri pemukiman warga. Di sejumlah daerah, tingginya curah hujan biasanya selalu disusul oleh bencana longsor dan banjir bandang.
Maka dari itu, kami berharap jurnalis dan media massa ikut mengambil peran memberi informasi yang tepat untuk semua pihak tanpa memandang latar belakangnya. Sehingga semua pihak, mulai dari masyarakat biasa sampai pembuat kebijakan sadar dan mau melakukan perubahan mulai dari diri sendiri demi lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat.
Misalnya, perilaku mengurangi penggunaan kendaraan pribadi daripada memanfaatkan layanan transportasi umum, mengurangi dan menghapuskan penggunaan energi berbasis fosil, mengurangi konsumsi yang cenderung menimbulkan sampah, hingga mengawasi rencana pembangunan pemerintah yang tidak pro atas penciptaan lingkungan hidup yang sehat dan baik. (*)

Sekdaprov Minta BPSDM Jatim Tak Kalah dengan Lembaga Pendidikan Lain

SURABAYA (Swaranews) – Untuk mencetak SDM Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemprov Jatim, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono meminta agar BPSDM Jatim tidak kalah dalam memberikan pelayanan pendidikan dengan lembaga yang lain.

Sebab menurut Heru, dalam menciptakan SDM, BPSDM Prov. Jatim sebagai kawah candradimukanya para ASN dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat).

“BPSDM Jatim tidak boleh kalah dengan lembaga pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, tugas Kepala BPSDM yang baru harus memperhatikan itu,” ucap Heru di Kantor BPSDM Jatim, Balongsari Tama, Surabaya, Kamis (2/1/2020).

Untuk memujudkan keinginan itu, mantan Bupati Tulungagung itu berkeinginan agar performance para ASN BPSDM Prov. Jatim harus bisa berbenah. Apalagi, masalah performance memegang peranan penting dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang baik. Terutama di BPSDM Jatim yang notabene memiliki tugas penting dalam memberikan pendidikan kepada ASN.

“Sebagai contoh, untuk meningkatkan performance, para pegawai disini harus memakai seragam yang rapi, kalau perlu memakai dasi silahkan. Intinya performance awal harus diutamakan,” ujarnya.

Heru juga menyoroti bangunan-bangunan yang ada di BPSDM Jatim. Menurutnya, kebersihan dan kerapian harus dijaga. Sebagai contoh, tidak adanya debu di setiap sudut bangunan.

“Tidak kalah pentingnya adalah toilet. Harus dijaga kebersihannya,” lanjutnya.

Dengan menjaga hal yang simpel, maka secara tidak langsung akan mendukung BPSDM dalam mencetak pejabat di tahun mendatang dengan kompetensi, integritas dan loyalitas yang handal.

Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim, Aries Agung Paewai menuturkan, dengan adanya pengarahan Sekdaprov Jatim dapat memotivasi para ASN di lingkungan BPSDM Jatim.

“Pengarahan dari Pak Sekda akan memberikan semangat tersendiri bagi para ASN untuk bekerja lebih baik lagi,” tutur Aries Agung Paewai yang juga sebagai Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Jatim itu. (Msa)

Ads