Beranda blog Halaman 24

Meski Umroh, Khofifah Tetap Pantau Kondisi Jatim

SURABAYA (Swaranews) – Disela-sela menunaikan ibadah umroh, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tetap memantau perkembangan kondisi alam di Jatim. Melalui pesannya, Khofifiah meminta para OPD di lingkungan Pemprov Jatim cepat tanggap mengatasi bencana.

“Saya telah meminta kepada OPD terkait untuk segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi segala hal yang disebabkan akibat bencana dengan menyiagakan tim selama 24 jam penuh. Hal ini mengingat kondisi cuaca yang ekstrim terutama curah hujan tinggi serta angin kencang. Sehingga beberapa daerah di Jatim berpotensi banjir dan rawan  longsor,” ucap Khofifah, Rabu (1/1/2020).

Dalam hal ini, kata Khofifah, yang memiliki peran penting adalah BPBD, Dinsos, Dinkes, Rumah Sakit, dan Dinas PU. Sedangkan, instansi terkait lainnya yakni TNI, Polri, SAR, PMI, Basarnas, serta Kementerian PU yang berada di wilayah Jatim dan segenap relawan kebencanaan.

“Meskipun saat ini masih dalam suasana libur tahun baru, saya minta semua OPD di lingkup Pemprov Jatim maupun instansi terkait tetap siaga. Serta, segera menyiapkan antisipasi jika ada daerah-daerah yang terdeteksi rawan terjadi bencana,” ungkapnya.

Dirinya juga meminta kepada Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak bersama jajaran terkait dan instansi vertikal lainnya untuk terus berkoordinasi dan menyiapkan penanganan kebencanaan dengan cepat. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kecepatan penanganan kebencanaan ini tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat.

“Saya harap pak Wagub bisa memimpin langsung untuk mengantisipasi segala hal yang bisa dilakukan untuk penanganan kebencanaan,” harap Khofifah.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemprov Jatim juga telah menyiapkan beberapa peralatan penanggulangan bencana, mobil tanggap darurat, dapur umum, tim medis, hingga kesiapan anggota tim tagana.

Selain itu, Khofifah juga mengimbau agar para bupati dan walikota di Jatim beserta perangkat daerahnya untuk terus memantau kondisi daerahnya masing-masing. Apalagi, berdasarkan prediksi dari BMKG hujan lebat akan terjadi di hampir seluruh wilayah Jatim hingga tanggal 7 Januari 2020.

“Saya harap para bupati/walikota terus memantau dan mewaspadai kondisi alam di daerahnya, atas adanya fenomena cuaca ekstrim ini. Hal ini penting dilakukan, karena langkah-langkah antisipasi dan penanganan ini membutuhkan koordinasi dan sinergi dari semua pihak,” tutupnya. (Msa) 

Pemprov Jatim Susun Strategi Hadapi Bencana Hidrometeorologi

SIDOARJO (Swaranews) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengklaim bahwa Pemprov Jatim telah melakukan ‘full’ kesiagaan dalam menanggulangi bencana hidrometeorologi yang diprediksi melanda Jatim saat puncak musim hujan pada Desember hingga Januari 2020.

Orang nomor dua di Jatim itu mengatakan, pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan diantaranya dengan inventarisasi segala ketersediaan alat berat hingga alat evakuasi.

“Kami sudah meninjau tadi. Kalau banjir yang penting adalah ketersediaan makanan darurat. Tadi bukan hanya dicek tapi juga kita coba rasanya. Insyaallah kondisinya baik,” kata Emil usai meninjau Posko Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Kantor BPBD Jatim, Kamis (2/1/2020).

Emil menyebutkan, Pemprov Jatim juga akan memastikan pola distribusi. Sebab, menurutnya kunci utama yaitu bagaimana cara pemerintah dalam memberikan respon.

Namun, disisi lain Emil menggarisbawahi, bahwa di kawasan Sungai Bengawan Solo juga terdapat istilah banjir kiriman. Dijelaskannya, banjir kiriman itu disebabkan oleh hujan di kawasan hulu yang kemudian banjirnya dikirim ke Sungai Bengawan Solo.

“Hulu Sungai Bengawan Solo 30 persennya berada di Jawa Tengah, sementara hilirnya berada di Jawa Timur dengan presentase 70 persen,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, Pemprov Jatim berkomitmen akan turut memantau secara update kondisi curah hujan yang berada di wilayah hulu Sungai terpanjang di Pulau Jawa ini.

“Ada yang disebut sebagai slow concept. Artinya kita bisa mengantisipasi terjadinya bencana banjir kiriman. Inilah yang memungkinkan kita untuk bisa segera melakukan langkah-langkah kepada masyarakat,” jelas Emil.

Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, masyarakat sudah seharusnya meningkatkan kewaspadaan. Namun, Emil meminta agar tidak panik, apalagi saat melihat kondisi banjir seperti di kawasan Jabodetabek.

“Beda antara waspada dan panik. Apabila warga waspada, maka jika terjadi bencana Insyaallah kondisi akan lebih tertata,” tuturnya.

Tidak hanya banjir saja, Jatim juga memiliki potensi dilanda bencana longsor. Untuk menanggulanginya, Emil mengatakan, apel siaga bisa menjadi salah satu cara.

“Ini akan kita bahas, kalau emang iya nanti akan kami lakukan apel siaga dalam beberapa waktu kedepan,” katanya.

Selain apel siaga, Pemprov Jatim juga bakal melakukan biovori atau sumur resapan air di daerah datar. Sebab, jika dilakukan di daerah pegunungan seperti daerah Trenggalek dan Tulungagung, bisa saja malah membuat kondisi tanah menjadi jenuh.

“Tapi kalau di datar itu malah tidak apa-apa karena bisa membantu mempercepat pengurangan genangan air,” tandasnya. (Msa)

Realisasi Pajak Daerah Jatim Capai 104,27 Persen

SURABAYA (Swaranews) – Pelayanan Samsat Tahun 2019 resmi ditutup. Berdasarkan data yang masuk, total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim dari Pajak Daerah Tahun 2019 mencapai 104,27 persen atau sebesar Rp. 15.553.510.044.148,-.

Untuk pajak yang dikutip melalui pelayanan Samsat se-Jatim meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 6.890.439.193.872,- atau mencapai 108,51 persen. Penerimaan PKB ini melampaui target awal sebesar Rp. 6,35 Triliun. Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 4.232.540.305.900,- atau mencapai 112,72 persen. Penerimaan BBNKB ini melebihi target awal sebesar Rp. 3,75 Triliun.

Selain pajak dari pelayanan Samsat, adapula jenis penerimaan lainnya seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp. 2.374.099.329.438,- rupiah atau sebesar 99,75 persen, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp. 32.879.605.250,- atau mencapai 109,6 persen dan Pajak Rokok sebesar 1.992.207.318.173,- atau mencapai 83,78 persen.

Atas pencapaian ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa menyampaikan apresiasinya. Menurutnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim memberikan energi luar biasa bagi Pemprov Jatim karena bisa meningkatkan target pendapatannya.

“Ini tentunya menjadi motivasi dan pemacu bagi jajaran Pemprov Jatim untuk terus memberikan pelayanan yang CETTAR bagi masyarakat terutama di tahun baru 2020,” kata Khofifah melalui pesan singkatnya di sela-sela menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, Selasa (31/12/2019).

Menurutnya, Bapenda terus menggenjot PAD Jatim dengan berbagai program. Seperti program pemberian keringanan atau insentif pajak daerah (pemutihan) yang dilaksanakan pada 23 September -14 Desember 2019. Program tersebut berupa pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB serta pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya.

Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan tahun ini sebanyak 1.751.837 wajib pajak, termasuk diantaranya 19.984 objek luar daerah yang mendaftar di Jatim. Hasilnya, realisasi penerimaan PKB selama periode kebijakan pembebasan pajak daerah atau pemutihan tersebut mencapai Rp. 846.304.785.450,- atau sebesar 203,92 persen. Capaian ini melebihi target awal sebesar Rp. 415 miliar.

Selain program pemutihan, Bapenda Jatim juga mengapresiasi Wajib Pajak Patuh dengan memberikan tabungan umroh. Pemberian undian ini diperuntukkan bagi wajib pajak patuh yang membayar pajak mulai 6 bulan sebelum jatuh tempo masa pajak. Dengan adanya program ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah khususnya PKB meningkat.

Bapenda juga terus melakukan perluasan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bersama mitra (jaringan retail nasional) yakni Indomaret dengan outlet sebanyak 16.900 titik, yang dimanfaatkan oleh 65.323 wajib pajak dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 36.771.201.600,- termasuk diantaranya 3.343 wajib pajak dari luar Provinsi Jatim. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dimanapun berada.

Kedepan, Khofifah berharap berbagai program tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga PAD terus meningkat. Dengan naiknya PAD Jatim maka ia berharap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat juga akan terus meningkat.

“Terimakasih kepada seluruh warga Jatim termasuk berbagai instansi yang telah berpartisipsi dan menjadi wajib pajak yang tertib dalam program pajak daerah seperti PKB, BBNKB, PBBKB, PAP maupun pajak lainnya sehingga PAD Jatim di tahun 2019 meningkat. Kami harap peningkatan ini bisa diikuti di tahun-tahun ke depan,” pungkasnya. (Msa)

27 Pejabat Eselon III dan IV Resmi Dilantik, Sekdaprov Minta Cepat Lakukan Adaptasi

SURABAYA (Swaranews) – Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono melantik 10 pejabat Eselon III dan 17 Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemprov Jatim. Pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Jatim Nomor 821.2/6681/204/2019 dan 821.2/6682/204/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Dalam kesempatan itu, Heru mengucapkan selamat kepada 27 pejabat eselon III dan IV yang dilantik dan berpesan agar bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya serta penuh integritas dan loyalitas.

“Karena ujung tombak dari seluruh program di Jatim ada pada Eselon III dan IV, saya ucapkan selamat bekerja serta tingkatkan integritas dan loyalitas,” ucap Heru di Ruang Binaloka Kantor Gubernur, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (31/12/2019).

Heru mengatakan, bahwa sebagian besar pejabat yang dilantik mengalami perpindahan OPD, untuk itu diharapkan para Pejabat Eselon III dan IV tersebut bisa segera melakukan penyesuaian dengan tempat baru.

Mantan Bupati Tulungagung ini menambahkan, dengan adanya perubahan struktur organisasi diharapkan dapat lebih menajamkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim. Sehingga, tujuan organisasi yang tercermin dalam capaian kinerja organisasi bisa dijalankan lebih baik lagi.

Untuk diketahui, didapuk sebagai perwakilan pejabat yang dilantik adalah Nanang Abu Hamid, AP, M.Si selaku Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim.

Sementara 27 pejabat eselon III dan IV yang dilantik ini tersebar ke berbagai unit kerja. Diantaranya, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov Jatim, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim, Biro Hukum Setdaprov Jatim, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Biro Umum Setdaprov Jatim, Biro Perekonomian Setdaprov Jatim. (Msa)

Sambut Tahun Baru 2020, Emil Pilih Ikthiar Tingkatkan Kualitas Program

SURABAYA (Swaranews) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berkomitmen akan terus melakukan ikhtiar, baik secara fisik maupun melalui doa. Terlebih, untuk menyambut pergantian tahun 2020.

Menurut Emil, kedua ikhtiar tersebut harus selalu berseiring. Sebab, apapun yang telah diikhtiarkan hasilnya tetap ditentukan oleh Tuhan YME.

“Kami akan terus ikhtiar fisik maupun ikhtiar doa. Dua-duanya akan terus berjalan berseiring, karena apapun bentuk ikhtiar kita tentunya yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Emil di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/12/2019).

Di tahun 2020, Emil menjelaskan, bahwa Pemprov Jatim bakal memperkuat pondasi dan menguatkan kualitas implementasi sejumlah program. Diantaranya, program Tistas, MJC, BLK intensif, serta mengembangkan beberapa inovasi untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM.

Pemprov Jatim juga berkomitmen menjembatani pemerintah pusat dengan kabupaten/kota. Misalnya, dalam penerapan Perpres 80/2019, dimana Pemprov harus bisa menyelaraskan antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Kami akan banyak melakukan koordinasi dan pengawalan untuk program-program infrastruktur strategis. Khususnya, yang kewenangannya dari pusat tetapi pelaksanaannya harus berseiring dengan provinsi,” tuturnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini berharap, masyarakat bisa menyadari bahwa salah satu tugas utama Pemprov Jatim salah satunya adalah menyukseskan program-program pusat. Apalagi, pemprov merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga indikator kinerjanya harus juga dilihat dari hal itu. (Msa)

Walikota Pantau Kawasan Timur Surabaya

SURABAYA (Swaranews) – Libur tahun baru tak menyusutkan niat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk meninjau rumah pompa dan saluran air yang berada di wilayah Timur Surabaya, Rabu (01/12/2019). Hal ini dilakukan untuk memastikan rumah pompa dan saluran air itu mampu menampung air ketika hujan deras turun.

Lokasi pertama yang dikunjungi Wali Kota Risma adalah rumah pompa yang berada di kawasan wisata Mangrove Wonorejo. Dalam tinjauannya itu, ia ingin memastikan kekuatan tarikan pompa air. Sebab sebelumnya, rumah pompa tersebut telah ditambahkan dua pompa air dan genset untuk menambah kapasitas tarikan debit air di kawasan Surabaya Timur.

“Saya ingin nge-tes kekuatan saluran air ini setelah ditambah pompa dan genset baru, harapannya nanti nariknya lebih kenceng,” kata dia.

Menurutnya, rumah pompa tersebut berdiri di kawasan lindung. Sehingga kawasan itu tidak bisa dialiri listrik untuk operasional rumah pompa. Makanya, kemudian pihaknya menambahkan genset untuk operasional rumah pompa tersebut.

“Harapannya nanti air di saluran warga dan di jalanan lebih cepat tersalurkan ke laut. Targetnya, air yang menggenang itu nanti dalam waktu tiga jam sudah habis,” ujarnya.

Sementara itu, lokasi kedua yang di kunjungi Wali Kota Risma adalah sungai di kawasan Gunung Anyar. Di lokasi tersebut, ia meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), Erna Purnawati, agar pihaknya melakukan pengerukan sungai untuk menambah kapasitas penampungan air.

Kepala DPUBMP Kota Surabaya, Erna Purnawati mengungkapkan, Wali Kota Risma menginstruksikan supaya pinggiran sungai itu dikeruk dan dibentuk terasiring. Tujuannya, agar mampu menampung air lebih banyak lagi.

“Ibu wali kota menginstruksikan untuk mengeruk sedikit pinggiran sungai, dan dibetuk lebih terasiring. Tujuannya agar air bisa ditambung lebih banyak,”  kata Erna. (mar)

2020 Kehadiran 13.000 Bayi

JAKARTA (Swaranews)Menurut perkiraan UNICEF, 13.020 bayi akan lahir pada hari pertama tahun baru 2020. Bayi dari Indonesia akan menyumbang sekitar 3,32 persen dari total 392.078 bayi ‘tahun baru’.

 

“Tahun dan awal dari dekade baru ini adalah momen untuk berefleksi tentang harapan dan cita-cita—tidak hanya untuk masa depan kita, tetapi juga masa depan generasi mendatang,” ujar UNICEF Executive Director Henrietta Fore. “Setiap kali tahun berganti, kita kembali diingatkan bahwa setiap anak, jika diberikan kesempatan, punya kemungkinan dan potensi yang begitu besar untuk diwujudkan dalam kehidupannya kelak.”

 

Fiji di kawasan Pasifik kemungkinan besar akan menjadi negara asal bayi pertama yang lahir pada 2020, sementara bayi terakhir diperkirakan berasal dari Amerika Serikat. Di seluruh dunia, lebih dari separuh kelahiran tahun baru diperkirakan berlangsung di delapan negara berikut:

 

  1. India — 67.385
  2. Tiongkok — 46.299
  3. Nigeria — 26.039
  4. Pakistan — 16.787
  5. Indonesia — 13.020
  6. Amerika Serikat — 10.452
  7. Republik Demokratik Kongo — 10.247
  8. Etiopia — 8.493

Setiap bulan Januari, UNICEF merayakan bayi-bayi yang dilahirkan pada hari pertama tahun baru—hari bahagia yang dinantikan oleh seluruh dunia.

 

Akan tetapi, bagi jutaan bayi lain, kelahiran mereka jauh dari kemeriahan. Pada tahun 2018, 2,5 juta bayi baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan—sekitar sepertiga meninggal pada hari pertama kehidupan. Sebagian besar kematian ini disebabkan oleh hal-hal yang sesungguhnya dapat dicegah, seperti kelahiran prematur, komplikasi saat persalinan, dan infeksi seperti sepsis. Di samping itu, setiap tahun, terdapat lebih dari 2,5 juta bayi lahir dalam kondisi meninggal dunia.

 

Selama lebih dari tiga puluh tahun terakhir, dunia telah menyaksikan kemajuan luar biasa dalam hal keberlangsungan hidup anak. Secara global, angka kematian balita berhasil diturunkan lebih dari separuh. Akan tetapi, kemajuan yang sama belum terlihat untuk kelompok bayi baru lahir. Bayi yang meninggal pada bulan pertama kehidupan mencapai 47 persen dari keseluruhan kematian balita pada tahun 2018, dan angka ini naik dari 40 persen pada tahun 1990.

 

Kampanye Every Child Alive dari UNICEF menyerukan agar para tenaga kesehatan segera dibekali dengan pelatihan dan obat-obatan yang tepat. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan setiap ibu dan bayi yang baru lahir mendapatkan perawatan oleh tenaga terlatih dan mencegah serta mengobati komplikasi saat kehamilan, persalinan, dan kelahiran.

 

“Ada begitu banyak ibu dan bayi baru lahir yang tidak mendapat perawatan dari bidan atau perawat terlatih dengan peralatan memadai, dan akibat yang ditimbulkan sangat menyedihkan,” Fore menambahkan. “Jika setiap persalinan dibantu oleh tenaga terlatih, kita bisa memastikan jutaan bayi mampu bertahan pada hari pertama kehidupannya, hingga dekade ini, bahkan lebih lama lagi. (mar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompak! Wali Kota Risma dan Forpimda Apel hingga Keliling Pos Pengamanan Tahun Baru 2020

SURABAYA (Swaranews) – Suasana kekompakan diperlihatkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya pada sore hingga malam pergantian tahun baru 2020. Mereka kompak mengawal dan menjaga keamanan Kota Surabaya, khususnya di malam tahun baru 2020 ini.

 

Forpimda yang terdiri dari Kapolrestabes Surabaya, Wakapolres Tanjung Perak, Kajari Surabaya, Kajari Tanjung Perak, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Danrem, dan tiga Wakil Ketua DPRD Surabaya itu awalnya melakukan apel pengamanan di Balai Kota Surabaya, Selasa (31/12/2019). Selanjutnya, mereka keliling pos-pos pengamanan natal dan tahun baru 2020.

 

Berangkat dari Balai Kota Surabaya, rombongan ini menuju pos pengamanan di depan Delta Plaza, pos Polisi Istimewa, Pos Taman Bungkul, Pos Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pos di Semampir, dan Pos di Pabean Cantikan atau Pos Pasar Atom. Tiap berkunjung ke pos-pos, tak jarang mereka melempar canda tawa, sehingga kekompakan mereka sangat nampak terlihat.

 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan pengamanan malam tahun ini merupakan gabungan dari TNI-Polri dan Pemkot Surabaya, sehingga dia memastikan bahwa para petugas sangat siap untuk menjaga keamanan Kota Surabaya, termasuk pencegahan apabila terjadi konvoi. “Ini sudah koordinasi antara Polrestabes Surabaya dengan Polres Tanjung Perak untuk mencegah konvoi yang akan masuk ke dalam kota,” kata Wali Kota Risma saat meninjau pos pengamanan.

 

Menurut Wali Kota Risma, beberapa tahun terakhir ini Kota Surabaya tidak ada problem yang mencolok, khususnya di malam pergantian tahun. Namun begitu, ia berharap untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan. “Yang kita pesankan adalah jangan sampai nanti ada konvoi yang bisa menimbulkan gesekan. Mungkin saling emosi atau ada kecelakaan. Itu semaksimal mungkin harus kita hindari,” kata dia.

 

Ia juga mengaku pada saat awal-awal menjabat Wali Kota Surabaya, pada pergantian tahun ada kejadian warga yang terkena petasan. Makanya, pada pergantian tahun kali ini dia sangat berharap kejadian seperti itu tidak terulang lagi.

 

“Kita berharap tidak ada lagi yang mencelakakan kita. Kemudian warga juga harus bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Makanya sekali lagi saya berharap warga tidak berlebihan merayakan pergantian tahun ini, karena bagamana pun kita pasti bekerja kembali. Dan saya berharap tahun 2020 bisa bekerja keras lagi,” imbuhnya.

 

Presiden UCLG ASPAC ini juga bersyukur kondisi Kota Surabaya hingga saat ini aman dan kondusif berkat kerjasama semua pihak. Meski begitu, dia mengingatkan untuk tetap siaga dan tidak lengah. “Alhamdulillah kita aman, tidak ada yang mencolok, bahkan relatif agak sepi traffic-nya, saya pantau terus. Tapi ini bukan berarti kita lengah, kita tidak boleh lengah. Karena itu kita harus siaga. Ada dari PLN, PDAM dan Telkomsel juga kami minta untuk siaga semuanya,” ujarnya.

 

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu memastikan bahwa pihaknya sudah menyiagakan jajarannya mulai dari Satpol PP, BPB Limnas dan Dishub serta camat dan lurah untuk siaga di wilayah mereka masing-masing. Bahkan, ia mengaku di setiap titik jalan juga disiagakan personel. “Pagi mereka konsentrasi di sana. Saya minta untuk tetap menjaga keamana kota ini,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho memastikan total personil yang dilibatkan dalam pengamanan tahun baru ini sebanyak 2.050 personil dengan penebalan dari TNI, Satpol PP, Linmas, Damkar dan Dishub. Mereka akan bergabung di berbagai pos pengamanan dan pintu masuk Kota Surabaya. “Pintu masuk Surabaya ada tujuh titik dan di situ akan dilakukan penebalan personil,” kata Sandi.

 

Ia juga memastikan, di tujuh titik itu nantinya akan dilakukan antisipasi apabila nantinya di Kota Surabaya sudah terlalu padat, maka akan diputar balikkan. Termasuk apabila ada konvoi akan dihalau di tujuh titik tersebut. “Jadi, sekali lagi saya harap warga untuk tidak melakukan konvoi,” tegasnya. (mar)

 

 

 

Danrem O84 BJ Resmikan Lapangan Tembak

 

SURABAYA (Swaranews) – Demi meningkatkan kemampuan prajurit KOREM 084 Bhaskara Jaya terus melengkapi sarana dan prasarananya. Kali ini, salah satu sarana yang baru selesai direnovasi dan siap digunakan adalah Lapangan Tembak Pistol. Dalam prosesinya, lapangan tersebut diresmikan oleh Komandan KOREM 084 BJ, Kolonel Sudaryanto. Selasa (31/12/2019).

“Hari ini, Selasa 31 Desember 2019 dengan resmi Lapangan Tembak Pistol saya resmikan penggunaannya,” ujar KolonelKolonel Sudaryanto, Selasa (31/12/2019).

Selain jajaran pejabat di lingkungan KOREM 084/BJ, juga hadir Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho, dan stafnya.

Kolonel Sudaryanto menyampaikan bahwa keberadaan lapangan tembak yang baru itu diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas prajurit.

“Ini sebenarnya kegiatan rutin, setiap bulan. Termasuk memberikan ucapan selamat untuk para anggota KOREM 084 yang berulang tahun. Harapannya, di momentum ulang tahunnya itu mereka bisa mengevaluasi diri, dan, bisa lebih baik di tahun depannya. Termasuk untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik,” paparnya.

Sudaryanto menambahkan, selain dipakai untuk peningkatan profesionalitas prajurit TNI AD dalam kemampuan menembak, penggunaannya juga bisa dipakai untuk peningkatan sinergitas dengan personil Polri, termasuk juga dengan wartawan.

“Selain dengan polri, juga bisa dengan rekan-rekan media, untuk pemanasan lah,” tutupnya (mar)

Kasatpol PP Tegaskan Pergantian Plat untuk Dukung Kinerja Pengawasan

 

 

SURABAYA (Swaranews) – Menanggapi pemberitaan terkait pergantian plat kendaraan dinas, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto memberikan klarifikasi. Menurut dia, pergantian tersebut tidak lain untuk menunjang kinerja pengawasan oleh Satpol PP Kota Surabaya.

 

Irvan menuturkan, pergantian plat dari merah ke hitam dilakukan pada 2014 sebagai bentuk diskresi. Kala itu, yang menjadi pertimbangan adalah faktor keamanan dan efektivitas saat menjalankan fungsi pengawasan, terutama di kawasan eks lokalisasi. Irvan menggarisbawahi bahwa yang berubah hanya warna plat saja, sementara huruf dan nomor plat tetap sama.

 

Penggunaan plat hitam tersebut, ternyata terbukti cukup efektif dalam pengawasan di lapangan. Menurut Irvan, kalau menggunakan kendaraan berplat merah, tentu akan menyita perhatian saat berada di obyek pengawasan. Seiring berjalannya waktu, pengawasan tidak hanya menyasar kawasan eks lokalisasi, melainkan juga memonitor lokasi-lokasi yang berpotensi digunakan pesta miras, serta mengawasi sejumlah kafe tak berizin.

 

“Kami dituntut melakukan pengawasan optimal di masyarakat, khususnya di daerah atau wilayah yang rawan gangguan ketentraman dan ketertiban. Oleh sebab itu, sejauh ini kami merasa sangat terbantu dengan penggunaan kendaraan plat hitam ini,” kata mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya ini.

 

Irvan memastikan, kendaraan operasional tersebut hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kinerja Satpol PP, bukan untuk kepentingan pribadi. Posisi kendaraan tersebut selalu berada di kantor Satpol PP Surabaya di Jalan Jaksa Agung Suprapto ketika tidak sedang digunakan. “Kendaraan operasional itu tidak pernah dibawa pulang,” tegasnya.

 

Namun demikian, Irvan menyatakan pihaknya bersikap terbuka dengan segala masukan dari berbagai pihak. Ke depan, Irvan akan berkoordinasi kembali dengan pihak-pihak terkait soal kebijakan pergantian plat ini.

 

“Jika memang penggunaan plat hitam pada kendaraan operasional dipandang sudah tidak dibutuhkan, maka kami siap mengikutinya,” pungkas Irvan. (mar)

 

 

Ads