Beranda blog Halaman 25

Zonasi Guru Baru “Inhibriding” Keturunan

Oleh: Prof. Dr. Gempur Santoso, M.Kes
Direktur LPIK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Managing Director Asosiasi Pendidikan dan Sosial (APENSO) Indonesia, Penasehat Swaranews.

Zonasi penerimaan siswa baru seharusnya sementara. Aturan zonasi akan tak ada gunanya setelah pemerataan jumlah sekolah, fasilitas sumber belajar, kualitas guru. Akan otomatis anak anak memilih sekolah terdekat. Otomatis terhapus kastanisasi.

 

Saat ini muncul wacana zonasi penerimaan guru. Malah menyimpang jauh. Landasan ontologis filsafatnya makin tidak jelas. Terkesan “kranjingan zonasi” alias sekadar sensasi. Jika sekadar sensasi, berarti tidak serius, atau tidak memahami filsafat pendidikan. Bahkan filsafat manusia. Padahal filsafat itu sebagai dasar pendidikan, bersifat universal.

 

Penerimaan guru baru. Sebagian besar diambil dari generasi muda. Generasi masih bujang. Belum nikah.

 

Penerimaan guru baru zonasi. Diterima dalam zonossi itu. Akan berkenalan dg pemuda/pemudi di zonasi itu. Kemungkinan besar akan kawin mawin (nikah) dengan orang di zonasi itu. Sangat mungkin kedekatan darah. Terjadi “inhybriding” keturunan. Kita tahu keturunan inhibriding kualitasnya kurang bagus, fisik, kecerdasan, maupun mentalnya.

 

Indonesia negara bhineka, banyak suku dan ras. Perkawinan antar ras akan menghasilkan bibit genersasi berkualitas. Zonasi penerimaan guru zonasi menghambat perkawinan antar ras (hybrid). Menghambat lahirnya bibit manusia berkualitas.

 

Di sisi lain. Indonesia terpecah pecah dalam zonasi manusia. Melemahkan persatuan Indonesia.

 

Dulu, sudah bagus, penerimaan PNS/ASN harus mau membuat pernyataan bersedia di seluruh wilayah Indonesia. Jika tidak, jangan daftar. Itu lebih menimbulkan aksiologis filsafat manusia berdasarkan ontologisnya. Menimbulkan generasi manusia hybrid.

 

Uruslah pendidikan dengan memahami manusia itu apa dan siapa. Karena, pendidikan untuk manusia oleh manusia. Jangan membuat aturan lepas makna mendidik manusia.

 

Hanya oleh manusia terdidik negeri ini akan maju. Itupun terjadi jika semua memahami makna manusia dan mendidiknya.

 

(GeSa)

Inisiasi SMA/SMK Double Track, Pemprov Jatim Gandeng DUDI

SURABAYA (Swaranews) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini tengah giat menjaring Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk bermitra sekaligus memberikan keahlian pada siswa SMK dan SMA Double Track yang tengah diinisiasi Pemprov Jatim. Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan SMA/SMK Jatim.

Tak tanggung-tanggung, Pemprov Jatim rencananya bakal memberikan kompensasi berupa pengurangan pajak bagi DUDI yang berkerjasama memberikan kesempatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran untuk SMA SMK di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemberian kompensasi tersebut sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 yang baru terbit bulan lalu, yaitu tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

“Kita menyambut baik keluarnya PP tersebut, DUDI yang bersedia menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan atau insentif pajak super deduction penghasilan bruto,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (29/7/2019).

Ia menambahkan bahwa besarnya pengurangan pajak paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran.

Dengan adanya regulasi ini, dikatakan Gubernur Khofifah, pihaknya akan mendorong DUDI untuk memberikan fasilitas bagi sekolah SMA dan SMK di Jawa Timur. Khususnya untuk tiga sekolah di Jawa Timur yaitu SMK Negeri 4 Malang, SMK Negeri 11 Malang, SMK Negeri 5 Bojonegoro dan SMK Muhammadiyah 7 gondanglegi Malang  yang kini ditunjuk sebagai pilot project.

Masing-masing sekolah tersebut ditunjuk untuk kompetensi keahlian di bidang Ekonomi Digital, Animasi, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Teknik Pemboran Minyak dan Gas. Lebih lanjut dikatakan Khofifah, bahwa tiga sekolah tersebut adalah hasil penunjukan pemerintah pusat tepatnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Jadi ada hasil pertemuan dan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sembilan provinsi pada Kamis 25 Juli 2019 lalu. Disepakati bahwa akan ada perjanjian kerja sama (MoU) secara bersama-sama untuk mendorong Dunia Usaha dan Industri (DUDI) menjalin mitra kerja sama dengan 17 SMK di 9 provinsi itu dalam bentuk magang dan atau pembelajaran,” kata Khofifah.

Sebanyak 17 SMK tersebut sekaligus dijadikan pilot project pengembangan sekolah untuk praktek kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian tertentu agar dapat menjadi tenaga kerja menengah yang terampil dan siap pakai.

“Nah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat adalah tiga sekolah tersebut,” tegas Khofifah.

Karena itu, Pemprov Jatim bertekad untuk mendorong dan memfasilitasi DUDI ketika bersedia bermitra dan kerja sama, serta membantu SMK dan SMA yang ditunjuk sebagai pilot project tersebut.

Dengan memberikan fasilitas tersebut bagi para siswa, maka DUDI di Jawa Timur akan berkontribusi untuk ikut meningkatkan serapan tenaga kerja ketika siswa lulus dan mengurangi pengangguran.

Konsep SMA Double Track Jatim

Meskipun hanya tiga sekolah SMK yang ditunjuk sebagai pilot project, namun, Pemprov Jatim akan mengembangkan MoU ini untuk sekolah SMA melalui program SMA Double Track.

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dapat disiapkan tenaga kerja menengah yang siap pakai.

Pembelajaran di SMA dengan focus pada penguatan di bidang Akdemis, akan ditambahkan dengan Pendidikan Vokasional di luar jam pelajaran.

Pola pembelajaran vokasional pada SMA pada dasarnya sama dengan yang dilakukan untuk SMK yaitu melalui kemitraan dan kerja sama antara Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dengan SMA yang ditunjuk sebagai pilot project SMA Double Track.

Kompetensi keahlian dari mitra kerja sama yang disesuaikan dengan latar belakang mata pelajaran yang di dapat di SMA, misalnya akuntansi, pembukuan, industri kimia, pembiakan bakteri dan lain sebagainya.

“Untuk pengajarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berinisiatif untuk memanfaatkan para lulusan terbaik dari Perguruan Tinggi dengan kehlian tertentu, misalnya keahlian pertanian, peternakan,  kelautan, teknik industri dan lainnya sebagai Guru Pendamping  pada Guru-Guru SMK dan SMA Double Track yang dituntuk sebagai Pilot Project,” jelasnya.

Selain itu Pemprov Jatim juga akan memanfaatkan para ahli dibidang tertentu bersertifikat keahlian tingkat Nasional dan International yang telah purna tugas dari perusahaan tertentu (Silver Expert) sebagai pendamping pada Guru-Guru SMK maupun SMA. (Msa)

Gubernur Khofifah Apresiasi Pasar Rakyat MNU

NGAWI (Swaranews) – Penyelenggaraan pasar rakyat oleh Muslimat Nahdlatul Ulama (MNU) mendapat apresiasi Gubernur JawaTimur Khofifah Indar Parawansa. Karena, selain mewujudkan pengabdian, kegiatan tersebut juga mampu membangun keseimbangan antara dimensi sosial, keagamaan serta ekonomi yang harus berjalan beriringan.

“Muslimat bergerak secara sinergi untuk bisa menggerakkan sektor Usaha Kecil, Mikro, Menengah dan Koperasi yang bergerak pada lini masyarakat paling bawah,” kata Khofifah saat penutupan Pasar Rakyat Muslimat NU di Alun-Alun Kabupaten Ngawi, Minggu (28/7/2019) sore.

Melalui acara tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan pasar rakyat dapat dijadikan sebagai intermediasi antara pelaku usaha dengan pembelinya.

“Intermediasi dari pelaku usaha kecil, mikro dan menengah, untuk bertemu dengan calon buyer atau pembelinya yang memiliki jejaring pasar lebih luas,” katanya.

Ia juga berharap bahwa melalui pasar rakyat ini, para pelaku usaha yang hadir bisa terus melanjutkan eksistensi. Bahkan, bisa mengembangkan bisnisnya tanpa harus menunggu pelaksanaan pasar rakyat di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar mengucapkan terima kasih atas komitmen MNU sebagai partner Pemerintah Kab. Ngawi selama ini. Hal tersebut terlihat dari usaha peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penyelenggaraan pasar rakyat. Dirinya berharap, kedepan dapat berjalan seiring memperkuat kemajuan pariwisata Kab. Ngawi. (Msa)

Negara Total

Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Wartawan Senior, Doktor Ilmu Komunikasi

Negeri ini sedang bergerak ke arah negara total dimana oposisi sudah semakin terdesak dan makin kehilangan tempat. Dalam bahasa salah seorang petinggi partai, ”Oposisi sudah tidak seksi lagi”.

Beberapa waktu terakhir masyarakat menyaksikan beberapa adegan dramaturgi di panggung politik nasional. Diawali dengan adegan pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan disusul dengan pertemuan Prabowo dengan Megawati.

Pertemuan Jokowi-Prabowo disebut sebagai ”Diplomasi MRT” dan pertemuan Prabowo dengan Megawati disebut sebagai ”Diplomasi Nasi Goreng”. Dua-duanya dicarikan pembenaran politik dengan menyebut sebagai pertemuan rekonsiliasia, atau, dalam pertemuan Prabowo-Mega disebut juga sebagai ”Diplomasi CLBK–Cinta Lama Bersemi Kembali” atau Cinta Lama Belum Kelar.

Banyak tafsir politik yang muncul dari dua pertemuan itu. Banyak yang terkaget-kaget, terutama pendukung pasangan 02, wabil khusus kalangan 212 dan komunitas emak-emak militan. Mereka langsung balik kanan dan tegas mengatakan mufaraqah, berpisah jalan, dari Prabowo. Kubu 212 dengan lugas menyatakan imam mereka ada di Makkah, bukan di Kartanegara, artinya mereka tetap akan bermakmum kepada Habib Riziq Shihab yang sedang menjalani political exile, pengasingan politik, di Arab Saudi sebagai disiden politik.

Oposisi dan disiden politik semakin teralienasi, apalagi ketika Amien Rais, yang lebih dekat dengan gerakan 212 daripada dengan Partai Amanat Nasional (PAN) bentukannya, mengajukan komposisi bagi-bagi kekuasaan 55-45. Meskipun komposisi ini belum disetujui tetapi bisa ditafsirkan bahwa kekuatan oposisi sudah akan lebur menjadi bagian dari kekuasaan.

Pilpres 2019, sekali lagi, menunjukkan kekalahan telak yang diderita oleh kekuatan Islam politik yang dipresentasikan dalam koalisi pendukung 02. Dalam bahasa almarhum Kuntowijoyo, koalisi 02 mencerminkan kekuatan “Islam Bermasjid”, sedangkan koalisi 01 adalah cerminan kekuatan “Islam tanpa Masjid”. Geertz menyebut kelompok bermasjid sebagai santri dan kelompok tak bermasjid sebagai abangan.

Sejak pemilu 1955 komposisi perolehan 45-55 hampir tidak bergeser. Kuntowijoyo menengarai kelompok Islam tanpa masjid inilah yang menggergaji Habibie dengan menolak laporan pertanggung jawabannya sehingga Habibie kehilangan legitimasi moral dan politik untuk mencalonkan diri dalam pilpres. Inilah kekalahan KO pertama Islam bermasjid di era Reformasi yang berketerusan sampai sekarang.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perjalanan demokrasi kita lima tahun kedepan jika semua kekuatan parpol bergabung menjadi satu dengan kekuasaan. Para aktivis demokrasi menangisi kematian demokrasi dan menyatakan bahwa tanpa oposisi demokrasi akan mati dan akan muncul totalitarianisme gaya baru.

Negara ini sedang bergerak ke arah negara total yang dipimpin oleh segelintir oligark yang merupakan gabungan dari negara, state, dan market, para pemodal besar penggerak pasar. Kongkalikong negara dengan pasar ini telah menjadikan kekuatan masyarakat civil society tertinggal dan diabaikan. Kekuatan masyarakat madani, civil society, yang menjadi tulang punggung demokrasi semakin tergerogoti oleh kekuatan negara dan pasar. Masyarakat pun semakin lemah tak berdaya didikte oleh negara dan pasar.

Raghuram Rajan dalam buku “The Third Pillar; How Markets and State Leave the Community Behind” (2019) menyebutkan bahwa di antara tiga pilar; negara, pasar, dan masyarakat, telah terjadi ketimpangan ketika negara lebih berpihak kepada pasar dan menjadikan masyarakat tertinggal di belakang.

Persekongkolan negara dan pasar menjadikan masyarakat lemah tak berdaya dan terus-menerus didikte oleh kepentingan pasar. Kenaikan harga BBM, tarif listrik, biaya pendidikan, harga-harga kebutuhan pokok dilakukan dengan semena-mena oleh negara yang bersekongkol dengan pasar. Teriakan masyarakat nyaris tak terdengar karena tidak adanya saluran protes yang bisa mengakomodasi suara mereka.

Ketika kekuatan oposisi dikempit dalam korporatisme negara maka mekanisme checks and balances akan lenyap dan para politisi akan sibuk mengejar cek supaya balance. Kekuatan media, yang pernah mengklaim diri sendiri, self proclaimed, sebagai pilar keempat sekarang ambruk sudah dihantam kekuatan pasar.

Media, sebagaimana parpol, sudah kehilangan elan perjuangannya karena sudah menjadi bagian dari market. Para taipan besar yang menguasai modal besar sekarang menjarah parpol dan media. Harry Tanoesoedibjo dan James Riyadi adalah sedikit contoh nyata dari persekongkolan market, politik, dan negara.

Negara menjadi semakin kuat karena simbol dan ikon civil society sudah dipreteli satu-persatu dan terkooptasi dalam dekapan negara. Kita ingat bagaimana Ma’ruf Amien adalah ikon perlawanan civil society dalam kasus penistaan agama Ahok, 2016. Ma’ruf yang menjadi ketua MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah menistakan Islam. Ketika kemudian Ma’ruf dijadikan cawapres Jokowi dia berbalik 180 derajat. Hal yang sama terjadi pada Yusril maupun Mahfud MD yang sebelumnya kita kenal sebagai voice of conscience, suara kesadaran, sekarang menjadi pingsan kehilangan kesadaran. Dengan masuknya Prabowo dalam gerbong kekuasaan lengkap sudah kematian civil society.

Negara menjadi semakin kuat dan civil society semakin merana dan masyarakat tambah menderita. Negara menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan perlawanan sipil. Dua kekuatan utama negara adalah Ideological State Apparatus (ISA) dan Repressive State Apparatus (RSA), dua-duanya dipakai dengan sangat efektif untuk memberangus kekuatan sipil.

ISA diterapkan untuk mengucilkan perlawanan oposisi dengan mekanisne labelling, naming, dan stereotyping. Mereka yang beroposisi terhadap negara serta-merta dituduh sebagai anti-Pancasila, anti-NKRI, dan anti-kebhinekaan.
RSA dilakukan dengan penangkapan ratusan oposisi, antara lain, dengan memakai undang-undang ITE dan undang-undang lainnya yang mulur mengkeret seperti karet.

Setelah berhasil memberangus ikon-ikon civil society, negara kemudian melakukan penetrasi ke lembaga-lembaga lambang kekuatan civil society seperti masuknya TNI memegang jabatan birokrasi dan masuknya Polri sebagai pimpinan KPK.

Mana yang harus dipilih antara negara yang kuat dan lemah? Tidak ada salahnya negara kuat, bahkan negara harus kuat supaya hadir ketika dibutuhkan. Yang tejadi sekarang adalah negara tidak hadir saat dibutuhkan. Kegagalan negara menangani bencana alam di beberapa wilayah adalah salah satu contoh.

Negara boleh kuat tapi harus benevolent, berbudi baik, loman kepada rakyat, dan komit untuk menyejahterakan rakyat seperti yang dicontohkan Lee Kuan Yew di Singapura. Singapura adalah negara kuat tanpa oposisi tapi rakyat makmur dan sejahtera. Kita tidak punya pemimpin sekelas Lee. Pemimpin kita terkena penyakit “milik nggendong lali”, saat berkuasa lupa terhadap rakyatnya karena selalu menimbun harta dan sibuk melayani tuannya.

Ketika Lee mati ia ditangisi rakyatnya. Puluhan ribu orang menangis di sepanjang jalan menuju pemakaman. Di Indonesian pemimpin mati rakyat syukuran…(*)

Adopsi Sungai Brantas, Pemprov Jatim Gandeng 23 Perusahaan

SURABAYA (Swaranews) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan yang berada di sepanjang DAS Brantas. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian sungai di Jawa Timur, khususnya Sungai Brantas agar tidak tercemari limbah dan sampah.

Penandatangan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang diselenggarakan di Kota Probolinggo, Minggu (28/07/2019).

Perusahaan yang melakukan MoU Adopsi Sungai Brantas itu adalah PT. Adiprima Suraprinta, PT. Miwon Indonesia, PT Pertamina Hulu Energi (WMO), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Ajinomoto Indonesia, PT Mega Surya Eratama. Perusahaan tersebut adalah enam dari 23 total perusahaan yang melakukan MoU dengan Pemprov Jawa Timur terkait pelestarian sungai Brantas.

“Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mengendalikan pencemaran lingkungan sungai, sehingga sungai bisa menjadi sumber kehidupan bagi habitatnya karena terjaga kebersihannya,” urai Khofifah.

Khofifah menambahkan, prinsip dalam kerjasama adopsi Sungai Brantas ini adalah untuk perlindungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan kondisi daerah dan kearifan lokal. Dengan demikian, diharapkan rumah-rumah yang menghadap sungai bisa senantiasa melihat sungai yang bersih serta habitatnya juga hidup.

“Terdapat proses dari beberapa industri yang ditemukan bisa menyebabkan gangguan pada habitat sungai. Oleh sebab itu, kerjasama ini harus diikuti dengan tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat. Untuk mengadopsi Sungai Brantas harus sinergi dengan banyak pihak,” tegas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Lebih lanjut disampaikan, ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan perencanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pencemaran air limbah industri dan domestik.

Selain itu, juga pengelolaan sampah domestik di sempadan sungai, perbaikan lingkungan masyarakat di wilayah sempadan sungai, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

“Kerjasama ini juga merupakan salah satu langkah percepatan yang kami lakukan untuk mewujudkan salah satu program Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Harmoni. Hal ini diharapkan bisa mewujudkan clean industry, green city sehingga akan tercipta harmoni dalam lingkungan hidup kita,” pungkasnya. (Msa)

Polusi Udara, Pemprov Jatim Sinergikan DUDI dan Pemerhati Lingkungan

PROBOLINGGO (Swaranews) – ‘Beat Air Pollution’ menjadi tema internasional pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini. Bukan tanpa sebab, hal itu merujuk pada data WHO bahwa 7 juta manusia meninggal akibat polusi udara. Sedangkan, 70% dari jumlah tersebut berada di Asia Pasifik.

Melihat kondisi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh lapisan masyarakat di Jatim turut serta dalam mengendalikan polusi udara.

“Tujuh juta manusia meninggal karena polusi udara dan 70%nya di Asia Pasifik. Dan di Indonesia 62 ribu manusia meninggal karena polusi udara,” urai Gubernur Khofifah pada Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jatim 2019 di Komplek UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Minggu (28/7/2019).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jatim dengan cepat mensinergikan seluruh elemen strategis sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan udara bebas polusi.

Orang nomor satu di Jatim itu meminta, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) bisa membangun kerjasama yang kuat dengan pemerhati lingkungan.

Untuk itu, pihaknya juga melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU terkait Program Adopsi Sungai Brantas bersama 23 pimpinan perusahaan.

“Salah satu yang diharapkan yakni DUDI bisa membangun kerjasama dengan pemerhati lingkungan dan memanfaatkan teknologi clean industry tidak lagi heavy industry,” ujar Khofifah.

Sebagai informasi, beberapa perusahaan tersebut antara lain PT. Adiprima Suraprinta, PT. Keramik Diamond Industries, PT. Miwon Indonesia, PT. Mega Surya Eratama, PT. Pakerin, dan PT. Ispat Indo. (Msa)

Wagub Emil Optimis Gunung Bromo Mampu Geser Dominasi Pulau Bali

PROBOLINGGO (Swaranews) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, Pemprov Jatim akan selalu memberi support terhadap event-event yang memajukan sektor terutama pariwisata di Jatim. Hal itu disampaikan saat acara Jazz Gunung Bromo 2019, di Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Probolinggo, Sabtu (27/7/2019) malam.

Mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan, berbagai kegiatan pariwisata bisa dilakukan di Jatim. Tidak hanya di daerah gunung saja, tetapi juga bisa diselenggarakan di daerah laut.

“Kawasan Gunung Bromo akan terus didorong dan dikembangkan untuk menjadi kawasan tujuan utama wisata alam di Jatim. Sehingga, bisa menggeser dominasi pulau Bali, terutama bagi wisatawan asing,” kata Emil.

Untuk itu, Pemprov Jatim akan terus mendorong terbentuknya poros Borobudur-Bromo. Dimana, jalur tersebut dapat ditempuh melalui jalur pantai selatan.

“Jika anda turun lewat Yogyakarta menikmati heritage yang luar biasa. Kemudian susurilah Jalur lintas selatan menikmati pantai lintas selatan dan tujuan akhirnya ke Bromo,” jelasnya dengan penuh optimis.

Sementara itu, Menteri Bappenas/PPN Prof. Bambang Brojonegoro mengapresiasi gelaran Jazz Gunung Bromo 2019 yang terus eksis diselenggrakan setiap tahun.

Ia optimis, dengan daya dukung dan daya tarik Jazz Gunung Bromo bisa menjadi tujuan wisata terkemuka di dunia dan Indonesia dengan menempatkan Jazz Gunung Bromo sebagai Ikon.

“Kesemuanya itu bisa terwujud jika adanya dukungan dari pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar. Mari kita terus dukung Bromo sebagai tujuan wisata dengan Jazz Gunung sebagai Ikonnya,” tandasnya. (Msa)

Pemkot Buka Lab Anggrek untuk Sejahterahkan Warga di Eks Lokalisasi Sememi

SURABAYA (Swaranews) –  Pemberdayaan masyarakat di kawasan eks lokalisasi, menjadi salah satu komitmen yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satunya yang berada di eks lokalisasi Sememi, Jalan Sememi Jaya II, Tandes, Surabaya. Melalui laboratorium budidaya tanaman anggrek dan pengolahan jamur, Pemkot Surabaya ingin masyarakat di sana mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik.

 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pembangunan kebun anggrek (Green House) sudah memasuki tahap akhir dan rencananya akan dibuka dan diresmikan bulan depan. Ia berharap, pembangunan kebun anggrek itu dapat menjadi salah satu akses ekonomi warga sekitar.

 

“Nanti warga di rumah-rumahnya itu bisa menjual anggrek, bisa menjual krispi jamur, nanti kita ajarkan itu, supaya mereka mendapatkan akses ekonomi,” kata Wali Kota Risma saat meninjau Kebun Anggrek Sememi, Sabtu, (27/07/2019).

 

Ia menjelaskan setelah kebun anggrek ini diresmikan, nantinya warga akan dibantu untuk bibit tanaman tersebut. Sehingga diharapkan ke depan warga sekitar bisa melakukan budidaya tanaman anggrek di rumah masing-masing. “Jadi kami hanya membuat kebunnya (budidaya), kemudian warga yang menjual anggreknya, sambil nanti mereka kita latih supaya ke depannya mereka bisa sendiri,” katanya.

 

Saat ini, terdapat sejumlah spesies anggrek yang ada di tempat budidaya tanaman tersebut. Seperti anggrek bulan (palaenopsis), vanda, dan dendobrium. Selain kebun anggrek, Wali Kota Risma mengaku, di tempat itu juga telah terbangun fasilitas laboratorium yang khusus untuk penelitian tanaman anggrek. Di laboratorium itu, Pemkot Surabaya juga menciptakan corak baru yang unik, hasil persilangan berbagai spesies anggrek. “Kita juga silang-silangkan itu (anggrek), jadi nanti supaya jenisnya bisa kaya lagi,” imbuhnya.

 

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyampaikan, untuk progres selanjutnya pihaknya sedang menyiapkan lahan seluas 1,5 hektar untuk kebun wisata anggrek. Lokasinya, berdekatan dengan tempat budidaya anggrek (Green House). Ia berharap wisata kebun anggrek itu nantinya dapat menarik wisatawan untuk datang. Ia optimistis pembangunan wisata anggrek berdampak pada meningkatnya ekonomi warga sekitar. “Nanti itu yang sedang diurug (lokasi wisata) yang 1,5 hektar,” jelasnya.

 

Ia mengungkapkan, dipilihnya anggrek untuk budidaya tanaman, karena sebelumnya pihaknya telah melakukaan ujicoba penanaman di tengah kota, dan hasilnya pun tumbuh dengan baik. Selain karena indikator udara Surabaya yang bagus, teknik penanaman anggrek juga menjadi salah satu strategi Wali Kota Risma agar tanaman itu bisa tumbuh dengan cepat. “Karena setelah saya mencoba di tengah kota kemudian balai kota, ternyata itu bisa tumbuh baik di Surabaya,” ujarnya.

 

Keseriusan Pemkot Surabaya untuk mensejahterahkan warga di eks Lokalisasi Sememi, tak hanya sampai di situ. Selain budidaya tanaman anggrek melalui Green House, di tempat yang sama juga terdapat lokasi untuk pengolahan jamur. Budidaya jamur dipilih karena lebih mudah, terlebih nilai ekonomisnya juga tinggi.

 

“Nanti (olahan jamur krispi) bisa dijual di sekolah-sekolah, yang jual nanti warga, mereka sudah kita ajari untuk pasca panennya, cuman kan ini produknya belum begitu banyak, nanti kalau sudah banyak mereka bisa memproduksi,” pungkasnya. (mar)

Wali Kota Risma Buka Kejuaraan Balap Piala Wali Kota Surabaya di Sirkuit GBT

SURABAYA (Swaranews) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membuka kejuaraan balapan berURABAYAtajuk Drag Race: Surabaya Racing Project di Sirkuit Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (27/7/2019). Event balapan itu memperebutkan piala Wali Kota Surabaya.

 

Pembukaan kejuaraan itu ditandai dengan Wali Kota Risma ikut naik mobil drag salah satu peserta bernamaEva Maria Ulfa (22), pembalap dari komunitas Brionesia Gresik. Sambil menggunakan helm keselamatan warna putih yang diberikan oleh panitia, ia pun masuk mobil secara perlahan dan ikut mencoba balapan lintasan lurus itu.

 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan sirkuit ini memang sengaja dibuat untuk mewadahi anak-anak yang suka kebut-kebutan. Karenanya, setelah adanya sirkuit ini maka dia berharap anak-anak yang suka kebut-kebutan di jalanan bisa pindah ke sirkuit ini, sehingga kebut-kebutan di jalanan Surabaya tidak ada lagi. “Kalau kebut-kebutan di luar sana kan bahaya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, bukan hanya pelakunya saja yang kena, tapi juga bisa jadi orang lain yang tidak tahu apa-apa yang kena, kan kasihan!” kata Wali Kota Risma saat menyampaikan sambutannya.

 

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menceritakan kisah di balik berdirinya sirkuit itu. Sebenarnya, awalnya ada salah satu anak yang tiba-tiba menghampirinya di suatu tempat. Saat itu, anak itu menceritakan bahwa dia banyak dibenci orang, termasuk keluarga dan tetangga-tetangganya, setelah ditanya alasannya, ternyata karena anak ini suka kebut-kebutan di jalanan, sehingga keluarga dan tetangganya pun membencinya.

 

“Nah, saat bertemu itu saya bilang, saya suka kamu dan saya akan buatkan sirkuit untuk kamu dan anak-anak Surabaya, Jadi, ini mimpi semua anak yang katanya dibenci keluarga dan tetangganya,” tegas Wali Kota Risma.

 

Oleh karena itu, dia juga mengajak anak-anak yang suka kebut-kebutan untuk berekspresi di sirkuit itu, karena sirkuit itu memang dibangun untuk mewadahi anak-anak Surabaya yang suka kebut-kebutan. Namun begitu, Wali Kota Risma tetap berharap standart safetynya untuk dipenuhi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Silahkan ini digunakan. Apalagi ini gratis, malam hari juga bisa. Jadi, silahkan gunakan ini dan saya minta tolong jangan kebut-kebutan di luar, di jalanan,” harapnya.

 

Selain itu, Presiden UCLG ASPAC ini juga berharap para peserta itu bertanding dengan sportif dan pulang membawa piala, bukan membawa tawuran dan rasa sakit. Namun, kebanggaannya karena bisa ikut lomba di sini. “Selamat berlomba dan selamat bertanding semuanya,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya Afghani Wardhana mengatakan peserta yang ikut event ini berasal dari penjuru Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Makasar dan ada pula dari Lampung serta sekitar Surabaya. “Totalnya sekitar 500 orang, yang peserta mobil 300 orang dan sepeda motor 200 orang. Mereka akan memperebutkan piala Wali Kota Surabaya,” kata dia.

 

Afghani menjelaskan, yang paling penting dalam event ini adalah pemanfaatan sirkuit yang maksimal untuk mencegah kebut-kebutan di jalanan. Sebab, sirkuit itu memang dibuat untuk latihan dan juga untuk penyelenggaraan event tournament. “Dan kebetulan hingga saat ini masih gratis,” tegasnya.

 

Oleh karena itu, ia juga mengajak anak-anak Surabaya yang mempunyai hoby kebut-kebutan atau balapan motor liar di jalanan Surabaya, diharapkan bergabung dan latihan di sirkuit GBT itu. Ia juga mengaku akan senang apabila sirkuit itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena tujuan pembangunannya memang untuk mengurangi kebut-kebutan di jalanan. “Tapi tetap seperti yang disampaikan Bu Wali, harus tetap safety,” pungkasnya. (mar)

Lihainya Satgas TMMD Buat Atap Rumah Mainem

TRENGGALEK (Swaranews) – Satgas TMMD, Sertu Yudianto nampak lihai emmainkan nalat pukul, palu untuk menancapkan paku dalam kayu atap rumah Mainem . Pengerjaan pembuaytan atap ini sedikit berbahaya.Sebab ada di kektinggian sekitar 6-8 meter.

Atap rumah Mainem (65) penerima bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di RT 26 RW 08 Dusun Nitri, Desa Sumurup, Trenggalek sudah mulai menunjukkan warnanaya. Atap rumah yang suah dipasang kayu usuk dan reng itu sudah sedikit jadi. Progres ditaksir sudah emnvcapai 90% siap digunaan untuk Mainem .

Setelah sebelumnya, rumah dikerjakan oleh Satgas TMMD dibantu warga setempat. Rumah usang yang tidak layak huni itu menjadi sarsan TMMD agar dijadikan layk huni. Bahkan saatb ini, satgas TMMD juga masih nampak memaku kayu agar Reng rumah cepat selesai.

Diketahui, sebelum diapasang genteng, semua genteng yang bagus akan dipergunakan lagi utuk atap rumah Mainem. Muali genteng yang berlumut, kotor karena usai hingga genteng pecah di pilah. Gentenga yang kurang akan dibelikan sesuai bahan material yang suah disiapakan oleh TMMD reg 105 Kodim Trenggalek.

“ruamhnya sudah mulai bisa digunakan besok, prediksinya kalau tidak hujan atau kendala apapun, besok sudah bisa diapakais ementara. Kalau rehab yang bagian dalam, menyusul bisa, “ jelas Sertu Yudianto, Satgas TMMD, Minggu (28/7/2019). (sub)

Ads