Beranda blog Halaman 3

AMD DAN TMMD Nama Boleh Beda Tujuan Tetap Sama

SAMPANG (Swaranews)  – Tidak banyak mengetahui tentang ABRI Masuk Desa (AMD) AMD telah berubah menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Sejalan dengan pergerakan waktu TMMD tahun 2019 sudah yang ke 105, dimana diketahui di masa lalu sekitar tahun 80-an program ini terkenal dengan sebutan AMD.jumat (19/19)

Seiring perkembangan waktu dengan adanya Reformasi ABRI, dengan dipisahkannya Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI pada tanggal 1 April 1999 ABRI Masuk Desa (AMD) berubah nama menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Perubahan ini ternyata tidak merubah tujuan awal dari dicetuskannya pelaksanaan AMD untuk pertama kalinya, selain untuk lebih mempererat kemanunggalan TNI dengan Rakyat, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dan memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bela negara dan disiplin nasional.

Kesetiaan TNI kepada rakyat telah dibuktikan dengan kesungguhan dan keberhasilan TNI dalam melaksnakan tugas- tugas baik tugas operasi tempur dan juga non tempur.tugas dari Negara non tempur khususnya yang mana TNI merupakan bagian dari rakyat Indonesia ikut bertanggungjawab dalam pencapaian keberhasilan Pembangunan Nasional guna mewujudkan Tujuan Nasional.

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus menyentuh seluruh masyarakat Indonesia sampai di wilayah terpencil (terisolasi) sekalipun. Sehingga menuntut keikut sertaan dan kiprah TNI yakni dengan ikut aktif dalam Pembangunan Nasional, dengan menitik beratkan pada pembangunan di daerah-daerah pedesaan yang terpencil (terisolasi) di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tentara manunggal membangun desa ini yang bertujuan ingin membantu masyarakat khususnya rakyat Indonesia yang di mana daerahnya sulit untuk di lalui (terisolasi).Medan yang sulit jalan yg sulit maka itu satgas tentara manunggal membangun desa (TMMD) datang untuk membantu masyarakat yang butuh uluran tangan.

(Satgas) satuan tugas. tentara manunggal membangun desa (TMMD) ke 105 meliputi tiga unsur Matra TNI ( AD.AL dan AU ) dan kodim 0828/sampang.sebagai kodim yang mendapat amanat dari negara untuk membantu membangun dan menyejahterakan warga dusun karang anyar desa Karanganyar kecamatan Ketapang kabupaten Sampang.

Dengan sedikitnya 6 progam sasaran fisik dan beberapa sasaran non fisik kodim 0828/Sampang.berusaha dan harus mampu dan siap untuk membantu masyarakat desa karang anyar menjadi desa yang bisa menjadi desa yg maju dan bisa dapat bersaing dengan daerah lainya. (sub)

Drainase KODIM 0828/Sampang Dikebut

SAMPANG (Swaranews)– Tentara manunggal membangun desa (TMMD ) Reg ke 105 Kodim 0828/sampang bahwa salah satu sasaran fisik dalam penugasan kali ini adalah pembangunan drainase.

Drainase sepanjang 368 meter dan kedalaman yang 50 cm.lebar 40 cm hingga pembuatan drainase itu juga didukung dengan cuaca yang bagus.
Kondisi cuaca yang cerah membuat personel Satgas bisa menyelesaikan sasaran sesuai target.
Segala upaya dan potensi yang ada dikerahkan untuk menyelesaikan sasaran yang berada di Desa karang anyar kecamatan Ketapang kabupaten sampang.

Letda PHB ngatijo yang kesehariannya menjabat sebagai Pasadi kodim 0828/ Sampang .selaku yang tertua di tim satgas pembuatan drainas. mengatakan Sasaran Drainase Satgas TMMD ke 105 . kendala utama dalam pekerjaan drainase adalah jalan akses droping material ketempat lokasi terkendala jalan yg bergelombang dan tidak rata.

“Saya sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam membantu dan menerima kehadiran Satgas TMMD di desanya. Masyarakat disini sangat terbuka dan begitu gembira menyambut kehadiran kita, jadi hal ini bisa menjadi kunci suksesnya TMMD. Sinergitas untuk bergotong royong memang murni lahir dari hati masyarakat”.tuturnya (sub).

Satgas TMMD Sampang Tahlilan Dan Kirim Doa

SAMPANG (Swaranews) –  Pembinaan teritorial dapat dilakukan melalui pendekatan Komunikasi Sosial, Bhakti TNI dan Pembinaan Ketahanan Wilayah.

Semua itu dilakukan dalam rangka upaya pembinaan wilayah demi mendorong percepatan pembangunan di daerah guna menciptakan ketahanan wilayah dalam mendukung pertahanan negara.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke – 105 TA. 2019 di wilayah Kodim 0828/sampang, merupakan wujud dari Operasi Bhakti TNI.

Seiring dengan pelaksanaan TMMD ini harus dilakukan komunikasi sosial dengan segenap komponen masyarakat yang ada di lokasi kegiatan.kamis malam (18/19)

Adanya musibah meninggalnya salah satu warga desa karang anyar telah mengetuk hati personal Satgas TMMD Ke-105 Kodim 0828/Sampang untuk turut berempati.

Tahlil kirim doa ke almarhum ibu muslimah yang di laksanakan di rumah bapak H rofi’i dilaksanakan ba’da Sholat magrib diikuti warga masyarakat Dusun karang anyar desa karang anyar kecamatan ketapang.

Seusai Tahlil, bapak H rofi’i , menyampaikan, atas nama keluarga Almarhum, dirinya mengucapkan terima kasih kepada SSK TMMD yang telah hadir dan mengikuti kegiatan tahlil sepeninggal Almarhum ibu muslihah

Pak Rofi’i juga mengimbau kepada warga yang hadir untuk berpartisipasi dalam mendukung dan mensukseskan kegiatan TMMD yang sedang berlangsung.

“Kita harus bangga desa kita ketempatan TMMD, karena program yang dilaksanakan baik secara fisik maupun non fisik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”cetusnya.

Sementara, melalui Danton TMMD.serma sondang mengungkapkan, kehadirannya beserta anggota, pada kegiatan tahlil kirim doa di rumah keluarga yang sedang berduka sebagai wujud turut bela sungkawa dan sarana silaturahmi serta guna menjalin komunikasi dengan warga di lokasi TMMD.

Sekalipun di siang hari kita telah disibukan dengan pengerjaan sasaran fisik, namun di malam hari kita juga harus aktif mengikuti kegiatan bersama masyarakat setempat, sebagai bentuk komunikasi sosial dalam rangka pembinaan wilayah dan upaya memperkokoh kemanunggalan TNI dan Rakyat (sub)

IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)

NAMA : SELVIE MAULIDIYAH MAHASISWA PRODI ADMINITRASI PUBLIK

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.
Dasar hukum yang di anut dalam IMB adalah sebagai berikut:
Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam membangun atau merenovasi rumah, ada banyak hal yang harus dipikirkan mulai dari biaya yang dikeluarkan, bahan yang diperlukan, hingga waktu pengerjaan. Sayangnya, ada satu hal penting yang sering orang lupakan sehingga akhirnya mereka menjadi kerepotan sendiri. Hal penting yang dimaksud adalah mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan). IMB diberikan oleh instansi pemerintah tingkat kota untuk setiap rencana pembangunan rumah baru atau renovasi.
Lantas mengapa Anda membutuhkan IMB? Secara singkat, IMB dibutuhkan dan bermanfaat untuk:

Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada bangunan yang Anda bangun agar ketika bangunan tersebut berdiri, tidak akan menganggu atau merugikan kepentingan orang lain.

Meningkatkan nilai jual rumah
Dijadikan sebagai jaminan atau agunan

SENGKETA INI KARENA APA???

ANA FADILLAH RAHMAWATI

Sengketa Lahan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Bandung kembali menghangat(16 Juli 2019 pukul 21.07 Wib Oleh Ana Fadillah Rochmawati Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

Senin pagi, pihak ahli waris atas nama RD. Adikusumah dibantu kelompok organisasi masyarakat kembali menduduki kantor yang berlokasi Bandung di Jalan Ir. H. Djuanda tersebut.salah seorang juru parkir yang enggan disebutkan namanya mengatakan, tadi pagi para pegawai DKKP sempat tak bisa masuk kantor lantaran area kantor disegel.di lokasi, puluhan anggota ormas menguasai kantor DPPK.

Mereka  berjaga di seluruh akses masuk kantor. Sejumlah baliho dan poster dari ahli waris terpasang di depan kantor. Sejumlah anggota kepolisian juga tampak bersiaga di area kantor.Menyikapi hal itu,Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. “Koordinasi dengan pihak keamanan sedang dilakukan Sekda hari ini, semoga bisa berlangsung dengan baik. Karena proses hukum kita ada PK 2. Selama proses hukum ini berjalan, kita saling hormati. Sudah dilaporkan ke polisi,” ucap Emil

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan”Buktinya ada novum baru yang sedang kami susun untuk kami lanjutkan ke MA.Ini kenapa tidak bisa dieksekusi karena salah persil. Kronologinya juga sudah disampaikan ke pihak terkait,” ucap Iwa. Jika merujuk ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan adalah Ketua Pengadilan Negeri, bukan ormas atau orang perorangan.Apalagi, bangunan Kantor Dinas Peternakan telah memiliki IMB yang sah dan juga telah tercatat di dalam Buku Inventaris Barang Milik Negara, sehingga dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang pihak mana pun untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara/daerah.(ucapnya juga).

Sejauh Mana Peran BPN dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Oleh : ragil prianto /162020100037

Sengketa atau konflik pertanahan, apalagi kalau sudah sampai menjadi perkara di pengadilan, merupakan masalah kompleks dan laten yang harus diselesaikan. Eskalasi konflik semakin meningkat seiring semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah, baik yang akan dijadikan lokasi pemukiman maupun untuk lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, atau keperluan lain. Jika demikian halnya, apakah sudah sedemikian penting membentuk pengadilan pertanahan di Indonesia.

Sebenarnya kementrian agaria dan tataruang atau badan pertanahan nasional (BPN) itu sendiri merangkap sebagai lembaga mediasi penyelesaian kasus pertanahan sebagai lembaga alternative penyelesian sengketa. Dalam aturan peraturan kepala BPN nomor 12 tahun 2013 tentang eksaminasi pertanahan dan hak pengelolaan memenui realita bahwa regulasi tersebut efektif hanya “pasal mati” dalam artian tidak diterapkan oleh kalangan birokrasi di BPN.

Hal itu patut disayangkan karena mengingat peraturan yang telah memberi sarana namun secara menerapkan tercatat tidak menghasilkan sebagaimana pengamatan dan membaca peraturan BPN. Kementrian agaria kembali melakukan proses pencabutan regulasi sengketa pertanahan dengan dikeluarkan peraturan peraturan mentri agaria dan tata ruang nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan sebagai penganti regulasi sebelumnya dibidang sengketa pertanahan.

Apabila regulasi tersebut tidak efektif dalam diberlakukannya karena ketiadaan kemauan dari lembaga eksekutif yang berwewang dibidang pertanahan. Maka BPN RI sudah saatnya dirombak total dalam arti sesungguhnya. Perubahan harus di laksanakan oleh birokrasi terkait.

*) mahasiswa universitas muhammadiyah sidoarjo

Tiga Elemen Penting Dorong Industri 4.0 di Jawa Timur

SURABAYA (Swaranews) – Memasuki era revolusi industri 4.0, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut ada tiga elemen penting yang harus dipersiapkan.

Wagub emil mengatakan, ketiga elemen tersebut yakni Pendorong Transformasi (Transformation Enabler), Kompetensi Inti (Core Competence) dan Lingkungan Pendukung (Supporting Environment).

Dalam kesempatan itu Wagub Emil menjelaskan bahwa Revolusi Industri 4.0 bersifat unlimited dan masih bisa dikembangkan.

“Sesuatu yang masih unknown dan akan terus berubah,” kata Emil saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional Sustainable Business (SNSB) 2019 di Diamond Ballroom Lt. 3 Hotel Swissbell Inn Surabaya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, untuk menghadapinya, pertama yang harus dimiliki adalah Transformation Enabler atau Pendorong Transformasi. Hal tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan millenial oriented sebagai pemicu perubahan.

Dicontohkan, profesi-profesi yang saat ini memegang peranan dan populer dalam industri 4.0 diantaranya web developer, content creator, event organizer, game developer dan digital marketing.

“Realita yang terjadi saat ini adalah profesi-profesi tersebut ternyata menentukan bagaimana sebuah bisnis bisa survive,” katanya.

Dalam hal tersebut, Mantan Bupati Trenggalek itu mengatakan bahwa Pemprov. Jatim telah meluncurkan Millenial Job Center (MJC) beberapa waktu lalu. MJC sendiri merupakan wadah dan sarana bagi para talent untuk mengembangkan keterampilannya dengan didampingi seorang mentor.

Setelah Transformation Enabler telah siap, maka hal selanjutnya adalah Core Competence atau Kompetensi Inti. Wagub Emil menjelaskan, bahwa dari segi akademik pun harus tetap didukung guna menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih peka sosial. Selain keterampilan berbasis milenial, masih dibutuhkan empat kompetensi dasar yaitu Science, Technology, Engineering, Mathematic (STEM).

“Engineer yg tidak peka sosial, inovasinya tidak akan laku. Maka dari itu Core Competence sangatlah penting,” terang Emil.

Hal terakhir, jelas Wagub Emil adalah dukungan dari lingkungan. Dukungan tersebut difokuskan pada aspek pendanaan. Dirinya menyebut, funding yang paling sesuai dengan industri 4.0 adalah sistem FinTech (Financial Technology) yang mengarah pada cashless society.

Kepada para peserta seminar yang kebanyakan adalah mahasiswa dan pengusaha muda itu, Wagub Emil berharap, agar ketiga hal tersebut bisa dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak.

“Saya percaya bahwa kemajuan Jawa Timur tidak akan terwujud tanpa kontribusi dari akademisi dan perguruan tingginya,” tandasnya. (Msa)

Arumi Bachsin Minta PKK Dukung Kampung KB

JOMBANG (Swaranews) – Ketua TP PKK Prov. Jatim Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak meminta kepada seluruh kader PKK di Jatim untuk mendukung Kampung Keluarga Berencana (KB) yang diprogramkan BKKBN. Pasalnya, selain dapat menyentuh unit keluarga terkecil di masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan keluarga.

“Kader PKK harus aktif terhadap pelaksanaan Kampung KB,” ujar Arumi Bachsin saat membuka Festival Kampung KB Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (18/7/2019) pagi.

Lebih lanjut Arumi Bachsin menyampaikan, PKK memiliki tiga fungsi yang sangat strategi dalam mendukung Kampung KB. Selain sebagai penyuluh, PKK juga berperan sebagai penggerak masyarakat, dan pencatatan sederhana.

“Tiga fungsi tersebut yang disalurkan PKK untuk mendukung Kampung KB. Kalau ingin berhasil Kampung KB, harus ada kerjasama lintas sektor. Tidak cukup dari PKK saja, atau Kampung KB saja,” katanya.

Arumi Bachsin menambahkan, keberadaan Keluarga KB ini setidaknya dapat menjaga keluarga-keluarga Indonesia dari berbagai permasalahan sosial.

“Inilah pentingnya Kampung KB bisa ikut menjaga keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Kalau keluarga tidak didampingi, apalagi dengan perkembangan industri 4.0. Ada positif dan negatif, berpengaruh pada budaya,” terangnya.

Menurutnya, Keluarga KB yang ada di Jatim telah terbentuk di setiap kecamatan. Kepada seluruh kader PKK harus dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaannya. Sebab, melalui Kampung KB tersebut bisa memberantas persoalan stunting.

Oleh karena itu, TP PKK Prov. Jatim sangat mengapresiasi pelaksanaan Gebyar Festival Kampung KB yang digelar oleh Pemkab Jombang, sebagai wujud peran kader PKK dalam mendukung pelaksanaan program Kampung KB.

“Sebagai lembaga yang mendukung program pemerintah, kita mempunyai potensi untuk menggerakkan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat dasawisma di lini lapangan. Serta menjadikan kekuatan PKK sebagai salah satu penggiat program pembangunan yang bersinergi,” kata Istri Wagub Jatim ini.

Sementara itu, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengatakan, Festival Kampung KB ini menjadi rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional (HKN) 2019 di Kabupaten Jombang. Program ini merupakan aplikasi dari Nawa Cita yang digagas Presiden RI Joko Widodo. Salah satu poin penting dari program tersebut yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan.

“Program pemerintah ini sangat luar biasa. Kampung KB sangat dibutuhkan untuk generasi penerus,” ujarnya.

Dijelaskan, Kabupaten Jombang telah memiliki 39 Kampung KB yang tersebar di 21 kecamatan. Ini melebihi target satu kecamatan, satu kampung KB.

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim H. Yenrizal Makmur, S.P, MM mengatakan, festival ini adalah sarana untuk membangun SDM. Disamping itu juga untuk menekan angka kematian ibu (AKI) hingga  mencapai zero. (Msa)

Pemprov Jatim Gandeng PT. SIER Kembangkan Industri Kulit Magetan

SURABAYA (Swaranews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak PT. SIER untuk ikut serta dalam mengembangkan Industri Kulit di Magetan. Pengembangan tersebut termasuk pengelolaan limbah di Lingkungan Industri Kulit (LIK) yang rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan industri kulit.

Ajakan tersebut, dikatakan Gubernur Khofifah salah satunya dengan melihat Direktur Utama PT. SIER yang juga merupakan putra daerah.

“Kebetulan Dirut SIER ini orang Magetan,  pengolahan limbah SIER tercatat cukup bagus. Sehingga saya minta SIER dapat melakukan pendampingan baik dalam pengembangan industri kulitnya maupun dalam pengolahan limbanya,” kata Khofifah saat menerima Audiensi Direksi PT. SIER di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Rabu (17/7/2019) sore.

Orang nomor satu di Jatim itu melanjutkan, kini pihaknya juga telah mengusulkan kepada pihak Pemkab Magetan agar LIK milik Pemprov Jatim dan LIK milik Pemkab Magetan menjadi dalam satu kawasan.

Dikatakan Gubernur Khofifah, dengan demikian akan terbentuk KIK dengan tetap memprioritaskan pelaku UKM dan IKM. Dimana, pengolahan limbahnya akan terpusat dan memudahkan kontrol serta monitornya.

“Saya sudah meminta kepada pak Bupati untuk menyiapkan lahan, dan beliau sudah menyanggupi hal ini. Jika Kawasan Industri Kulit ini nanti bisa terbentuk maka tentu sangat mudah mengontrol pengolahan limbahnya,” jelasnya.

Selain itu, kini Pemprov Jatim juga tengah mengembangkan SMK kulit di Magetan sehingga bisa menginisiasi desain-desain baru  berbahan baku kulit.

Menurut Gubernur Khofifah, pengembangan SMK Kulit ini menjadi penting, karena produk-produk kulit sudah masuk 5 besar komoditas ekpsor Jatim.

“Saat ini ekspor olahan kulit belum sampai ke bentuk produk jadinya, oleh sebab itu saya minta  Dirut SIER dapat segera melakukan penjajakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. SIER Fattah Hidayat menyambut baik tawaran Gubernur Khofifah terkait pengembangan Kawasan Industri Kulit (KIK) di Magetan. Pihaknya, akan segera melakukan survei bekerjasama dengan Pemprov dan Pemkab Magetan. Apalagi, pihaknya telah berpengalaman dalam hal pengolahan limbahnya terutama untuk menjaga lingkungan.

“Awalnya kami pasti akan studi dulu, dan nanti jika di Magetan sudah ada KIK maka SIER akan membantu pengolahan limbahnya. Harapannya hal ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar khususnya untuk lingkungan,” pungkasnya. (Msa)

Wali Kota Risma Paparkan Alokasi APBD 32 Persen untuk Pos Pendidikan

SURABAYA (Swaranews) – Setelah kemarin Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya menerima tim juri lomba Perpustakaan Nasional (perpusnas), hari ini Kamis (18/7/2019), Pemkot Surabaya kembali menerima kunjungan tim juri. Namun, kali ini lombanya adalah Sekolah Sehat Tingkat Nasional 2019.

Sekitar pukul 08.00 Wib, tim juri dari empat kementerian tiba di kediaman Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, Surabaya. Empat kementerian yang menjadi penyelenggara itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendagri, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menyampaikan pendidikan bagi anak-anak adalah hal paling penting dibandingkan yang lain. Oleh sebab itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebanyak 32 persen dialokasikan untuk biaya pendidikan, sehingga sekolah di Kota Surabaya dari PAUD-SMP tidak dipungut biaya sepeser pun.

“Saya juga ingin anak-anak belajar dengan nyaman, karena itu saya bangun sekolah bertingkat dan memberikan fasilitas untuk anak-anak mengembangkan potensi diri,” tutur Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Menurut Wali Kota Risma, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah harus dikembangkan sebaik mungkin. Sebab, pembangunan anak-anak itu tidak hanya didukung dari infrastruktur saja, tetapi pembangunan non fisik atau mental juga tidak kalah pentingnya. Bahkan, ia juga melakukan tes psikis untuk para guru. “Semenjak saya jadi wali kota, saya ingin semua sekolah tanpa terkecuali untuk punya fasilitas yang lengkap. Guru juga kami tes psikis untuk menjamin mutu pendidikan,” ujarnya.

Selain bicara infrastruktur, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga terus memantau kesehatan para pelajar Surabaya. Tak tanggung-tanggung, untuk memastikan keadaan mereka tetap sehat, tiap satu bulan sekali dilakukan tes kesehatan dan imunasasi di sekolah mereka masing-masing. Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Subaya juga diberi asupan gizi tambahan untuk daya tahan tubuh.

“Setiap sebulan sekali Dinkes kami keliling, pokoknya memastikan kondisi tubuhnya fit dan kita beri vitamin tambahan. Sehat jasmani memang sangat penting, tapi sehat mental juga tidak kalah pentingnya,” lanjutnya.

Oleh karena itu, untuk terus menumbuhkan kesehatan mental dan memastikan keamanan di luar sekolah, Wali Kota Risma juga memantau anak-anak di lingkungan umum, seperti di taman-taman dan tempat yang biasa digunakan tempat nongkrong. Biasanya di tempat-tempat seperti itu dijaga oleh petugas Linmas untuk memantau.

“Kami tidak ingin mereka sehat di sekolah saja, kita letakkan Linmas perempuan. Kenapa sekarang  ada Linmas dan Satpol PP perempuan,. Inilah upaya kami untuk menjaga anak-anak,” kata dia.

Selain itu, di Surabaya juga ada sebanyak 461 Taman Baca Masyarakat (TBM), 497 lapangan olahraga, rumah matematika, dan Co-Working Space. Semua fasilitas itu dibuat sengaja untuk memberi wadah untuk anak-anak mengembangkan intelektual dengan maksimal.

Sementara itu, salah satu tim juri dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Ahyar mengatakan juri memberikan penilaian berdasarkan tiga kategori juara, yaitu kategori best perfomence, best achievmen,  dan best attitude. Kualifikasi penilaian dari tiga katergori tersebut diambil dari semua aspek.

“Kita ambil dari semua aspek. Mulai dari ruang kelas, ruang UKS, toilet kamar mandi, ruang guru, perpustakaan, dan tempat cuci tangan,” kata Ahyar seusai bertemu Wali Kota Risma.

Ia juga menjelaskan, tahun ini kompetisi ini diikuti oleh sebanyak  94 sekolah yang berasal dari 25 provinsi. Adapun 94 sekolah itu terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) 21 sekolah,  SD 24 sekolah, SMP 25 Sekolah, dan SMA 24 sekolah.

Sedangkan yang berasal dari Kota Surabaya adalah SMPN 26 Surabaya. Karenanya, setelah bertemu Wali Kota Risma, tim juri ini akan langsung meninjau sekolah SMPN 26 Surabaya untuk melakukan penilaian. “Ini tahap awal, penilaian tanggal 15-19 Juli. Kemudian, tahap berikutnya tanggal  5-9 Agustus,” pungkasnya. (mar)

 

Ads