Beranda blog Halaman 45

Pedagang Pasar Tunjungan Tagih Janji Revitalisasi Ke Pemkot Surabaya

SURABAYA  (Swaranews) – Lebih dari 10 tahun mangkrak, dan sudah lima kali Perkumpulan Pedagang Pasar Tunjungan (P3T), organisasi yang menaungi mereka mengirim surat kepada Walikota Surabaya, namun belum ada jawaban. Mereka juga mengeluhkan kondisi pasar yang sangat buruk dan tak terurus. Mereka menagih janji revitalisasi.

“Tapi tak satu pun surat itu dijawab. Surat permohonan audiensi juga tidak di respon,” kata Johniel Lewi Santoso, di Pasar Tunjungan Surabaya, Kamis (3/1/2018).

Para pedagang mengaku berbagai cara telah dilakukan, selain meminta revitalisasi semua permintaan itu selalu tidak digubris oleh Pemkot Surabaya. Semakin kuat dugaan, pasar tradisional dan bersejarah itu akan di hilangkan.

“Sudah berbagai upaya dilakukan para pedagang Pasar Tunjungan untuk meminta revitalisasi. Namun, selalu dijanjikan dengan alasan bermacam-macam,” lanjut Johniel Lewi.

Johniel menyebut, para pedagang di Pasar Tunjungan yang kondisinya semakin memprihatinkan dan mangkrak itu, sebenarnya sangat mendukung program dan visi misi Pemkot Surabaya untuk mewujudkan pasar bertaraf internasional.

Revitalisasi Pasar Tunjungan sangat dibutuhkan karena kondisinya saat memprihatinkan, tak terawat dan sangat kumuh. Mereka menyebut, program itu (revitalisasi-red) sangat diperlukan agar tidak mengganggu pemandangan indahnya Kota Surabaya, apalagi di sebelahnya telah berdiri bangunan mall megah.

“Pasar Tunjungan ini letaknya kan pas di tengah kota Surabaya, jadi apa Bu Walikota tidak malu jika ada kunjungan tamu dari luar daerah maupun luar negeri yang berkunjung ke Surabaya melihat kondisi Pasar Tunjungan yang sangat kumuh ini. Kalau hujan banjir karena atap bocor, gelap dan banyak tikus,” terangnya.

Faktanya, kondisinya sangat kontras dengan pusat perbelanjaan terbesar di Kota Surabaya yang berada di seberangnya. Informasi yang di dapat, di pasar yang dibangun tahun 1978 itu ada 240 stand, sedikitnya ada 20 pemilik yang hadir dalam pertemuan saat itu.

Kemudian, pada tahun 1989 pasar itu mulai ‘mati’ sepi dan ditinggalkan pengunjungnya. Saat proses hukum di PTUN tahun 2008, pemilik menang gugatan, dan meminta dilakukan revitalisasi, namun hingga saat ini tidak kunjung dijalankan.

Kondisi seperti itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Tak jelas apa yang mau dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Begitu juga PD Pasar Surya. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya itu bertugas mengelola seluruh pasar di Kota Surabaya dan membina para pedagangnya.

“Tak jelas apa yang akan dilakukannya. Bahkan terus memungut retribusi atau Iuran Layanan Pasar (ILP),” tambahnya.

Selain itu, sesuai Surat Direksi PD Pasar Surya ditetapkan, mulai Januari 2018, para pedagang, juga seluruh pedagang di pasar lainnya di Kota Surabaya, dibebani PPn 10 persen. Artinya, pedagang harus menanggung dobel PPn 10 persen, karena PPn 10 persen sudah termasuk dalam komponen ILP yang dipungut PD Pasar Surya sejak PD Pasar Surya ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yakni badan usaha yang diwajibkan melakukan pemungutan pajak.

Sebelumnya, pada 2016, pedagang Pasar Tunjungan juga menggugat Walikota Surabaya dan Direksi PD Pasar Surya ke PTUN Surabaya. Pada tahap mediasi dicapai kesepakatan. Gugatan pedagang dicabut, dengan kesepakatan Pemkot Surabaya dan PD Pasar Surya bersedia melakukan revitalisasi.

“Tapi kesepakatan yang dituangkan dalam Penetapan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap itu bak angin lalu, juga diabaikan. Itu berarti Walikota dan Direksi PD Pasar Surya melakukan perbuatan yang melawan hukum,” tegas mereka serentak.

Kumpulan Pedagang Pasar Seluruh Surabaya (KPPSS), organisasi yang menaungi seluruh pedagang di pasar tradisonal di Surabaya, juga memprotes lolosnya sejumlah nama direksi lama dalam rekrutmen direksi baru PD Pasar Surya. Mereka menilai, kinerjanya terbukti jauh dari harapan, mengecewakan, dan tidak berpihak pada para pedagang.

Soal keberatan itu, KPPSS menuangkannya dalam surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya, Badan Pengawas PD Pasar Surya, Ketua DPRD Kota Surabaya, Sekretaris Kota Surabaya, Asisten Perekonomian Pemkot Surabaya, Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Pemkot Surabaya, serta Tim Penguji Rekrutmen Direksi PD Pasar Surya. (mar)

Pangdam Brawijaya dan Danrem Baladhika Jaya, Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

KABUPATEN MALANG (Swaranews) –  Presiden RI, Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi, bakal berkunjung ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kunjungan diwilayah jatim diawali dari Bandara Abdulrahman Saleh, Kabupaten Malang.

Kunjungan itu, bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap salah satu proyek normalisasi di sungai Brantas, Blitar.

Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo menambahkan, selain meninjau pelaksanaan proyek normalisasi di anak sungai Brantas, Presiden Jokowi rencananya juga bakal bertandang ke Tulungagung, Trenggalek, hingga Ponorogo.

“Di Tulungagung, bapak Presiden akan melakukan peresmian rusunawa. Sedangkan di Ponorogo, beliau akan membagikan sertipikat tanah ke masyarakat,” ungkap Danrem 083/Baladhika Jaya ketika dihubungi melalui via seluler miliknya. Kamis, 3 Januari 2019, siang.

Menurut Danrem, sebagai Dansatgas Pamwil, dirinya juga memastikan jika kedatangan Presiden RI, Joko Widodo, di Kota Malang dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

“Kota Malang merupakan wilayah tugas Korem Baladhika Jaya. Jadi, kami harus bisa memastikan kondusifitas dan keamanan kedatangan pak Presiden, khususnya pengamanan rute perjalanan rombongan” tandas Danrem.

Perlu diketahui, selain di dampingi Danrem 083/Baladhika Jaya, kedatangan pejabat nomor satu di Indonesia itu, juga hadir Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, beserta seluruh pejabat TNI-Polri hingga Pemda setempat. (mar)

33 Warga Baru Korem 084/Bhaskara Jaya, Jalani Tradisi Satuan

SURABAYA (Swaranews) – 33 personel baru Korem 084/Bhaskara Jaya, mengikut berlangsungnya tradisi penerimaan warga baru yang digelar di lapangan Korem. Kamis, 3 Januari 2019.

Tradisi Satuan itu, menurut Kepala Staf Korem, merupakan suatu kegiatan yang wajib diikuti oleh personel baru, dan sudah menjadi tradisi wajib di Makorem.

“Acara ini digelar dalam rangka menumbuhkan rasa kebanggaan kepada Satuan. Rasa bangga itu, akan tumbuh jika kita memberikan suatu penghargaan kepada personel,” kata Letkol Arm Aprianko Suseno yang hadir mewakili Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E.

Tidak menutup kemungkinan, ungkap Kasrem, para personel baru tersebut rencananya bakal ditugaskan sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Korem.

Bahkan, kata Kasrem, selama mengikuti prosesi tradisi Satuan, para personel baru tersebut juga dihimbau untuk lebih aktif di masyarakat, khususnya menjalin komunikasi dengan sebaik mungkin dengan warga di wilayah tugas Babinsa.

“Kalian, harus bisa berkomunikasi dan menyatu dengan masyarakat,” tegas Kasrem.

Sebelum mengakhiri tradisi Satuan tersebut, Letkol Aprianko juga berpesan kepada para personel baru untuk bisa berbuat, sekaligus memberikan yang terbaik kepada masyarakat selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Babinsa.

“Berbuatlah, dan berikan yang terbaik untuk Bangsa dan Negara,” pinta Kasrem. (mar)

Revitalisasi Pasar Tunjungan Rencananya Tidak Dengan Pihak Ketiga

SURABAYA (Swaranews) – Direktur Teknik Dan Usaha PD Pasar Surya Zandi Ferryansa mengatakan revitalisasi Pasar Tunjungan memang pernah dilakukan pembahasan.
Dalam konsepnya, Pasar Tunjungan akan direvitalisasi total. Pasar tersebut akan dijadikan pusat perdagangan dan kegiatan masyarakat di tengah kota.

Selain itu juga akan dijadikan sentra UKM, pertokoan dan perkantoran. Dengan revitalisasi itu diharapkan Pasar Tunjungan mampu mengakomodasi pedagang dan mengakomodasi keinginan masyarakat Surabaya.

“Namun memang masih terus dikaji,” katanya, Kamis (3/1/2019).

Dijelaskan, belum terealisasinya rencana revitalisasi adalah sebagai bentuk kehati-hatian Pemkot Surabaya dalam memberikan penyertaan modal dan menyikapi kondisi PD Pasar Surya. Sebab,
rencana revitalisasi direncanakan tidak dengan pihak ketiga.

Hanya saja, ada kajian tentang perpajakan kan kondisi finansial sehingga penyertaan modal untuk revitalisasi belum dilaksanakan. Perpajakan yang dimaksudkan adalah sebelumnya Pemkot Surabaya telah memberikan penyertaan modal Rp 20 miliar. Biaya itu untuk revitalisasi Pasar Kembang, Pasar Pucang, Pasar Tembok Dukuh dan Pasar Keputran Utara. Tapi kemudian ada masalah perpajakan.
Tahun 2015 rekening PD Pasar Surya sempat diblokir. Kemudian tahun 2017 diblokir total.

“Sehingga Pemkot Surabaya akhirnya melakukan kehati-hatian untuk melakukan penyertaan modal,” urainya.

Pria yang akrab disapa Feri ini menambahkan langkah pemkot sudah tepat. Kalau diberi penyertaan modal kembali, PD Pasar Surya masih dimungkinkan terkena pengaruh soal pajak lagi.

“Langkah pemkot tersebut sudah tepat sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan kota,” ungkapnya.

Kenapa revitalisasi akan dibiayai pemkot? Feri mengatakan PD Pasar Surya tidak mampu untuk melakukan revitalisasi. Estimasinya, biaya revitalisasi akan membutuhkan dana hingga Rp 100M dalam perencanaannya

Sementara itu, revitalisasi tersebut bisa dilakukan dengan dua opsi. Pertama, jika kondisi keuangan PD Pasar Surya sudah baik, Pemkot Surabaya baru akan memberikan penyertaan modal. Kedua, Pemkot Surabaya akan mengambil alih aset Pasar Tunjungan. Setelah revitalisasi selesai, kemudian akan diserahkan ke PD pasar lagi. (mar)

Pemuda Pusura Siap Berkiprah Di Gresik

GRESIK (Swaranews) – Penuda Pusura (Putra Surabaya) selaku organisasi kepemudaan terus melakukan kegiatan guna memupuk rasa kebersamaan dan terus berbuat yang terbaik untuk negeri. Masing – masing biro melaksanakan program kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hal itu juga dilakukan oleh Ketua Pemuda Pusura Kecamatan Pakal, Budi Santoso. Kemarin dirinya melakukan kunjungan silaturrahmi ke Mapolres Gresik.

“Alhamdulillah kita ditemui langsung oleh Pak Wahyu Sri Bintoro selamu Kapolres Gresik. Kita silaturrahmi sekaligus memperkenalkan apa dan bagaimana Pemuda Pusura itu,” ujar Budi, Rabu (2/1/2019).

Budi menyampaikan bahwa Kecamatan Pakal berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Oleh karena itu pihaknya merasa perlu untuk membangun hubungan yang baik dengan pemangku kebijakan dan jajaran terkait di wilayah tersebut..

AKBP Wahyu Sri Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si., selaku Kapolres Gresik menyambut baik kehadiran Budi Santoso yang didampingi oleh Pengurus Pusat Pemuda Pusura Biro Ormasi, Arif Firmansyah.

Menurut Kapolres Gresik bahwa dirinya berharap agar Pemuda Pusura mampu menjadi organisasi yang jauh lebih baik lagi. Sehingga mampu menginsipirasi para generasi muda untuk turut aktif menjaga keutuhan NKRI.

“Semoga Pemuda Pusura bisa berkembang dengan baik dan bisa terbentuk di wilayah hukum Gresik,” harap Wahyu Sri Bintoro.

Kapolres Gresik ini menyarankan agar supaya pemuda pusura di wilayah Kabupaten Gresik dapat segera terbentuk. Wahyu memotivasi bahwa dengan mengembangkan kreatifitas dalam berorganisasi dapat meminimalisir hal-hal yang negatif.

“Banyak sekali potensi penunjang kinerja jalannya organisasi disini,” tukasnya.

Arif Firmansyah Biro Ormasi Pemuda Pusura Pusat mebambahkan bahwa sebagai organisasi kepemudaan pihaknya memang terus melakukan pengembangan keanggotaan dari berbagai wilayah dan daerah di Jawa Timur.

“Kami telah memiliki beberapa kepengurusan di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo dan di Madura,” jelas pria yang akrab disapa Cak Ambon ini. (mar)

Kapendam V/Brawijaya : Pengamanan Buku Berbau Propaganda Komunisme Sesuai Prosedur dan melibatkan Kepolisan, serta Kejaksaan

SURABAYA (Swaranews) –  Pengamanan buku yang diduga berisikan paham Komunisme di Kediri, Jawa Timur, beberapa waku lalu ternyata tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI saja. Namun, Tim Gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Kejari dan Pemda Kediri.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M. M melalui release tertulisnya ke media. Senin, 31 Desember 2018.

Menyikapi adanya tanggapan terkait pengamanan buku yang tengah ramai di bicarakan, Kapendam V/Brawijaya mengklarifikasi dan memastikan jika kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh TNI saja, melainkan melibatkan berbagai pihak berwenang lainnya.

“Penyitaan itu dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari pihak Kodim, Intelkam Polres Kediri, Kejari, Satpol PP dan Kesbangpol Pemkab setempat,” jelasnya.

Dijelaskannya, penyitaan buku tersebut dinilai sudah memenuhi prosedur. Hal itu, dikarenakan menurutnya berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya salah satu toko yang memperjualbelikan buku-buku propaganda berbau Komunis.

“Ini berawal dari pengaduan masyarakat ke Koramil Pare pada tanggal 25 Desember 2018, yang menyatakan bahwa buku-buku yang di jual di toko buku tersebut, berbau propaganda Komunis,” kata Kapendam.

“Selanjutnya, sebelum melaksanakan penyitaan atau pengamanan. Komandan Kodim melaksanakan koordinasi dengan para stakeholder setempat yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Kapolres, Kakesbangpol dan Kasatpol PP Kediri. Kemudian membentuk tim gabungan guna menindaklanjuti informasi tersebut,” paparnya.

“Jadi tidak benar, jika langkah penyitaan buku-buku tersebut merupakan aksi sepihak dari TNI,” tegas Kapendam.

Ia pun mengungkapkan, sesuai TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 lalu, sudah jelas jika Pemerintah sangat menentang berkembangnya paham, maupun ideologi Komunisme, Marxisme dan Lenimisme. Bahkan pada tahun 1999 telah dikeluarkan Undang-Undang nomor 27 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang Berkaitan Dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

“Dalam Undang-undang tersebut (UU Nomor 27/1999, red), menambahkan 6 ketentuan baru diantara Pasal 107 dan Pasa 108 Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yaitu pasal 107a, 107b, Pasal 107c, 107d , 107e dan 107f,” tandasnya.

“Pada pasal 107 a berbunyi, Barang siapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan, atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Lenimisme dalam segala bentuk apapun dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,” tambah Singgih.

Bahkan, kata Singgih, pada pasal 107 e dijelaskan kembali jika pihak yang mengadakan hubungan, atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang diketahui berasaskan pemahaman Komunisme/Marxisme-Lenimisme, atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara, atau menggulingkan Pemerintah yang sah, juga wajib mendapatkan hukuman sesuai peraturan yang sudah di berlakukan. “Hukumannya pun jelas, yaitu penjara paling lama 15 tahun,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui bersama, beberapa waktu lalu aparat gabungan di Kabupaten Kediri mendatangi sebuah toko yang disinyalir memperjualbelikan berbagai jenis buku yang berisikan paham komunisme.

Alhasil, ketika tim gabungan tersebut mendatangi toko yang berlokasi di Jalan Brawijaya, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan berhasil mengamankan 136 buku yang terdiri dari 18 judul buku berisikan paham Komunisme.

“Guna dilakukan penelitian terkait dugaan unsur propaganda Komunisme yang telah diterbtikan di dalam buku-buku tersebut, Kejaksaan Negeri Kediri berencana menyerahkan buku tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ujarnya.

Dengan adanya hal itu, Kapendam menghimbau kepada pihak-pihak yang memberikan komentar jika pengamanan terhadap buku tersebut seolah tindakan yang tidak prosedural, agar memahami fakta-fakta di lapangan terlebih dahulu, dimana hal tersebut dilakukan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaaan yang tentunya mereka memahami duduk persoalan.
Ditambahkan Kapendam, dirinya mengajak berbagai pihak untuk dapat memahami, dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh tim gabungan. Selain menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di kalangan masyarakat, ia menegaskan jika langkah yang dilakukan oleh anggota Kodim, merupakan wujud nyata dari sumpahnya jika prajurit akan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (mar)

Pemuda Pusura Siap Kawal Surabaya Aman

SURABAYA (Swaranews) – Memasuki akhir tahun 2018 hendaknya kita melakukan refleksi diri untuk berbuat yang lebih baik di tahun 2019. Selain itu, sebagai warga Kota Surabaya hendaknya kita juga turut andil untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Kota Pahlawan ini.

Hal itu disampaikan langsung oleh Hoslih Abdullah selaku Ketua Umum Pemuda Pusura (Poetra Soerabaya) di Jalan Ahmad Jais 50 Surabaya. Dia mengingatkan kejadian ledakan bom di beberapa lokasi pada Mei 2018.

“Mari sama-sama berdoa agar Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur serta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata’ala,” ujarnya, Senin (31/12/2018).

Pria yang akrab disapa Cak Dullah ini menyampaikan bahwa Surabaya sebagai Ibkota Provinsi Jawa Timu r merupakan barometer Nusantara. Oleh karenanyja Dia mengajak kepada seluruh masyarakat Kota ini untuk terus saling menjaga dan waspada.

“Pemuda Pusura selalu turut aktif membantu pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kita juga terus aktif melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara,” pungkas Cak Dullah. (mar)

Pemkot Surabaya Bakal Percantik Taman 10 Nopember Dengan Pohon Jacaranda

SURABAYA (Swaranews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menata sekaligus mempercantik taman-taman di Kota Pahlawan. Rencana terbaru, pemkot bakal menanam pohon jenis Jacaranda di Taman 10 Nopember dan Taman Keputran. Hal ini dilakukan untuk menambah kesan elok serta meningkatkan kualitas udara di wilayah tersebut.

Sekitar pukul 14.30 WIB, Wali Kota Risma bersama jajarannya meninjau taman 10 Nopember yang terletak persis di depan Gelora Tambak Sari Surabaya. Dengan didorong menggunakan kursi roda, Wali Kota Risma berkeliling melihat kondisi tanaman di lokasi tersebut.

“Nanti yang sisi masih kosong itu ditambah lagi tanaman, agar kelihatan lebih hijau. Terus yang sisi sebelah utara dan selatan ditanam ditanam pohon Jacaranda,” kata Wali Kota Risma saat memberikan arahan kepada jajarannya, Jum’at, (28/12/18).

Usai meninjau Taman 10 Nopember, kemudian Wali Kota Risma bersama jajarannya bergeser mengunjungi Taman Keputran yang terletak di Jalan Kayon Surabaya. Di taman ini, ia menyampaikan hal yang sama agar ditambah lagi berbagai jenis tanaman. Tujuannya, agar semakin menambah kesan hijau dan rindang taman tersebut. “Tolong di taman ini juga nanti yang tanahnya masih kosong ditambah lagi tanaman,” ujarnya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menambahkan sore ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi Taman 10 Nopember dan Taman Keputran. Kunjungannya itu, untuk memastikan langsung bagaimana kondisi taman di lokasi tersebut. “Untuk menambah kerindangan dan agar terkesan lebih elok, bu wali minta agar di sisi taman yang kosong, ditambah berbagai jenis tanaman,” kata Fikser.

Bahkan, Fikser mengaku pihaknya berencana menanam jenis pohon Jacaranda yang memiliki khas bunga berwarna. Dipilihnya jenis pohon itu karena dinilai memiliki kesamaan dengan tabebuya, tapi bunganya lebih rimbun dan warnanya keungunan, serta merah muda.

“Bu wali minta agar ditanam jenis pohon Jacaranda. Kan bunganya itu warna-warni, biar taman itu terkesan semakin elok dan rindang,” pungkasnya. (mar)

Moh. Rifai Darus Mantan Ketum DPP KNPI Periode 2015-2018 Didorong Nenhadi Menpora

BOGOR (Swaranews) – Mohammad Rifai Darus (MRD) dan Sirajuddin Abdul Wahab ( SAW) mantan Ketua Umum dan Sekjen DPP KNPI Periode 2018-2021 di doakan dan didorong untuk menjadi Mentri Pemuda Olah Raga (Menpora) dan Wamenpora oleh Peserta Konggres Pemuda Indonesia/ KNPI Ke XV di Hotel Forest Bogor yang diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari 34 DPD KNPI Provinsi Se Indonesia dan utusan Pimpinan OKP Nasional. Dengan mengambil tema 1 Pemuda, 1 Indonesia, 1 dalam keragaman.

  • Dorongan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPD KNPI Jawa Timur Sholikhul Huda, M.Fil.I yang ditunjuk memberikan pandangan DPD KNPI Wilayah Barat ( Jawa- Sumatra).
    Dalam pandangan Bung Sholikh yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, disampaikan hasil dari diskusi dengan DPD KNPI Wilayah Barat ada 5 point penting

Pertama. Mendorong kepada DPP KNPI Baru untuk melakukan kerja-kerja strategis dalam Penyatuan Nasional Pemuda Indonesia dalam satu wadah KNPI satu.
Kedua, mendorong DPP KNPI Baru melakukan kerja-kerja strategis dalam rangka penguatan peran Pemerintah dalam memperhatikan kerja- kerja KNPI di daerah masing- masing.
Ketiga, merekomendasikan untuk Kongres KNPI Ke XVI di gelar di Provinsi Jawa Barat.
Keempat, menerima dan mengapresiasi kerja organisasi yang sudah dilakukan oleh kawan- kawan DPP KNPI dibawah kepemimpinan Bung Rifai Darus dan Sekjen Bung Sirajuddin Abd Wahab.
Kelima, mendoakan dan mendorong Bung Rifai’i Darus dan Bung Sirajuddin Abdul Wahab menjadi Menpora RI dan Wamenpora RI. Karena kedua figur ini sudah teruji dan terbukti kemampuan komunikasi, mobilsasi dan kerja- kerja organisasi dalam mempin DPP KNPI selama ini, dimana KNPI adalah wadah berhimpun dari semua elemen organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang beragam kultur politik, budaya, aliran keagamaan dan sebagainya.

Dari 5 poin pandangan tersebut mayoritas peserta Kongres KNPI/Pemuda Indonesia mengamini dan mengapresiasi. (sub)

Petani Kampung Tomer Merauke, Serahkan Pistol Rakitan ke Satgas Yonmek 521/DY

Merauke, PAPUA – Masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, khususnya di Kabupaten Merauke, Papua, telah menyerahkan sepucuk senjata api rakitan beserta beberapa butir amunisi.

Jimi (35), pemiliki senjata api rakitan itu mengakui jika penyerahan pistol yang ia lakukan tersebut, dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut Jimi, penyerahan pistol rakitan miliknya itu, merupakan simbol jika warga di Kabupaten Merauke, khususnya di Kampung Tomer, Distrik Naukenjirai, yang ingin bersinergi dengan Satgas Pamtas dalam mewujudkan wilayah yang aman dan kondusif.

Tidak hanya itu, masyarakat tersebut mengakui dengan adanya Satgas di bawah kepemimpinan Letkol Inf Andi tersebut, mereka sangat terbantu dari berbagai segi kehidupan, seperti halnya pendistribusian air bersih hingga pengobatan gratis ke masyarakat.

“Penyerahan senjata ini, merupakan simbol jika kami ingin hidup damai dan tenang,” kata Jimi, Jumat, (28/12/2018).

Dihadapan warga Kampung Tomer, Jimi berharap jika penyerahan senjata itu, bisa memicu keinginan warga lainnya yang masih memiliki senjata, untuk ikut serta menyerahkannya ke pihak Satgas Pamtas Yonmek 521/DY.

“Untuk keamanan, kita serahkan semuanya ke bapak-bapak TNI yang sudah ada disini,” tutur Jimi dengan didampingi Kepala Kampung Tomer, Yanuarius Wanggi.

Sementara itu, Dansatgas Pamtas Yonmek 521/DY, Letkol Inf Andi A. Wibowo, sangat mengapresiasi inisiatif Jimi, yang kesehariannya berprofesi sebagai petani di Kampung Tomer tersebut.
Penyerahan senjata itu, kata Letkol Andi, merupakan wujud kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan akan pentingnya mewujudkan keamanan dan kenyamanan di daerahnya.

“Kami berharap, warga bisa mematuhi setiap peraturan yang ada, serta ikut serta mewujudkan keamanan wilayah,” tandasnya. (sub)

Ads